SEJARAH

All posts in the SEJARAH category

PERANG DUNIA II SERTA PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA

Published 17 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    Latar Belakang Terjadinya Perang Dunia II
Latar belakang yang menjadi penyebab Perang Dunia II yang terjadipada tahun 1939-1945 pada umumnya tidak  dapat dilepaskan dari peristiwa Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914-1918.
Secara umum yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II 1939-1945 dipicu oleh dua faktor yaitu sebab umum dan sebab khusus.

1.  Sebab umum:

a.    Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menciptakan perdamaian dunia.
b.    b. Negara – negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataannya.
c.    Adanya politik aliansi (mencari kawan persekutuan).
1. Blok Fasis terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang
2. Blok Sekutu terdiri atas:
a) Blok demokrasi yaitu Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda.
b) Blok komunis yaitu Rusia,Polandia, Hongaria, Bulgaria, Yugoslavia,  Rumania, dan Cekoslovakia.
d. Adanya pertentangan-pertentangan akibat ekspansi
e.  Adanya pertentangan faham demokrasi, fasisme dan komunisme.
f.  Adanya politik balas dendam (“Revanche Idea”) Jerman terhadap Perancis karena Jerman merasa dihina dalam PerjanjianVersailles

2. Sebab Khusus Terjadinya Perang Dunia II

Di Eropa, sebab khusus terjadinya Perang Dunia II adalah serbuan Jerman ke Kota Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Polandia merupakan negara di  bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Hitler menuntut Danzig karena penduduknya adalah bangsa Jerman, tetapi Polandia menolak tuntutan itu. Pada tanggal 3 September 1939 negara-negara pendukung LBB terutama Inggris dan Perancis mengumumkan perang kepada Jerman, kemudian diikuti sekutu-sekutunya. Perang Dunia di Pasifik disebabkan oleh serbuan Jepang terhadap Pangkalan Armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour, Hawai (7 Desember 1941).

VIDEO SERANGAN JERMAN KE DANZIG

VIDEO SERANGAN JEPANG KE PEARL HARBOUR

B.  Pihak-pihak Yang Terlibat  , Jalannya Peperangan, dan Perjanjian Setelah Perang Dunia II
1.  Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia II

Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II adalah

- Blok Sekutu ( Inggris, Perancis, Rusia, Amerika Serikat, Cina).

- Blok Sentral ( Jerman, Italia, dan Jepang).

2. Jalannya Peperangan

a.    Medan Eropa
Pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia. Inggris dan Perancis mengumumkan perang kepada Jerman. Inilah sebagai awal meletusnya Perang Dunia II.  Pada tanggal 9 April 1940 Jerman melakukan serangan ke utara yakni ke Denmark dan Norwergia. Kedua negara ini dapat diduduki Jerman. Pada bulan Mei 1940 Belanda dapat diduduki Jerman sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Pada tanggal 10 Juni 1940 Italia mengumumkan perang kepada Perancis dan Inggris, dilanjutkan menyerbu Perancis. Pada bulan Juni 1940 pasukan Jerman bergerak menuju Perancis dan dapat mendudukinya. Tentara Perancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Kekuatan dua negara fasis Jerman dan Italia semakin mantap. Angkatan Udara Jerman menyerbu Inggris tetapi usahanya gagal kemudian beralih dengan pengeboman-pengeboman dan serangan laut ke arah Angkatan Laut Inggris. Pada tanggal 27 September 1940 Jerman, Italia, dan Jepang bersatu dalam Perjanjian Tiga Negara. Pada tanggal 22 Juni 1941 dengan bantuan Finlandia dan Rumania, Jerman menyerbu Rusia. Padahal selama 18 bulan sebelumnya Hitler telah mengadakan perjanjian dengan Uni Soviet tidak akan saling menyerang. Bagaimana menurut pendapat anda tentang tindakan Hitler ini?

b. Medan Afrika
Tentara Jerman menyerbu Balkan sampai di Kreta. Rumania dan Bulgaria memihak kepada Jerman. Inggris dapat memukul mundur tentara Italia dAfrika Utara. Serangan Sekutu terhadap Blok Sentral pada tanggal 2Oktober1942di Afrika Utara dipusatkan di El Alamien, Mesir. Tentara Jerman di bawah Jenderal Erwin Rommel menyerbu Afrika dan menghantam Inggris sampai di muka Alexandria. Serangan   Jerman ke Afrika Utara dapat ditahan oleh Inggris di bawah pimpinan Montgomery dan Amerika Serikat di bawah Eisenhower pada tanggal 12 November 1942. Datangnya bantuan pasukan Amerika Serikat membuat pertahanan Jerman semakin rapuh. Sejak 19 November 1942 Jerman kalah melawan Rusia dalam pertempuran di Stalingrad. Kemudian Rusia menyerbu Polandia dan Balkan.

c. Medan Asia Pasifik

Perang di medan Asia Pasifik diawali dengan penyerbuan pangkalan Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai pada tanggal 7 Desember 1941 oleh Jepang. Perang Dunia II di medan Asia Pasifik sering disebut Perang Asia Timur Raya, karena Jepang selalu mempropagandakan bahwa peperangan yang  dilakukan bertujuan mewujudkan kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya.


Dalam serangan Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 menewaskan kurang
lebih 2.330 tentara Amerika Serikat dan 100 orang sipil di samping menghancurkan peralatan perang Amerika Serikat. Jepang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Serbuan Jepang dilanjutkan ke negara-negara di Asia Tenggara dengan menduduki Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, dan Hindia Belanda (nama Indonesia waktu itu). Untuk membalas serangan-serangan Jepang, Sekutu menyusun taktik serangan dari pulau satu ke pulau lain atau sistem katak loncat. Strategi ini dipimpin oleh Jendral Dauglas Mac Arthur dan Laksamana Chester Nimitz. Tentara Jepang di Laut Karang dan Midway (7 Mei 1942) dihancurkan oleh Sekutu. Inilah titik balik pertama. Dalam pertempuran-pertempuran berikutnya Amerika Serikat dapat merebut Filipina (22 Oktober1944), Iwo Jima (17 Maret 1945), Okinawa (21 Juni 1945). Kemudian Inggris di bawah Lord Louis Mauntbatten menyerbu Birma (Myanmar) dan menghancurkan tentara Jepang (30 April 1945). Dari Saipan dan Okinawa Angkatan Udara Amerika Serikat menyerang kota-kota Jepang, tetapi Jepang belum menyerah. Akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima dijatuhi bom atom dilanjutkan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasasaki Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945.

VIDEO PENGEBOMAN KOTA HIROSHIMA DAN NAGASAKI

3. Perjanjian Setelah Perang Dunia II
Setelah Perang Dunia II berakhir, maka negara-negara yang terlibat dalam perang itu, baik yang menang perang maupun yang kalah perang menempuh upaya perdamaian. Upaya perdamaian itu dilakukan dengan perjanjian perdamaian. Berbagai perjanjian perdamaian yang pernah dilakukan di antaranya:
a) Konferensi Potsdam (2 Agustus 1945) antara Jerman dengan Sekutu yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin dan perwakilan dari Inggris Clement Richard Attlee, telah melahirkan keputusan-keputusan antara lain:
• Jerman dibagi atas empat daerah pendudukan yaitu Jerman Timur dikuasai oleh Rusia, Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Begitu pula kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia dibagi menjadi empat yaitu Berlin Timur dikuasai oleh Rusia dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis.
• Danzig dan daerah Jerman bagian timur Sungai Order dan Neisse diberikan kepada Polandia.
• Demiliterisasi Jerman.
• Penjahat perang harus dihukum.
• Jerman harus membayar ganti rugi perang.
b) Perjanjian Perdamaian Sekutu dengan Jepang (1945 di Jepang) melahirkan keputusan-keputusan antara lain:
Kepulauan Jepang diberikan kepada tentara pendudukan Amerika Serikat (untuk sementara).
Kepulauan Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Rusia sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Kepulauan-kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan dan untuk sementara waktu bagian selatan Korea diduduki oleh Amerika Serikat sedangkan bagian utara diduduki oleh Rusia.
c) Perjanjian Perdamaian Sekutu dengan Italia (1945 di Paris) melahirkan keputusan-keputusan antara lain:

  •  Daerah Italia diperkecil.
  • Trieste menjadi negara merdeka di bawah PBB.
  • Abessynia dan Alabania dimerdekakan kembali.
  • Semua jajahan Italia di Afrika Utara diambil Inggris.
  • Italia harus membayar kerugian perang.
  • Perjanjian Perdamaian Sekutu dengan Austria (1945 di Austria) melahirkan keputusan-keputusan antara lain:
  • Kota Wina dibagi atas 4 daerah pendudukan di bawah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia.
  •  Syarat-syarat lain belum dapat ditentukan pada saat itu karena keempat negara tersebut belum dapat mengadakan persetujuan.

d) Perjanjian Sekutu dengan Hongaria, Bulgaria, Rumania, Finlandia, ditentukan di Paris tahun 1945 dan melahirkan keputusan-keputusan antara lain:
• Masing-masing daerah tersebut diperkecil.
• Masing-masing daerah harus membayar ganti rugi perang.

C. Perang Dunia II di Asia-Pasifik serta Pendudukan Militer Jepang di Indonesia

Perang Dunia II di medan Asia-Pasifik diawali oleh Jepang dengan membom secara tiba-tiba terhadap pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbour di Pasifik tanggal 7 Desember 1941. Jepang dalam waktu singkat melakukan serbuan ke selatan yakni pada tanggal 8 Desember 1941 menyerbu lapangan terbang Clark Field dan lapangan Iba di Pulau Luzon Filipina.  Pada tanggal 10 Desember 1941 Jepang menduduki Pulau Luzon dan Bataan di Filipina.  Kemudian pada tanggal 16 Desember 1941 Jepang berhasil menduduki Birma (Myanmar) dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 1941 Jepang menduduki Davao di Filipina.
Untuk menghadapi serangan  Jepang, tentara Sekutu membentuk komando ABDACOM (American, British Dutch Australian Command) yaitu gabungan dari pasukan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang bermarkas di Lembang (dekat Bandung). Pasukan ini mulai
beroperasi tanggal 15 Januari 1942 di bawah panglima besar Sir Archibald Wavell (Inggris). Di samping itu juga membentuk Front ABCD (American, British, Cina, Dutch) yaitu gabungan pasukan Amerika, Inggris, Cina dan Belanda.
Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya.
Adapun serangan-serangan pasukan Jepang di Jawa diawali pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah). Kemudian tanggal 5 Maret kota Batavia (Jakarta) jatuh ke tangan tentara Jepang dan dilanjutkan menduduki Buitenzorg (Bogor). Jepang menyerang di Pulau Jawa karena dipandang sebagai basis kekuatan politik dan militer Belanda Pasukan Belanda terkepung di Cilacap dan Bandung kemudian menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang (Jawa Barat) pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten dan di pihak Jepang diwakili Jenderal Hitosyi Imamura.

D. Dampak Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia

Aspek Politik
Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.
Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
•    Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)
•    Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)
•    Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
•    Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji
•    Menarik simpati organisasi Islam MIAI.
•    Melancarkan politik dumping
•    Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.
Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:
•    Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
•    Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).
Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:
•    Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas denagn kantor pusat di Batavia (Jakarta).
•    Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima.
•    Daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.
Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:
•    Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
•    Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
•    Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.
Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.
Aspek Ekonomi dan Sosial
Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:
•    Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
•    Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
•    Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
Aspek Kehidupan Militer
Pada aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik.
Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi Sekutu.
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, selain itu hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi tidak semuanya itu benar, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia.
Dampak Positif Pendudukan Jepang
Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Ada pun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain :
•    Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
•    Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.
•    Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Sukarno dengan harapan agar Sukarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
•    Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
•    Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA
•    Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
•    Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
•    Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
•    Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda.
•    Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah
Dampak Negatif Pendudukan Jepang
Selain dampak positifnya tadi diatas, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain :
•    Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
•    Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
•    Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan.
•    Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
•    Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
•    Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pegadilan.
•    Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan Jepang.
•    Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
•    Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
•    Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.

E.  Bentuk-bentuk Perlawanan Terhadap Pendudukan Jepang di Indonesia

1.    Perjuangan Melalui Organisasi Bikinan Jepang

  • Memanfaatkan Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
  • Memanfaatkan Barisan Pelopor (Syuisyintai)
  • Memanfaatkan Chuo Sangi In (Badan Penasihat Pusat)

2.    Perjuangan Melalui Organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) merupakan perkumpulan dari organisasi- organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya pada masa pemerintah Hindia Belanda. Pemrakarsa berdirinya organisasi ini adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Wahab Hasbullah, Wondoamiseno, dan lain- lain. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri. Hal ini merupakan pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Setelah penyerbuannya pada tahun 1942, Jepang merasa membutuhkan hidupnya organisasi MIAI. Oleh karena itu Jepang masih memberi hak hidup terhadap MIAI dalam melakukan kegiatannya. Walaupun Jepang masih memberi hak hidup akan tetapi MIAI tidak dapat diharapkan bahkan dianggap sebagai kendala terhadap keinginan Jepang. Hal ini dikarenakan MIAI dibentuk atas inisiatif kaum muslimin dan perhatiannya banyak tertuju pada masalah politik dan akan menolak segala bentuk kolonisasi. Karena organisasi ini dianggap kurang memuaskan Jepang maka pada bulan Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang diganti organisasi baru yakni Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943.

3.    Perjuangan Melalui Gerakan Bawah Tanah
a. Gerakan Kelompok Sutan Syahrir
b. Gerakan Kelompok Amir Syarifuddin
c. Golongan Persatuan Mahasiswa
d. Kelompok Sukarni
e. Kelompok Pemuda Menteng 31
f . Golongan Kaigun
Gerakan-gerakan di atas dalam mencapai tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan
antara lain sebagai berikut.
1) Menjalin komunikasi dan memelihara semangat nasionalisme.
2) Menyiapkan kekuatan untuk menyambut kemerdekaan.
3) Mempropagandakan kesiapan untuk merdeka.
4) Memantau perkembangan Perang Pasifik.

4.    Perjuangan Melalui Perlawanan Bersenjata
Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942
Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng Lhokseumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat.
Peristiwa Singaparna
Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah Singaparna Jawa Barat di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu beliaupun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa.
Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu beladiri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya.
Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun KH. Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawah ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol.
Peristiwa Indramayu, April 1944
Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi/kerja paksa/Romusha yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawan di desa Karang Ampel, Sindang Kabupaten Indramayu.
Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah (Lohbener dan Sindang) agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahi kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan.
Pemberontakan Teuku Hamid
Teuku Hamid adalah seorang perwira Giyugun, bersama dengan satu pleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November 1944.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas.
Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Giyugun (perwira tentara sukarela), namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam.
Pemberontakan Peta
•    Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusha maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil meloloskan diri.
•    Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh (November 1944)
Perlawanan ini dipimpin oleh Perwira Gyugun Teuku Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya.
•    Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap (April 1945)
Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin regu (Bundanco) Kusaeri bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh Sekutu.
Perlawanan Pang Suma
Perlawanan Rakyat yg dipimpin oleh Pang Suma berkobar di Kalimantan Selatan. Pang Suma adalah pemimpin suku Dayak yg besar pengaruhnya dikalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan.
Momentum perlawanan Pang Suma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, satu di antara sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa, dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang (Kab. Sanggau). Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pang Suma.
Perlawanan Koreri di Biak
Perlawanan ini dipimpin oleh L. Rumkorem, pimpinan Gerakan “Koreri” yang berpusat di Biak. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak.
Perlawanan di Pulau Yapen Selatan
Perlawanan ini dipimpin oleh Nimrod. Ketika Sekutu sudah mendekat maka memberi bantuan senjata kepada pejuang sehingga perlawanan semakin seru. Nimrod dihukum pancung oleh Jepang untuk menakut-nakuti rakyat. Tetapi rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya yakni S. Papare.
Perlawanan di Tanah Besar Papua
Perlawanan ini dipimpin oleh Simson. Dalam perlawanan rakyat di Papua, terjadi hubungan kerja sama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup Sekutu sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari Sekutu.

PROSES TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL, IDENTITAS INDONESIA, DAN PERKEMBANGAN PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA

Published 10 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

Kesadaran nasional adalah suatu sikap yang dimiliki suatu bangsa berkaitan dengan  tanggung jawab hak dan kewajibannya. Kesadaran nasional ini tumbuh setelah memahami sejarah bangsanya. Dengan adanya kesadaran nasional akan mampu menumbuhkan  semangat untuk bertindak menentang penjajahan. Salah satu wujud adanya kesadaran itu  adalah pertumbuhan organisasi pergerakan nasional seperti BU, SI, Insulinde, Indische  Partij, dan sebagainya. Disamping itu juga muncul strstegi perjuangan seperti melalui cara  kooperasi dan non koperasi. Bangsa Indonesia memperingati hari Kebangkitan Nasionalnya  setiap tanggal 20 Mei. Hal ini mengingatkan kita akan lahirnya Budi Utomo pada tanggal  20 Mai 1908.

A. PENGARUH PERLUASAN KEKUASAAN KOLONIAL, PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BARAT DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP MUNCULNYA NASIONALISME INDONESIA.

1.    Pengaruh Perluasan Kekuasaan Kolonial Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
Seiring dengan semakin luasnya kekuasaan kolonial di Indonesia, muncul perasaan senasib sepenanggungan yang dirasakan oleh rakyat di berbagai daerah. Penderitaan dan perlakuan kejam yang dilakukan pihak penjajah telah menyadarkan  rakyat di berbagai daerah bawa bangsanya terjajah. Hal inilah yang memunculkan semangat nasionalisme Indonesia. Semangat bahwa bahwa mereka harus melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
2.    Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
Salah satu dampak pelaksanaan Politik Etis adalah melahirkan golongan cerdik, karena berkat diselenggarakannya pendidikan (cendikiawan). Sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu adalah HIS (Holands Inlandsche School) yang diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas, sedangkan untuk golongan Indonesia asli dari kelas bawah disediakan sekolah kelas dua. Dalam pendidikan tingkat menengah disediakan HBS (Hogere Burger School), MULO (Meer Uiterbreit Ondewijs), AMS (Algemene Middlebared School). Di samping itu ada beberapa sekolah kejuruan/keguruan seperti Kweek School, Normal School. Adapun untuk pendidikan tinggi, ada Pendidikan Tinggi Teknik (Koninklijk Institut or Hoger Technisch Ondewijs in Netherlands Indie), Sekolah Tinggi Hukum (Rechshool), dan SekolahTinggi Kedokteran yang berkembang sejak dari Sekolah Dokter Jawa, Stovia Nias, dan GHS (Geneeskundige Hooge School). Pendidikan kesehatan (kedokteran tersebut di atas) yang sejak 2 Januari 1849 semula lahir sebagai sekolah dokter Jawa, kemudian pada tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan Bumi Putra (Inlaends Geneekundige). Dalam perkembangannya pada tahun1902 menjadi Dokter Bumi Putra (Inlands Arts). Sekolah ini diberinama STOVIA (School Tot Opleideng Van Indische Artsen) kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS (NetherlandsIndische Artesen School).
Dengan kemajuan di bidang pendidikan ini melahirkan golongan cerdik dan pandai yang mulai memikirkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah.
3.    Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
Pertumbuhan corak pendidikan modern yang diusahakan oleh pemerintah, juga mempengaruhi tumbuhnya sekolah swasta. Beberapa perguruan swasta seperti Taman Siswa, Ksatrian Institut, INS Kayutanam dan Perguruan Rakyat berusaha juga mengembangkan budaya nasional untuk mengimbangi pengaruh budaya Barat. Di samping itu sekolah-sekolah agama mulai pula memperbaharui sistem dan metode pengajaran mereka. Berbagai jenis pengajaran umum mulai diperkenalkan, terutama sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pembaharu-pembaharu Islam. Di beberapa daerah, sekolah jenis ini berkembang dengan pesat, seperti sekolah-sekolah Islam di Sumatera Barat dan sekolah yang diusahakan oleh Muhammadiyah mau pun Sarekat Islam.
Pendidikan Islam tidak hanya melalui jenis sekolah    agama, tetapi juga melalui pesantren, madrasah dan surau. Pesantren dan madrasah yang digerakkan oleh kaum reformis Islam merupakan jenis sekolah yang coraknya    bertolak belakang dengan sekolah yang didirikan oleh    pemerintah, baik dari sudut isi pengajaran, cara pendidikan maupun dari kemungkinan yang bisa diharapkan oleh seorang siswa. Sekolah yang berusaha untuk memberi dasar ideologi antara lain Taman Siswa, INS Kayutanam dan Muhammadiyah. Terutama di sekolah Muhammadiyah, siswa dididik selain pelajaran agama, juga pelajaran umum. Akibat lain dari meluasnya pengajaran ini ialah berkembangnya berbagai ideologi. Karena pelajar berasal dari berbagai daerah dan lingkungan budaya serta tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda, cara mereka menilai lingkungan berbeda-beda pula. Karena rumusan cita-cita mereka berbeda-beda pula. Sebagian dari mereka mengkaitkan diri dengankebangkitan Islam.
Dari hasil pendidikan Islam, akan muncul pula cendikiawan Islam, ulama dan kyai yang mempelopori Pergerakan Nasional. Mereka mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan agamanya. Pergerakan tersebut tidak hanya bersifat kedaerahan tetapi terus meluas ke Nasional. Akhirnya munculah jiwa Nasionalisme Indonesia.

B. PERANAN GOLONGAN TERPELAJAR, PROFESIONAL DAN PERS DALAM MENUMBUHKEM-BANGKAN KESADARAN NASIONAL INDONESIA.
1.    Peranan Golongan Terpelajar dan Profesional dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Nasional Indonesia
Dalam menumbuhkan golongan terpelajar ini pengaruh sistim pendidikan Barat, terutama di perguruan tinggi, sangat menonjol. Dengan ilmu, mereka mencari ide dan pemikiran sendiri untuk kemajuan masyarakat. Keahlian seseorang dalam suatu ilmu mendesak keturunan sebagai ukuran bagi penentuan status seseorang. Kaum terpelajar yang tumbuh menjadi elite nasional sadar bahwa belenggu tradisional yang mengikat daerah-daerah, dan juga diskriminasi rasial yang dijalankan pemerintah kolonial, sangat menghambat bagi cita-cita nasionalisme Indonesia, yaitu menggalang persatuan nasional dan mencapai kemerdekaan nasional.
Elite nasional yang telah mempunyai dasar baru dalam memandang masyarakat sekitarnya, yaitu nasionalisme Indonesia, berusaha merubah pandangan yang bertolak dari lingkungan daerahnya masing-masing. Mereka yakin bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya akan berhasil apabila nasionalisme telah tumbuh dengan subur sehingga merupakan kekuatan yang merata yang mengikat semua suku di Indonesia dalam ikatan persatuan nasional yang kokoh. Mereka juga sadar bahwa untuk mempercepat proses tercapainya hal tersebut perlu diadakan organisasi terhadap rakyat dengan membentuk partai dan perserikatan massa yang mempunyai keanggotaan luas.
Ada beberapa faktor yang memudahkan proses pertumbuhan nasionalisme itu, yakni : pendidikan, bahasa dan media komunikasi massa (surat kabar, majalah, buku, dan brosur). Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional sadar, bahwa langkah pertama untuk mengembangkan nasionalisme adalah melalui pendidikan. Karena itu partai-partai politik maupun tokoh nasionalis secara perorangan mendirikan sekolah-sekolah (dengan berbagai macam dan tingkat) yang tujuannya di samping untuk mendidik kader-kader partai juga mendidik murid-muridnya dalam iklim nasionalisme. Adalah menarik bahwa kaum ibu Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini juga telah membantu pertumbuhan nasionalisme di kalangan kaum wanita. Kongres Wanita Pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta memperkuat peranan wanita dalam Pergerakan Nasional. Puncak peranan elite nasional dalam menumbuhkan  nasionalisme tercapai dengan diucapkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda di Jakarta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa : Indonesia. Di sini dengan tegas telah dipatrikan arti nasionalisme Indonesia untuk wilayah dari Sabang sampai Merauke. Semenjak itu bahasa Melayu disebut bahasa Indonesia, yang penggunaannya kemudian semakin luas. Lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman yang diperdengarkan pada Kongres Pemuda tahun 1928 itu makin memantapkan rasa nasionalisme itu.
Peranan para profesional yang terdiri dari para dokter, ahli hukum, insinyur, seniman, ahli pertanian, ahli kehewanan, para pendidik, dengan kesadarannya menulis di dalam pers Indonesia dan organisasi pergerakan. Dengan demikian, mereka telah ikut serta dalam pendidikan nasional bagi rakyat Indonesia.
2.    Peranan Pers dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Nasional Indonesia
Pers atau media komunikasi memegang peranan sangat penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia dalam menempuh perjuangan.Di bidang media komunikasi massa puluhan surat kabar dan majalah yang diterbitkan oleh orang Indonesia pada waktu itu. Menyerukan agar rakyat Indonesia bangkit dan bersatu-padu untuk menghadapi imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme Belanda. Kemiskinan, kesengsaraan dan keterbelakangan sebagai rakyat terjajah akan dapat diatasi apabila rakyat di tiap daerah bersatu untuk berjuang mencapai kemerdekaan.
Pers memang merupakan alat komunikasi massa yang sangat tepat untuk menggerakkan semangat perjuangan karena langsung berhubungan dengan masyarakat luas. Meskipun pers masih terbatas pada pers cetak yang jumlahnya masih terlalu sedikit, ternyata peranannya sangat besar. Khususnya dalam membangkitkan rasa kebangsaan dan persatuan. Melalui pers perkembangan setiap pergerakan dapat segera diketahui masyarakat, baik masyarakat pergerakan maupun masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan perkembangan pergerakan, berkembang pula kesadaran masyarakat akan arti pers dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Pers yang ada pada waktu itu, pada umumnya berupa harian surat kabar dan majalah. Beberapa surat kabar yang terkenal waktu itu ialah  De Expres, Oetoesan Hindia , dan lain-lain.
Majalah yang banyak pengaruhnya adalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Tidak heran bila banyak dari surat kabar dan majalah itu dibrangus oleh pemerintah kolonial karena dipandang sangat berbahaya.
Contoh surat kabar yang terbit, yang sangat mempengaruhi kesadaran rakyat
Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.
1.Bintang Soerabaja (1861) di Surabaya
2.Medan Prijaji (1907) di Bandung
3.De Expres (1912) di Bandung
4.Oetoesan Hindia (1913) di Surabaya
5.Saroetomo (1912) di Surakarta
6.Hindia Putera (1916) di Belanda
7.Indonesia Merdeka (1924) di Belanda

C. PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL DARI YANG BERSIFAT ETNIK, KEDAERAHAN, KEAGAMAAN SAMPAI TERBENTUKNYA NASIONALISME INDONESIA.
Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa, memiliki akar kata Natie (Belanda), atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Nasionalisme adalah faham yang berkaitan denga kecintaan terhadap tanah air. Orang yang bersifat nasionalis adalah orang yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Kehadiran Jong Java mendorong lahirnya beberapa perkumpulan serupa, seperti lahirnya Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Selebes, Timorees ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia),  Pemuda Indonesia/ Jong Indonesia, Jong Islamienten Bond, Kepanduan, dan sebagainya. Semua organisasi tersebut mendorong timbulnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.
1.      Budi Utomo (BU)
Budi Utomo sebagai pelopor Pergerakan Nasional Indonesia  memiliki semboyan hendak  meningkatkan martabat rakyat. Mas Ngabehi Wahidin Sudiro Husodo, seorang memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, didirikan  Studie Fond. Studie ini merupakan badan yang bertujuan mengumpulkan dana untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada bangsa Indonesia dalam memperoleh pendidikan dan  pengajaran di sekolah.
Cita-cita luhur itu ternyata kurang  memperoleh dukungan, khususnya, dari  golongan priyayi. Usaha Wahidin Sudiro  Husodo tersebut, ternyata mempengaruhi jiwa  Sutomo, seorang mahasiswa STOVIA Jakarta.  Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa  STOVIA memproklamasikan berdirinya Budi Utomo. Pada kesempatan itu, Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Organisasi yang baru berdiri itu menentukan keanggotaannya, dari golongan terpelajar (intelektual). Pada awalnya, Budi Utomo bukanlah organisasi politik. Hal itu dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
a.      Mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putera,
b.      Mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah,
c.      Mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah, dan
d.      Memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak.

Budi Utomo merupakan pelopor organisasi moderen. Organissi ini menjadi model bagi gerakan berikutnya. Walaupun ruang lingkup kegiatan Budi Utomo terbatas pada golongan terpelajar dan wilayahnya meliputi Jawa, Madura dan Bali, akan tetapi Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Karena itu, oleh Bangsa Indonesia, kelahiran Budi Utomodiperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31, tanggal 16 Desember 1959.

2.      Sarekat Islam (SI)
Semula, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Kelahiran SDI didorong dengan adanya keinginan untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa dalam monopoli perdagangan batik di Solo. Dengan sistem monopoli yang dilakukan oleh para pedagang Tionghoa itu, para pengrajin batik yang ada di Solo sangat dirugikan, terutama dalam penentuan harga.
SDI didirikan di Kota Solo oleh H. Samanhudi dengan maksud untuk memajukan perdagangan di bawah panji-panji Islam, SDI juga memiliki tujuan seperti yang terumus dalam anggaran dasarnya sebagai berikut :
a.      Mengembangkan jiwa berdagang,
b.      Memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran,
c.      Memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat Bangsa Bumi Putra, dan
d.     Menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan Agama Islam.
Ruang lingkup keanggotaan SDI terbatas (hanya pedagang yang beragama Islam). Itu merupakan penghalang bagi upaya SDI untuk menjangkau keanggotaan yang lebih luas. Oleh karena itu, ada keinginan agar SDI menjelma menjadi organisasi massa. Untuk itu, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Dengan perubahan itu,  Sarekat Islam menjadi organisasi yang terbuka sehingga memungkinkan untuk menjangkau keanggotaan yang lebih banyak karena Islam menjadi identitas pribumi.Sarekat Islam berkembang dengan pesat karena Agama Islam menjadi motivasinya. Perkembangan Sarekat Islam amat mengkhawatirkan Belanda. Dalam rangka memantapkan keberadaan Sarekat Islam, ada upaya untuk mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu, Sarekat Islam mengajukan badan hukum. Keinginan tersebut, ternyata ditolak oleh Belanda, yang memperoleh badan hukum justru Sarekat Islam lokal, sehingga terjadi perpecahan diberbagai daerah. Perpecahan semula terjadi antara Agus Salim dan Abdul Muis  dengan Semaun.  Kedua tokoh itu memiliki pandangan yang bertolak belakang. Agus Salim adalah seorang  yang agamis (religius), sedangkan Semaun seorang sosialis (bahkan komunis).
Dalam Kongres Sarekat Islam, tahun 1921, dilakukan disiplin partai. Tidak diperkenankan adanya keanggotaan rangkap maupun jabatan rangkap antara SI dengan oraganisasi lain.

3.      Perhimpunan Indonesia
Orang-orang Indonesia yang ada di Negeri Belanda pada tahun 1908, mendirikan organisasi yang diberi nama Indische Vereniging. Pelopor berdirinya organisasi ini adalah Sultan Kasayangan seorang mahasiswa dan Noto Suroto seorang penyair dari Jogjakarta.
Tujuan yang dirumuskan oleh organisasi ini adalah memajukan kepentingan bersama atas orang-orang yang berasal dari Indonesia, baik yang pribumi maupun nonpribumi, yang ada di Negeri Belanda.
Dalam perkembangannya, Indische Vereniging, pada tahun 1925, digantinamanya menjadi Perhimpunan Indonesia, dan sejak itu nama perkumpulan ini menggunakan istilah “Indonesia”. Hal ini menjadi penting karena mulai digunakan kata Indonesia sebagai upaya menunjukkan identitas kita. Kedatangan tokoh-tokoh pergerakan nasional ke Negeri Belanda seperti Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, dan Muhammad Hatta sangat menguntungkan perkembangan Perhimpunan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Muhammad Hatta, aktivitas Perhimpunan Indonesia semakin meluas.
Perhimpunan Indonesia banyak mengikuti pertemuan internasional, seperti konferensi internasional yang diadakan di Paris dan Belgia, sehingga mereka dapat mengomunikasikan perjuangan Bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Perjuangannya bersifat non-cooperasi dan self help.
PI memiliki media, yaitu majalah Hindia Putra. Melalui media ini perjuangan dan cita-cita Bangsa Indonesia disampaikan kepada pihak lain. Untuk lebih menunjukkan sifat ke-Indonesiaannya, nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Keberadaan PI dalam sejarah Pergerakan Nasional memiliki arti penting mengingat organisasi itu juga membuka keanggotaannya untuk semua mahasiswa yang ada di Hindia Belanda.

4.      Indische Partij (IP)
Indische Partai didirikan pada tanggal 2 Desember 1912 sebagai organisasi politik didirikan oleh Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, dan seorang keturunan Belanda yaitu E.F.E. Douwes Dekker. Pendirian  Indische Partij juga dimaksudkan untuk menggantikan Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Indische Partij adalah membangun  patriotisme sesama “Indiers” terhadap tanah air yang memberi lapangan hidup kepada mereka. Tujuannya adalah bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan dalam memajukan tanah air.
Dalam upaya mempertahankan keberadaannya sebagai organisasi, para pemimpinnya berupaya agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi usaha itu gagal karena pemerintah Hindia Belanda dengan segala cara selalu melarang berdirinya organisasi yang dianggap membahayakan.

5.      Indische Social Democratische Vereniging (ISDV)
Para pegawai Belanda di Indonesia, semula, mendirikan Indische Social Democratische Veregining (ISDV). Dalam perkembangannya, ISDV, pada tanggal 20 Mei 1920, diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Setelah itu, diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengurusnya ialah Semaun (Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bergsma (Sekretaris) dan anggota pengurus yang terdiri dari Baars, Sugono, dan H.W. Dekker sebagai bendahara.
Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri tanggal 23 Mei 1920. Tokoh yang ada di belakang pendirian PKI adalah Sneevlit, seorang pegawai Belanda yang dikirim ke Indonesia. Pada tanggal 13 November 1926, PKI mengadakan pemberontakan di Banten, Sumatera disusul tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banyak penangkapan terhadap tokoh perjuangan, yang dibuang ke Digul dan Tanah Merah.

6.      Partai Nasional Indonesi (PNI)
Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Kelahiran PNI tidak terlepas dari peranan Algemeen Studie Club, yaitu suatu kelompok studi para mahasiswa di Bandung. Rapat pendirian PNI,  dihadiri oleh Ir. Soekarno, dr. Tjipto Mangunkusumo, Sudjadi, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budiarto dan Mr. Soenarjo. Pada rapat pendirian tersebut, terbentuklah susunan pengurus yang disahkan dalam kongres PNI pertama di Surabaya tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:
Ketua/Pemuka      : Ir. Soekarno
Sekretaris/Bendahara : Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo
Anggota            : dr. Samsi, Mr. Sartono,  Mr. Soenarjo,  Ir. Anwari

Dalam Kongres tersebut juga mengesahkan program kerja yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka, memajukan perekonomian nasional, dan memajukan pelajaran nasional. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya kemudian didirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, dan perkumpulan koperasi. Garis perjuangan PNI adalah non-cooperative, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena ketatnya pengawasan politik oleh pihak kolonial Belanda, para tokoh PNI kemudian ditangkap pada tahun 1930. Akibatnya, Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Markum Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dajatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam sidang tersebut, Soekarno menulis pembelaan deangan judul Indonesia Menggugat.
Penangkapan terhadap tokoh PNI merupakan pukulan berat sehingga menggoyahkan kehidupan partai tersebut. Dalam suatu kongres luar biasa di Jakarta tanggal 25 April 1931, diambil keputusan bahwa PNI dibubarkan. Pembubaran PNI ini membawa perpecahan pada para pendukungnya. Sartono kemudian mendirikan Partindo sedangkan Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia).

7.      Permufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
Pendirian PPPKI atas usul PNI bersama-sama Sarekat Islam, BU, Pasundan, Sumatransche Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan Algmeen Studie Club. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat tanggal 17 sampai 18 Desember 1927.
Tujuan yang ingin dicapai dari federasi ini adalah kesatuan aksi dalam menghadapi imperialisme Belanda. Sebagai suatu federasi dari gerakan kebangsaan PPPKI, mampu mengordinasikan gerakan yang ada, baik yang radikal maupun yang maderat. Upaya PPPKI yang memberikan sumbangan terhadap perjuangan Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:
a.      PPPKI mendirikan badan yang bertugas memberikan bantuan terhadap pembebasan pelajar di negeri Belanda.
b.      PPPKI mengadakan rapat tahun 1930 karena terjadinya penangkapan terhadap para pemimpin Frond Nasional yang diharapakan dapat memberikan bantuan terhadap keluarga yang ditinggalkan karena masuk penjara Belanda.
c.      PPPKI ikut menghadiri Kongres Indonesia Raya tahun 1932. Dalam kongres itu diusahakan peredaan ketegangan diantara organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia.

8.      Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
TekananPemerintahan Kolonial Belanda mengakibatkan PPPKI sebagai suatu federasi tidak dapat menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam rapat pendirian Concentrasi Nasionalyang diadakan tanggal 21 Mei 1939 di Batavia, didirikan GAPI, sebuah federasi baru. Yang menjadi anggotanya adalah Parindra, Gerindro, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan Partai Katolik. Yang menjadi latar belakang berdirinya GAPI adalah:
a.      kegagalan Petisi Sutardjo,
b.      kegentingan nasional akibat timbulnya bahaya fasis, dan
c.     sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentinga Bangsa Indonesia.
Di dalam anggaran dasarnya, GAPI mencantumkan hak untuk menentukan  sendiri, persatuan nasional, dan persatuan  aksi seluruh pergerakan Indonesia. Semboyan yang dikumandangkan dalam konferensi pertamanya tanggal 4 Juli 1939 adalah Indonesia berparlemen. GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI yang isinya menyerukan kepada semua pihak untuk waspada terhadap bahaya fasis. Untuk pertama kalinya, GAPI dipimpin oleh M.H. Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosujono.

9.    Partai Indonesia Raya (Parindra)
Adanya tekanan terhadap organisasi politik non cooperative oleh pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan Studie Club mulai memfungsikan dirinya dalam membina kader-kader bangsa. Karena itulah, Indonesische Studie ClubSurabayayang dipimpin oleh dr. Sutomo mulai mengembangkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Diubahlah Indonesische Studie Club menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada tahun 1931. PBI merupakan salah satu cikal bakal dari Parindra.

D.  PERAN MANIFESTO POLITIK 1925, KONGRES PEMUDA 1928 DAN KONGRES PEREMPUAN PERTAMA DALAM PROSES PEMBENTUKAN IDENTITAS KEBANGSAAN INDONESIA.

1.    Peranan Manifesto Politik 1925 dalam Pembentukan Identitas Kebangsaan
Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdirilah organisasi Indische Vereenlging.Organisasi ini didirikan para mahasiswa yang belajar di negeri Belanda. Mereka itu adalah Sutan Kasayangan Soripada, R.N. Noto Suroto, R.P. Sosrokartono, R. Husein Djayadiningrat, Notodiningrat, Sumitro Kolopaking, dan dr. Apituley. Tujuan organisasi ini adalah memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non pribumi bukan Eropa di negeri Belanda.
Pada mulanya organisasi ini bersifat sosial budaya, namun sejak berakhirnya Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialisme tokoh-tokoh IndischeVereeniging semakin menonjol. Mereka mengubah suasana dan semangat kegiatan organisasi ke dalam bidang politik. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan tiga tokoh Indische Partij yang dibuang Belanda yakni Dr. Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan E.F.E. Douwes Dekker, yang berjiwa Nasionalis. Paham nasionalisme semula berkembang di Eropa. Nasionalisme pada hakikatnya merupakan kesetiaan manusia sebagai warga negara pada kepentingan bangsanya. Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya yang ditimbulkan oleh perasaan tradisi (sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal) dan keingingan untuk mempertahankan serta mengembangkan tradisi sebagai milik bersama.
Manifesto politik Perhimpunan Indonesia yang lahir di negeri Belanda juga tidak terlepas dari jiwa nasionalisme mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa. Manifesto politik  adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Pada masa pergerakan nasional, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan pernyataan politik yang berkaitan dengan nasib dan masa depan bangsanya. Pernyataan politik ini amat penting artinya bagi terwujudnya Indonesia merdeka yang didengar dan didukung oleh dunia Internasional.
Konsep-konsep manifesto politik Perhimpunan Indonesia sebenarnya telah dimunculkan dalam  Majalah Hindia Poetra, edisi Maret 1923. Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia baru menyampaikan manifesto politiknya secara tegas pada awal tahun 1925 yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik 1925. Indische Verreniging sejak berdirinya tahun 1908 belum pernah terjadi perubahan yang mendasar. Dengan mengikuti lajunya perkembangan jaman, terutama dalam bidang pergerakan nasional maka organisasi yang dibentuk di negeri Belanda juga mengalami perkembangan.
Perkembangan baru dalam tubuh organisasi itu juga membawa perubahan nama yakni pada tahun 1922 Indische Vereeniging diubah menjadi Indonesische Vereeniging. Pada bulan Maret 1923 Majalah  Hindia Poetra menyebutkan bahwa asas dari organisasi IndonesischeVereeniging itu adalah sebagai berikut: Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapa pun juga; bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai. Sejak tahun 1923  Indonesische Vereeniging aktif berjuang bahkan mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun itu juga diterbitkan suatu buku peringatan  Indonesische Vereeniging yang menggemparkan kaum kolonial Belanda. Pada tahun 1924 nama majalah  Hindia Poetra  diubah menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian tahun 1925 dipakailah nama baru organisasi Indonesische Vereeniging menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Kegiatan organisasi PI ini semakin tegas dalam bidang politik.
Dengan bertambahnya mahasiswa yang belajar di negeri Belanda, maka bertambah pulalah kekuatan organisasi PI. Pada permulaan tahun 1925 dibuatlah suatu Anggaran Dasar baru yang merupakan penegasan lebih jelas dari perjuangan PI. Pada saat itu PI di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Anggaran Dasar baru itu merupakan manifesto politik, di dalamnya dimuat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan.
Cita-tita Perhimpunan Indonesia tertuang dalam 4 pokok ideologi dengan memerhatikan masalah sosial, ekonomi dengan menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang dikembangkan sejak tahun 1925 dirumuskan sebagai berikut :
1.    Kesatuan Nasional: mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit seperti yang berkaitan dengan kedaerahan, serta perlu dibentuk suatu kesatuan aksi untuk melawan Belanda untuk mentiptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu.
2.    Solidaritas: terdapat perbedaan kepentingan yang sangat mendasar antara penjajah dengan yang dijajah (Belanda dengan Indonesia). Oleh karena itu haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dan sawo matang tanpa melihat perbedaan antara orang Indonesia.
3.    Non-kooperasi: harus disadari bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, o1eh karena itu hendaknya dilakukan perjuangan sendiri tanpa mengindahkan lembaga yang telah ada yang dibikin oleh Belanda seperti Dewan Perwakilan Kolonial (Volksraad).
4.    Swadaya: perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan demikian perlu dikembangkan struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial. Dalam rangka merealisasikan keempat pikiran pokok berupa ideologi.
Dalam deklarasi tersebut ditekankim pula pokok-pokok, seperti ide unity (kesatuan),  equality  (kestaraan), dan  liberty  (kemerdekaan). Perhimpunan Indonesia berusaha menggabungkan semua unsur tersebut sebagai satu kebulatan yang belum pernah dikembangkan oleh organisasi-organisasi sebelumnya. Perhimpunan Indonesia percaya bahwa semua orang Indonesia dapat menerima dan menciptakan gerakan yang kuat dan terpadu untuk memaksakan kemerdekaan kepada pihak Belanda.
Pernyataan di atas merupakan cita-cita Perhimpunan Indonesia yang mengandung 4 pokok ideologi yang dikembangkan sejak tahun 1925. Empat pokok ideologi tersebut meliputi kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya. Dan di sinilah dapat kita Iihat bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan sebuah organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia.

2.    Peranan Kongres Pemuda 1928 dalam Pembentukan Identitas Kebangsaan
Sejak berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) maka muncullah organisasi- organisasl pergerakan kebangsaan di berbagal daerah. Di antaranya organisasi pemuda Tri Koro Dharmo (7 Maret1915) yang dldlrikan di Jakarta oleh Dr. R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman dan Sunardi. Tujuan organisasi ini adalah mencapai Jawa- Raya dengan jalan lain memperkokoh persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, dan Madura. Untuk rnenghindari perpecahan maka pada waktu kongres di Solo ditetapkan bahwa mulai tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java. Jong Java bertujuan mendidik para anggotanya supaya kelak ia dapat menyumbangkan tenaganya untuk pembangunan Jawa-Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan anggota, serta berusaha menumbuhkan rasa cinta akan budaya sendiri.
Dalam perkembangannya, ternyata Jong Java juga ikut berpolitik. Seiring dengan berdirinya Jong Java, berdiri pula perkumpulan-perkumpulan pemuda bersifat kedaerahan, seperti Pemuda Pasundan, Jong Sumateranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Celebes (Sulawesi). Semua organisasi kepemudaan ini bercita-cita ke arah kemajuan Indonesia terutama memajukan budaya dan daerahnya maslng-masing. Dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan ini ternyata terdapat benih-benih yang dapat disatukan ke arah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu
pemuda-pemuaa Indonesia merasa, perlu membentuk suatu wadah untuk menyamakan langkah dalam mencapai tujuan. Wadah kegiatan itulah yang dikenal dengan Kongres Pemuda yang disebut juga dengan nama Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda yang kemudian dikenal sebagai sebuah tonggak dalam sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari organisasi kepemudaan seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini yang mendapat dukungan dari organisasi kepemudaan yang lain sepertiJong Java, Jong Sumatera dan sebagainya dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya yaitu persatuan Indonesia. Organisasi yang bernama Jong Indonesia yang didirikan pada Februari 1927 ini kemudian mengganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Para anggotanya terdiri dari murid-murid yang berasal dari AMS, RHS, dan Stovia.
Dalam perjalanannya para pemuda ini menginginkan suatu upaya penyatuan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan. Pertemuan awalnya dimulai 15 Nopember 1925 dengan membentuk panitia Kongres Pemuda Pertama yang bertugas menyusun tujuan
kongres.
a.    Kongres Pemuda (30 April – 2 Mei 1926)
1)    Tempat kongres di Jakarta
2)    Tujuan kongres: menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulanpemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia.
3)    Susunan panitia Kongres Pemuda I
– Ketua        :M. Tabrani
– Wakil Ketua    :Sumarto
– Sekretaris    :Jamaludin
– Bendahara    :Suwarso
-Anggota:    1.Bahder Johan
2.Yan Taole Soelehul
3.Paul Pinontuan
4.Hammami
5.Sarbini
6.Sanusi Pane
4)    Hasil kongres:
a)     Mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia II
b) Mengusulkan sernua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organlsasl pemuda Indonesia
Seusai kongres, para pemuda semakin menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya akan dicapai melalui persatuan. Pada tahun 1928alam pikiran pemuda Indonesia sudah mulai dlpenuhi jiwa persatuan, Rasabangga dan rasa memiliki cita-cita tinggi, yaitu Indonesia merdeka telahmencengkeram jiwa rakyat Indonesia.

b.    Kongres Pemuda II (27 – 28 Oktober 1928)
Kongres ini berlangsung di Gedung Indonesische Club, di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta, pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928. Kongres ini terlaksana atas inisiatif dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) dan Pemuda Indonesia. Ketua kongres ini adalah Sugondo Joyopuspito.
Keputusan-keputusan Kongres Pemuda II sebagai berikut.
1) Mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda.
2) Menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3) Menetapkan sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia.
4) Melebur semua organisasi pemuda menjadi satu dengan nama Indonesia Muda.

Kongres Pemuda II berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat penting untuk modal perjuangan selanjutnya. Sumpah Pemuda amat berpengaruh bagi upaya mencapai lndonesia merdeka.
Partai-partai  yang ada segera menyesualkan diri dengan cita-cita pemuda. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjiwai partai-partai di Indonesia itu diwujudkan dalam wadah baru bernama Gabungan Poitik Indonesia (GAPI). Demikian pula beberapa perkumpulan wanita yang kemudian bergabung dalam Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, juga semua, organisasi kepanduan yang membentuk persatuan dengan nama Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI).
Ada bebarapa makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda yaitu sebagai berikut.
1.    Di kalangan tokoh-tokoh pergerakan telah ada, perubahan pola pikir dari Iingkup etnis kedaerahan ke cakrawala nasional .
2.    Perubahan pola pikir itu melahirkan kesadaran nasional bahwa seluruh penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa besar dengan nama Indonesia.
3.    Untuk keperluan persatuan dalam pergerakan disepakati menggunakan bahasa Melayu sebagai media perjuangan

Dengan Kongres Pemuda itu identitas kebangsaan Indonesia semakin terbentuk. identitas itu kini berwujud: tanah air, bangsa, bahasa dan persatuan dengan nama
Indonesia. Dengan Kongres Pemuda II rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda dan bangsa Indonesia meng-alami peningkatan. Hal ini merupakan suatu keberanian dan keuletan yang luar biasa dari pemuda kita. Walaupun di bawah tekanan senjata polisi Kolonial Belanda, mereka tetap melaksanakan kewajiban dan pengabdian guna memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Kongres Pemuda II ini sangat penting bagi terbentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia. Karena pentingnya peristiwa Kongres Pemuda II bagi bangsa Indonesia, maka tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda.

3.    Peranan Kongres Perempuan I dalam Pembentukan Identitas Kebangsaan

Pergerakan kaum wanita di Indonesia dirintis oleh  R.A. Kartini  (1879 – 1904). Perjuangan R.A.Kartini memunculkan semangat nasionalisme bagi kaum wanita. Sebagai penerus R.A. Kartini adalah  Dewi Sartika  (1884 – 1974) dari Jawa Barat. Berkat cita-cita R.A. Kartini, muncullah gerakan-gerakan penididikan wanita di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
a.    Putri Mardika, berdiri di Jakarta pada tahun 1912 Perkumpulan Putri Mardika ini bertujuan mencari dana bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran dan memberi nasihat bagi kaum putri.
b.    Kartini fonds (Dana Kartini)
Perkumpulan ini didirikan oleh pasangan suami istri C. Th. Van Deventer. Salah satu usahanya adalah mendirikan sekolah ”Kartini”. Sekolah ”Kartini” didirikan pertama kali di Semarang pada tahun 1913.
c.    Keutamaan Istri (1913) di Tasikmalaya
Perkumpulan ini menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika.
d.    Kerajinan Amai Setia di Sumatera Barat.
Organisasi ini berdiri di Kota Gadang pada tahun 1914, didirikan oleh  Rohana Kudus. Tujuan perkumpulan ini untuk meningkatkan derajat kaum wanita melalui pendidikan, membaca, menulis, berhitung maupun membuat kerajinan tangan.
e.    Kautaman Istri Minangkabau di Padang Panjang.
Organisasi ini bertujuan menyebarluaskan pengetahuan umum, pendirikan sekolah industri, dan kerajinan wanita.
f.    Aisiyah
Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 April 1917 oleh Siti Wardah (Ny. Ahmad Dahlan). Aisiyah adalah organisasi wanita di bawah naungan Muhammadiyah. Tujuan organisasi ini untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dan menanamkan rasa kebangsaan bagi kaum wanita.
g.    Organisasi-Organisasi Kewanitaan Lain
Selain perkumpulan-perkumpulan wanita di atas, masih banyak lagi organisasi- organisasi kewanitaan, misalnya Budi Wanito di Solo (1919), Wanito Mulyo di Yogya, dan Wanita Utomo di Yogya (1921), Wanito Katholik di Yogya (1921). Wanito Taman Siswa (1922), Wanudyo Utomo, dan Putri Indonesia (1927).

Dalam perkembangannya sejak tahun 1920 organisasi-organisasi ke-wanitaan tersebut  mulai terlibat dalam gerakan politik. Pada tanggal 22 De-sember 1928 diadakan Kongres Perempuan I. Kongres ini diselenggarakan di Yogyakarta, dipimpin
oleh R.A. Sukanto. Tujuan Kongres Perempuan I adalah sebagai berikut :
1)    Mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan kaum wanita.
2)    Menyatukan organisasi-organisasi wanita yang beraneka ragam.
Kongres Perempuan I membicarakan masalah persatuan di kalangan wanita, masalah wanita dalam keluarga, masalah poligami dan perceraian serta sikap yang harus diambil terhadap kolonialisme Belanda. Keputusan terpenting dalam kongres tersebut adalah mendirikan gabungan perkumpulan wanita yang disebut  Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI).  Pada tahun 1929 Perserikatan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII).
Kongres Perempuan I besar pengaruhnya dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk identitas kebangsaan sebagai berikut :
1)    Kongres Perempuan I merupakan kebangkitan kesadaran nasional di kalangan wanita. Di samping berperan penting dalam keluarga atau masyarakat, wanita juga berperan penting dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan negara.
2)    Kongres Perempuan I membuka kesadaran kaum wanita untuk ikut berjuang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.
Dengan pentingnya peristiwa Kongres Perempuan I tersebut maka tanggal
22 Desember ditetapkan sebagai
Hari Ibu.

PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA DI BERBAGAI DAERAH

Published 10 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL

Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Untuk itu pemerintah kolonial telah merusak ekonomi rakyat. Di mana-mana mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan. Mereka juga menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada umumnya sangat merugikan rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Kebijakan-kebijakan itu, antara lain sebagai berikut :

1.    Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak, dan bendera Kompeni mulai berkibar. Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia. Kompeni mempunyai pegawai dan anggota tentara yang semakin banyak. Daerah kekuasaannya pun semakin luas. Kompeni membutuhkan biaya besar untuk memelihara pegawai dan tentaranya. Biaya itu diambil dari penduduk. Pada zaman Kompeni penduduk kerajaan-kerajaan diharuskan menyerahkan hasil bumi seperti beras, lada, kopi, rempah-rempah, kayu jati dan lain sebagainya kepada VOC. Hasil bumi itu harus dikumpulkan pada kepala desa dan untuk setiap desa ditetapkan jatah tertentu. Kepala desa menyerahkannya kepada bupati untuk disampaikan kepada Kompeni. Tentu saja Kompeni tidak mendapatkannya dengan gratis, tetapi juga memberi imbalan berupa harga hasil bumi itu. Tetapi harga itu ditetapkan oleh Kompeni, dan tidak ada tawar-menawar terlebih dahulu. Lagi pula, uang harga pembelian itu tidak untuk sampai ke tangan petani di desa-desa. Biasanya uang itu sudah dipotong oleh pegawai-pegawai VOC maupun oleh kepala-kepala daerah pribumi.
2.    Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluar-
kan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang  yang lain. Faktor-faktor itulah, akhirnya pada tanggal 31 Desember  1799, secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC kemudian diambil  alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Belanda, merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis. Dalam revolusi tersebut, kekuasaan raja Willem V runtuh, dan berdirilah Republik Bataaf. Tidak lama kemudian Republik Bataaf juga dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh Prancis, sebagai rajanya adalah Louis Napoleon. Louis Napoleon kemudian mengirim HermanWillem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris. Juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Daendels mengambil beberapa langkah, antara lain sebagai berikut.
-    Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
-    Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
-    Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
-    Membangun benteng-benteng.
-    Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, yang panjangnya  + 1.000 km.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Daendels menerapkan sistem kerja wajib (kerja rodi). Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana guna menghadapi Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, antara lain sebagai berikut.
-    Melaksanakan contingenten stelsel,  yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.
-    Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
-    Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
-    Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.
Daendels dikenal sebagai penguasa pemerintah yang sangat disiplin, keras dan kejam. Selain itu, akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke negeri Belanda. Daendels berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 – 1811. Sebagai pengganti Daendels adalah Janssens  sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Janssens ternyata sangat lemah dan kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikalahkan oleh Inggris dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang yang terkenal dengan nama Kapitulasi Tuntang.

3.    Sistem Sewa Tanah (Lande Lijk Stelsel)
Dengan adanya Kapitulasi Tuntang, maka Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Inggris mengirimkan  Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung selama lima tahun, yaitu antara tahun 1811 dan 1816, akan tetapi selama waktu ini telah diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris. Asas-asas pemerintahan sementara Inggris ini ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakekatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda, dalam rangka kerja sama dengan raja-raja dan para bupati.
Secara konkrit Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani. Kepada para petani ini Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Raffles juga ingin agar para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan sendiri tanaman apa yang akan dikerjakan. Sebaiknya tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, kopi, nila dan sebagainya.
Dalam usahanya untuk menegakkan suatu kebijaksanaan kolonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada tiga asas.
a.    Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga.
b.    Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral  dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri Barat. Secara konkrit hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
c.Raffles beranggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa ( tenant) tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah (land-rent)  atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintah Inggris  di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintah Belanda sampai tahun 1830.

Di bidang pemerintahan, Raffles membagi pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan dibantu asisten residen dari Eropa. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan. Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh pulau Jawa. Misalnya, di daerah-daerah sekitar Jakarta, pada waktu itu Batavia, maupun di daerah-daerah Parahiyangan sistem sewa tanah tidak diadakan, karena daerah-daerah sekitar Jakarta pada umumnya adalah milik swasta, sedangkan di daerah Parahiyangan pemerintah kolonial berkeberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberi keuntungan besar.
Jelaslah kiranya, bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Mengingat bahwa Raffles hanya berkuasa untuk waktu yang singkat di Jawa, yaitu lima tahun, dan mengingat pula terbatasnya pegawai-pegawai yang cukup dan dana-dana keuangan, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama, dan masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, maka tidak mengherankan bahwa Raffles akhirnya tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah itu.
Gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru,
terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik  atas pulau Jawa dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal  Van der Capellen (1819-1826) dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830). Sistem sewa tanah baru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalampenanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien.

4.    Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)
Pada tahun 1830 terjadi perubahan. Ketika itu negeri Belanda sangat payah keuangannya karena harus membiayai perang Diponegoro dan usaha mencegah Belgia memisahkan diri. Johannes Van den Bosch, yang kemudian menjadi gubernur jenderal mengajukan rencana untuk dapat  meningkatkan produksi tanaman ekspor di Indonesia. Hasilnya dijamin akan dapat menolong keuangan negeri Belanda. Sistem ini dinamakan  Cultuur Stelsel yang oleh bangsa Indonesia dinamakan Tanam Paksa.
Sistem tanam paksa itu mewajibkan petani di Jawa untuk menanami sawah
ladangnya dengan tanaman yang hasilnya laku dijual ke luar negeri. Tetapi pengaruh sistem tanam paksa mempunyai akibat yang lebih luas dari pada cara penyerahan wajib pada zaman kompeni dulu. Berlainan dengan sistem pajak tanah Raffles, maka sistem tanam paksa Van den Bosch ini justru menyuruh rakyat untuk membayar pajaknya dengan hasil tanaman. Hasil tanaman paksa itu dikirim ke negeri Belanda, dan di sana dijual kepada penduduk Eropa dan Amerika. Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa tertera dalam  Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan di pulau Jawa.
Ketentuan-ketentuan pokok itu bunyinya memang bagus dan baik. Tetapi dalam pelaksanaannya, pada umumnya menyimpang jauh dan banyak merugikan rakyat Ketentuan-ketentuan itu, antara lain:
1).    Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Jadi jelas, rakyat akan menyerahkan tanahnya dengan sukarela. Tanpa ada rasa ketakutan karena didesak dan ditekan. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Dengan perantaran bupati dan kepala desa, rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanahnya. Lagi pula pegawai pemerintah Belanda langsung mengawasi dan ikut mengatur. Tiap pegawai akan mendapat persen tertentu (cultuur procenten)  kalau berhasil menyerahkan hasil tanaman kepada pemerintah. Makin banyak setoran, makin banyak persennya. Akibatnya para pegawai itu berlomba-lomba mengejar untung, dengan seringkali melanggar ketentuan. Terjadilah banyak penyelewengan. Dalam menjalankan tanam paksa itu.
2).    Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk cultuur stelsel. Tetapi dalam praktik sungguh sulit untuk dilaksanakan. Tanah petani itu kecil-kecil, seperlima bagiannya tentu akan lebih kecil lagi. Lagi pula tempatnya berserak-serak. Padahal, pertanian untuk tebu, nila, kopi, tembakau, dan teh, membutuhkan tanah pertanian yang luas. Karena itu pemerintah mengambil jalan yang mudah. Tanah-tanah milik petani itu dipersatukan dan diambil sebagian untuk tanam paksa. Tentu dipilih yang paling tepat untuk tanaman ekspor, biasanya juga yang paling subur. Belum lagi adanya penyelewengan, pegawai-pegawai pemerintah itu mengambil lebih dari seperlima tanah penduduk. Kadang-kadang malah mencapai separoh bagiannya.
3).    Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman  cultuur stelsel itu tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Maksud ketentuan di atas tentu baik, yakni supaya petani tidak habis waktunya untuk menggarap kebun tanam paksanya dan masih cukup waktu untuk menggarap tanah-tanahnya sendiri. Tetapi dalam praktik, para petani itu dipaksa mencurahkan lebih banyak perhatian dan waktu serta tenaga untuk tanam paksa, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sawah ladangnya. Pekerjaan yang paling berat dilakukan di perkebunan nila. Pernah petani-petani di daerah Simpur, Jawa Barat, dipaksa bekerja selama tujuh bulan, jauh dari desa dan kampung halamannya. Ketika mereka pulang, ternyata sawah ladangnya terlantar.
4).    Bagian dari tanah yang disediakan untuk cultuur stelsel, dibebaskan dari pembayaran pajak. Ketentuan ini tentu masuk akal. Tetapi dalam kenyataannya, tidak dihiraukan, petani seringkali masih harus membayar pajak tanah untuk tanah yang dipakai  tanam paksa. Buktinya, pajak-pajak tanah tidak makin turun, tetapi malaha naik terus.
5).    Tanaman hasil  cultuur stelsel itu diserahkan kepada pemerintah. Jika harganya lebih besar dari jumlah pajak tanah yang harus dibayarkan, maka selisihnya dikembalikan kepada rakyat. Tetapi jangan harap bahwa ketentuan ini dipegang teguh. Tentu para petani itu kebanyakan buta huruf. Mereka tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Lagi pula, para petani mempercayakan segala sesuatunya kepada kepala desa dan bupati. Sedangkan di antara pegawai pemerintah itu, banyak pula yang sampai hati mengelabuhi para petani dengan akibatnya bahwa ketentuan itu tidak dapat dijalankan.
6).    Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat, misalnya, bencana alam banjir, kekeringan, hama, dan lain-lain. Ketentuan yang bagus itupun pernah dijalankan. Pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda seringkali melihat panen yang gagal sebagai kesalahan petani. Jarang yang dapat melihat keadaan yang sebenarnya.
7).    Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala- kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman- tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Di antara jenis tanaman kultur yang diusahakan itu, tebu dan nila, adalah yang terpenting. Tebu adalah bahan untuk gula, sedangkan nila bahan untuk mewarnai kain. Pada bad ke -19 itu pengetahuan kimia tentang bahan pewarna kain belum berkembang, karena itu nila dibutuhkan. Kemudian menyusul kopi, yang merupakan
bahan ekspor yang penting. Selama tanam paksa, jenis tanaman yang memberi untung banyak ialah kopi dan gula. Karena itu kepada kedua jenis tanaman itu pemerintah memberi perhatian yang luar biasa. Tanah yang dipakai juga luas. Jumlah petani yang terlibat dalam tanam paksa gula dan kopi adalah besar, laba yang diperoleh juga banyak.
Tanam paksa mencapai puncak perkembangannya sekitar tahun 1830-1840. Pada waktu itu Negeri Belanda menikmati hasil tanam paksa yang tertinggi. Tetapi sesudah tahun 1850, mulai terjadi pengendoran. Rakyat di negeri Belanda tidak banyak mengetahui tentang tanam paksa di Indonesia. Maklumlah waktu itu hubungan masih sulit, radio dan hubungan telekomunikasi belum ada, surat kabar masih kurang.
Tetapi sesudah tahun 1850 terjadi perubahan. Malapetaka di Cirebon, Demak, dan Grobogan lambat laun sampai pula terdengar di negeri Belanda. Mereka juga mendengar tentang sikap pegawai-pegawai Belanda yang sewenang-wenang. Sementara itu pada tahun 1860 di negeri Belanda terbit dua buah buku yang menentang tanam paksa sehingga semakin besar kalangan masyarakat yang menghendaki agar tanam paksa dihapus. Kedua buku itu ialah  Max Havelaar yang dikarang oleh Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Buku kedua  ialah Suiker Contracten (Kontrak-kontrak gula) ditulis oleh Frans van de Putte. Karena pendapat umum yang membalik, sejak itu tanam paksa berangsur-angsur dihapuskan. Pada tahun  1860, tanam paksa lada dihapuskan, pada tahun 1865 menyusul nila dan teh. Tahun 1870 boleh dikata semua tanam paksa sudah hapus, kecuali kopi di daerah Priangan yang baru dihapuskan pada tahun 1917.

5.    Pelaksanaan Politik Kolonial Liberal
Pada tahun 1850, golongan liberal di negeri Belanda mulai memperoleh kemenangan dalam pemerintahan. Di negeri Belanda antara tahun 1850-1860 sering terjadi perdebatan tentang untung-ruginya dan baik buruknya tanam paksa. Golongan yang menyetujui tanam paksa terdiri dari pegawai-pegawai pemerintah dan pemegang saham perusahaan Nederlandsche Handel Maatschappy (NHM). Perusahaan NHM ini selama berlakunya tanam paksa mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Indonesia ke Eropa.
Golongan yang menentang tanam paksa terdiri dari beberapa golongan. Pertama, ialah mereka yang merasa iba mendengar keadaan petani Indonesia yang menderita akibat tanam paksa. Mereka menghendaki agar tanam paksa dihapuskan, berdasarkan perikemanusiaan. Kebanyakan di antaranya diilhami oleh ajaran agama. Kedua, ialah golongan menengah yang terdiri dari pengusaha dan pedagang swasta.
Mereka tidak dapat menerima keadaan di mana pemerintah saja yang memegang kegiatan ekonomi. Mereka juga menghendaki agar diberi kesempatan untuk berusaha dengan menanam modalnya di Indonesia. Hal demikian baru mungkin dijalankan, bilamana di Indonesia tidak ada sistem tanam paksa yang disponsori oleh pemerintah.
Golongan ini biasa disebut  kaum liberal.
Mereka menghendaki agar pemerintah hanya bertindak sebagai pelindung warganya, menyediakan prasarana dan mengatur jalannya hukum, keamanan, dan ketertiban. Kegiatan ekonomi supaya diserahkan kepada swasta. Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering disebut ”Politik Pintu Terbuka (open door policy)”. Sejak saat itu pemerintah
Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan
modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Periode antara tahun 1870 -1900 disebut zaman liberalisme. Pada waktu itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta mendapat kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia dengan cara besar-besaran. Mereka mengusahakan perkebunan besar seperti perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, cokelat, tembakau, kelapa sawit dan sebagainya. Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik cokelat, teh, rokok, dan lain-lain.
Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya undang-undang agraria dan undang-undang gula.
a.    Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870
Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Sewa-menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani, agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah.
b.    Undang-Undang Gula (Suiker Wet)
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut (Koelie Ordonnantie). Koeli Ordonnantie  ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan.
Untuk memberi kekuatan pada peratuan-peraturan dalam  Koeli Ordonnantie, dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan.

6.    Politik Etis
Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah  Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids  yang berjudul  Een Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.
Menurut Van Deventer, ada tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yaitu memajukan :
a.    Edukasi (Pendidikan)
Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan.
b.    Irigasi (pengairan)
Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.
c.    Emigrasi (pemindahan penduduk)
Dengan emigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.

Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda, pemerintah Belanda menerima saran tentang Politik Etis, namun akan diselaraskan dengan sistem kolonial di Indonesia.
Edukasi dilaksanakan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Pendidikan dipisah-pisah antara orang Belanda, anak bangsawan, dan rakyat. Bagi rakyat kecil hanya tersedia sekolah rendah untuk mendidik anak menjadi orang yang setia pada penjajah, pandai dalam administrasi dan sanggup menjadi pegawai dengan gaji yang rendah.
Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi
pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, namun untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah
kolonial.
Emigrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk, tetapi untuk membuka hutan- hutan baru di luar pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan swasta asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah.

B.    PENGARUH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA

1.    Bidang Politik
Semenjak  awal abad ke-19 pengusaha Belanda mulai mengadakan pembaharuan politik kolonial. Pengaruh Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern negara-negara tradisional seperti dalam soal penggantian takhta, pengangkatan pejabat birokrasi, ataupun campur tangan dalam menentukan kebijaksanaan politik negara. Akibat yang terjadi dari tindakan pemerintah itu timbul perubahan tata kehidupan di kalangan rakyat Indonesia. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Kedudukan mereka menjadi merosot. Secara administratif para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah Belanda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Hubungan rakyat dengan para bupati terbatas pada soal administratif dan pungutan pajak. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang. Pemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapus dan diganti dengan gaji. Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.

2.    Bidang Sosial Ekonomi
Dengan masuknya sistem ekonomi uang, maka beban rakyat bertambah berat. Ekonomi uang memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah, dan praktik-praktik kerja paksa juga telah memperberat kehidupan penduduk pedesaan. Sementara itu kesejahteraan hidup semakin merosot sehingga mencapai tingkat kemiskinan yang tinggi. Praktik-praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemungutan pajak, kerja paksa, penyewaan tanah dan penyelewengan-penyelewengan lainnya, telah menjadikan rakyat di pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki tempat berlindung dan tempat untuk mengatakan keberatan-keberatan yang dirasakan. Tidak mengherankan, apabila kebijakan kolonial tersebut menimbulkan rasa antipati di kalangan rakyat, yang dapat menuju ke arah timbulnya perlawanan-perlawanan.

3.    Bidang Kebudayaan
Dalam bidang kebudayaan, pengaruh kehidupan Barat di lingkungan tradisional makin meluas. Cara pergaulan, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan pendidikan barat mulai dikenal di kalangan atas. Sementara itu, beberapa tradisi di lingkungan penduduk mulai luntur dan hilang. Tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam. Selain itu, sekolah-sekolah mulai didirikan walaupun tujuan sebenarnya untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Kuatnya pengaruh Barat, menimbulkan kekuatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat datang dari para pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma keagamaan. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan.

C.    BENTUK-BENTUK PERLAWANAN RAKYAT MENENTANG KOLONIALISME

1.    Perlawanan sebelum tahun 1800
Ditandai dengan perang/perlawanan langsung terhadap kekuasaan bangsa barat, dan juga ditandai dengan persaingan antara kerajaan – kerajaan Nusantara dalam memperebutkan hegemoni di kawasan tersebut. Dalam persaingan tersebut kerajaan – kerajaan di Nusantara sering melibatkan bangsa barat untuk membantu mengalahkan pesaingnya. Kondisi inilah yang menyebabkan kegagalan dalam mengusir bangsa
bangsa barat dari nusantara.

Bentuk – bentuk perlawanan rakyat Indonesia :
a.     Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
b.     Perlawanan Rakyat Demak
Perlawanan ini dipimpin oleh Adipati Unus terhadap Portugis di Malaka. Serangan pasukan Adipati Unus dilakukan dua kali (1512 & 1513) mengalami kegagalan. Pada saat yang sama, penguasa kerajaan Pajajaran melakukan kerja sama dengan Portugis, setelah mendapat ancaman dari kekuatan Islam di pesisir utara pulau Jawa, yaitu Cirebon dan Banten.
c.     Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang memiliki cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
d.     Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
e.     Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a.     Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b.     VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur, dengan pusat Makasar.
c.     Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
f.     Perlawanan Untung Surapati (1686 – 1706)
Untung Surapati bersekutu dengan Sunan Amangkurat II untuk melawan VOC. Untuk meredam pemberontakan Untung Surapati, VOC mengutus Kapten Tack ke Mataram, namun gagal. Sunan Amangkurat II berterima kasih kepada Untung Surapati dengan memberikan daerah Pasuruan dan menetapkannya menjadi Bupati di sana dengan gelar Adipati Wiranegara. Pada 1803 Sunan Amangkurat II meninggal dan digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat III, pamannya yang bernama Pangeran Puger menginginkan tahta raja di Mataram. Dia kemudian bersekutu dengan VOC, dan kemudian membuat perjanjian dengan VOC, dengan menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram. Pada 1705 Pangeran Puger dinobatkan menjadi Sunan Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwana I, setelah itu dimulailah peperangan antara Sunan Pakubuwana I dengan Untung Surapati yang dibantu Sunan Amangkurat III. Pada 1706, VOC berhasil melumpuhkan Untung Surapati di Kartasura.

2.     Perlawanan sesudah tahun 1800

Tidak banyak perbedaan dengan perlawanan sebelum tahun 1800, yang hanya dilakukan secara kedaerahan dan sedikit ditandai dengan persaingan memperebutkan hegemoni antara kerajaan – kerajaan tersebut. Bentuk – bentuk perlawanan rakyat Indonesia :

a.     Perlawanan sultan Nuku (Tidore)
    Sultan Nuku adalah raja dari Kesultanan Tidore yang berhasil meningkatkan kekuatan perangnya hingga 200 kapal perang dan 6000 pasukan untuk menghadapi Belanda. Selain itu dia juga menjalankan perjuangan melalui diplomasi. Untuk menghadapi Belanda , dia mengadakan hubungan dengan Inggris untuk meminta bantuan dan dukungan. Dia mengadu domba antara Inggris – Belanda. Pada 20 Juni 1801 dia berhasil membebaskan kota Soa – Siu dari Belanda, akhirnya Maluku Utara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Nuku.
b.     Pelawanan Pattimura (1817)
Dimulai dengan penyerangan terhadap benteng Duurstede di Saparua, dan berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Belanda. Perlawanan ini meluas ke Ambon, Seram, dan tempat – tempat lainnya. Untuk menghadapi serangan tersebut, Belanda harus mengerahkan seluruh kekuatannya yang berada di Maluku.
Akhirnya Pattimura berhasil ditangkap dalam suatu pertempuran dan pada 16 Desember 1817, dia dan kawan – kawannya dihukum mati di tiang gantungan. Perlawanan lainnya dilakukan oleh pahlawan wanita, Martha Christina Tiahahu.
c.     Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaumPaderi.
Pertempuran pertama terjadi pada April 1821 di daerah Sulit air, dekat danau Singkarak, Solok. Belanda berhasil menguasai Pagarruyung, bekas kedudukan kerajaan Minangkabau, namun gagal merebut pertahanan Paderi di Lintau, Sawah Lunto dan Kapau, Bukittinggi. Untuk mensiasati hal ini, belanda mengajak berunding Tuanku Imam Bonjol (pemimpin Paderi) pada 1824, namun perjanjian dilanggar oleh Belanda.Saat pertempuran Diponegoro, Belanda menarik pasukannya di Sumatra Barat untuk menunda penyerangan pada kaum Paderi, dan memusatkan perhatian di Sumatra Barat untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol.
Dengan serangan yang gencar, kota Bonjol jatuh ke tangan Belanda pada September 1832, dan pada 11 Januari 1833, dapat direbut kembali oleh kaum Paderi. Pertempuran berkobar di mana – mana, dan golongan adat berbalik melawan. Sehingga Belanda memerintahkan Sentot Alibasha Prawirodirjo (bekas panglima perang diponegoro) untuk memerangi Paderi, tetapi tidak mau dan bekerja sama dengan kaum Paderi.
Pada 25 Oktober 1833, Belanda melakukan Maklumat Plakat Panjang, yang berisi ajakan kepada penduduk Sumatra Barat untuk berdamai dan menghentikan perang. Namun pada Juni 1834, Belanda kembali menyerang kaum Paderi. Pada 16 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol jatuh ke tangan Belanda, dan berhasil meloloskan diri.
Pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol berunding di Palupuh. Namun Belanda berhianat dengan menangkap dan membuangnya ke Cianjur, Ambon, dan terakhir kota dekat Manado. Dia wafat pada usia 92 tahun dan dimakamkan di Tomohon, Sulawesi Utara.
d.     Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan -kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo. Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari daerah – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock. Sampai 1826, Diponegoro memperoleh kemenangan. Untuk melawannya, Belanda melakukan taktik benteng Stelsel. Sejak 1826, kekuatannya berkurang karena banyak pengikutnya yang ditangkap dan gugur dalam pertempuran. Pada November 1828, Kyai Maja ditangkap Belanda. Sementara Sentot Alibasha menyerah pada Oktober 1829. Jendral De Kock memerintahkan Kolonel Cleerens untuk mencari kontak dengan Diponegoro. Pada 28 Maret 1830, dilangsungkan perundingan antara Jendral De Kock dengan Diponegoro di kantor karesidenan Kedu, Magelang. Namun Belanda berhianat, Diponegoro dan pengikutnya ditangkap, dia dibuang ke Manado dan Makasar. Dengan demikian, berakhirlah perang Diponegoro.
e.    Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, karena Terusan Suez diuka, yang menyebabkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871. Melihat gelagat ini, Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat Aceh.
Pada 1891, Aceh kehilangan Teuku Cik Ditiro, lalu pada 1893, Teuku Umar menyerah kepada Belanda, namun pada Maret 1896, ia kabur dan bergabung dengan para pejuang dengan membawa sejumlah uang dan senjata. Pada 11 Februari 1899, Teuku Umar tewas di Meulaboh. Kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya, Cut Nyak Dhien.
Pada November 1902, Belanda menangkap 2 isteri Sultan Daudsyah dan anak – anaknya. Belanda memberi 2 pilihan, menyerah atau keluarganya dibuang. Lalu pada 1 Januari 1903, Sultan Daudsyah menyerah. Demikian pula Panglima Polim pada September 1903.Pada 1905, Cut Nyak Dhien tertangkap di hutan, Cut Nyak Meutia gugur pada 1910. Baru pada 1912, perang Aceh benar – benar berakhir.
f.    Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal. Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga. Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).
g.     Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
h.    Perang Batak (1878 – 1907)
Sebab-Sebab Perlawanan:
1)    Pemerintah Hindia Belanda berkali-kali mengirimkan ekspedisi militernya untuk menaklukkan daerah-daerah di Sumatera Utara antara lain    Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli, dan sekitarnya.
2)    Peristiwa terbunuhnya Tuan na Balon (Sisingamangaraja X). Hal ini rakyat mulai hati-hati dan tidak simpati dengan masuknya penjajah Belanda ke tanah Batak.
3)    Adanya perluasan agama Kristen di daerah Batak. Hal ini dianggap oleh Sisingamangaraja XII sebagai hal yang membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan kedudukannya.
Pertempuran pertama terjadi di Toba Silindung. Masuknya pasukan militer Belanda ke Silindung, segera dijawab oleh Sisingamangaraja XII (Patuan Basar Ompu Pula Batu) dengan pernyataan perang. Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua macam benteng pertahanan yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menjalar ke Bahal Batu. Namun karena pasukan Sisingamangaraja XII terdesak, akhirnya menyingkir. Pertempuran terus terjadi antara lain di Blitar, Lobu Siregar, dan Upu ni Srabar. Selanjutnya pertempuran sengit juga terjadi di Bakkora atau Lumbung raja, yaitu tempat tinggal Sisingamangaraja. Karena terdesak pasukan Sisingamangaraja XII menyingkir ke Paranginan dan menyingkir lagi ke Lintung ni Huta. Berturut-turut daerah-daerah yang jatuh ke tangan Belanda yaitu Tambunan, Lagu Boti, Balige, Onang geang-geang, Pakik Sabungan dan Pintu Besi. Selain itu daerah-daerah lain yang mengadakan perlawanan tapi dapat dipadamkan oleh Belanda adalah Tangga Batu dan Pintu Batu.
Dengan meluasnya daerah yang jatuh ke tangan Belanda maka daerah gerak Sisingamangaraja semakin kecil dan pengikutnya semakin berkurang. Dalam beberapa pertempuran pasukan Sisingamangaraja XII dapat terdesak dan Belanda berhasil menawan keluarga Sisingamangaraja XII. Dalam pertempuran di daerah Dairi, Sisingamangaraja tertembak dan gugur pada tanggal 17 Juni 1907. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda.

D.     DAERAH-DAERAH PERSEBARAN AGAMA KRISTEN DI INDONESIA
Sejak abad ke-15 Paus di Roma memberi tugas kepada misionaris bangsa Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Katholik. Kemudian bangsa Belanda pun tertarik untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dengan mengirimkan para zending di negeri-negeri jajahannya.
1.     Misionaris Portugis di Indonesia
Pada abad ke-16 kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah seorang misionaris yang bertugas di Indonesia terutama Maluku adalah Fransiscus Xaverius (1506–1552). Ia seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katholik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katholik. Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Pulau Siau, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur.
Penyebaran agama Katholik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti kegiatan zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan.

2.     Zending Belanda di Indonesia
Pada abad ke-17 gereja di negeri Belanda mengalami perubahan, agama Katholik yang semula menjadi agama resmi negara diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katholik di muka umum dan menerapkan anti Katholik, termasuk di tanah-tanah jajahannya.
VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan “siapa punya negara, dia punya agama”, kemudian VOC menyuruh penganut agama Katholik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para zending di mata rakyat, karena VOC tidak disukai rakyat.
Tokoh zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian Danckaerts, Adriaan Hulsebos, dan Hernius.
Kegiatan zending di Indonesia meliputi:
a.     Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Talaud, Timor, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.
b.     Mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada penyebaran agama Kristen Protestan.
3.     Wilayah Persebaran Agama Nasrani di Indonesia pada Masa Kolonial
Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katholik terdesak oleh kegiatan zending Kristen Protestan, dan bertahan di Flores dan Timor. Namun sejak Daendels berkuasa, agama Katholik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katholik terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau agama-agama lain.
Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikan Gereja Protestan Maluku (GPM) tanggal 6 September 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara di Manado, Tomohon, Pulau Siau, Pulau Sangir Talaud, Tondano, Minahasa, Luwu, Mamasa dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur yang meliputi Timor, Pulau Ende, Larantuka, Lewonama, dan Flores. Adapun persebaran agama Katholik di Jawa semula hanya berlangsung di Blambangan, Panarukan, Jawa Timur. Namun, kemudian menyebar ke wilayah barat, seperti Batavia, Semarang, dan Jogjakarta.
Agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Ngoro dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purworejo, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang (Bandung). Di Sumatra Utara masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkola Sipirok, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Buluh Hawar di Karo, Kabanjahe, Sirombu, dan kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan pada organisasi HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat umat Nasrani banyak terdapat di Pontianak. Di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda, Kalimantan Tengah di pemukiman masyarakat Dayak desa Perak dan Kapuas Kahayan.
Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah:
a)     Pada waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah.
b)     Pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat manusia.
c)     Sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama lain.
Oleh karena itulah upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh agama lainnya. Juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris dan zending, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang.

PERISTIWA-PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PROSES TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Published 1 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    PERBEDAAN PERSPEKTIF ANTAR KELOMPOK SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya ternyata memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Kekalahan ini menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan terkait dengan akan dibentuknya Indonesia sebagai negara yang merdeka melalui langkah-Iangkah yang dilakukan oleh BPUPKI. Kekalahan Jepang menyebabkan semakin munculnya sifat ketidaksabaran bangsa Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan dengan memanfaatkan waktu yang dianggap tepat tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok tanggal 16Agustus 1945 yang akhirnya bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Seperti telah disebutkan di depan, nampaknya tidak pernah terbayangkan secara pasti kapan dan oleh siapa proklamasi kemerdekaan Indonesia diikrarkan. Peristiwa yang terjadi di Jepang, yaitu dibombardirnya Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Hiroshima 9 Agustus 1945 oleh Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat ternyata membawa dampak yang besar bagi perjuangan Indonesia. Pintu kemerdekaan semakin terbuka, Jepang tidak dapat menyembunyikan kekalahannya, walaupun berusaha ditutupi.
Realisasi Indonesia akan menjadi negara yang merdeka bukan isapan jempol belaka seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Perdana Menteri Koiso (7 September 1944) dan apa yang sudah dipersiapkan oleh BPUPKI tidak sia-sia. Ini dibuktikan dengan dipanggilnya tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Radjiman Widyodiningrat pada tanggal 9 Agustus 1945 ke Dalat, Saigon (Vietnam). Kedatangan mereka ini dalam rangka memenuhi panggilan Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Marskal Terauchi. Dua hari sebelum kedatangannya ke Dalat, Saigon terjadi peristiwa penting di tanah air, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 terjadinya perubahan nama dari BPUPKI menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Perubahan BPUPKI menjadi PPKI merupakan proses Indonesianisasi dari segala buatan Jepang di tanah air. PPKI tidak sama dengan BPUPKI, karena keanggotaannya tidak melibatkan Jepang (Icebangashe tidak lagi ada di dalamnya). Konsep dasar negara Pancasila, rancangan undang-undang dasar walaupun merupakan produk BPUPKI, tetapi secara  yuridis formal  disahkan oleh PPKI. Dari sini dapat dilihat bagaimana manisnya permainan politik yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan sampai tujuan untuk kemerdekaan tercapai.
Rombongan Ir. Soekarno, Hatta, dan Radjiman tiba di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Sementara di tanah air terdengar kabar bahwa Jepang sudah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Berita ini dengan cepat tersebar di kalangan pemuda sehingga pada pukul 4 sore Sjahrir menjumpai Hatta, menceritakan keadaannya tentang cerita itu dan mendesak supaya membuat proklamasi di luar kerangka PPKI.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu diterima melalui siaran radio di Jakarta. Siaran ini terutama didengar oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti, Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Aidit, Darwis, Djohar Nur, Wikana dan sebagainya. Perbedaan waktu, kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Golongan tua (karena usianya antara 45 – 50 tahun) tetap pada perjanjiannya dengan Terauchi yaitu setelah rapat PPKI (tanggal 18 Agustus 1945), sedangkan golongan muda (karena umumya rata-rata 25 tahun) menghendaki secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. lni artinya tanggal 17 Agustus 1945 adalah di luar kehendak kedua golongan tersebut.
Dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikotomi antara kedua kelompok ini ternyata muncul dan merebak ke permukaan hingga sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ketegangan itu muncul sebagai akibat perbedaan pandangan tentang saat diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu Sutan Sjahrir sebagai seorang yang mewakili dan selalu berhubungan dengan pemuda merasa gelisah karena telah terdengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah kepada Sekutu, Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta tanpa harus menunggu izin dari Jepang. Itulah sebabnya ketika mendengar kepulangan Soekarno, Hatta, RadjimanWediodiningrat dari Dalat (Saigon), ia segera datang ke rumah Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan untuk tidak mengecewakan, maka diajaknya ke rumah Bung Karno. Oleh Bung Hatta dijelaskan maksud kedatangannya Sutan Sjahrir, namun Bung Karno belum dapat menerima maksud Sutan Sjahrir dengan alasan bahwa Bung Karno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika tetah diadakan pertemuan anggota-anggota PPKI yang lain. Dengan demikian tidak, menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintahan Jepang. Selain itu Soekarno akan mencoba dulu untuk meneliti kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut sebelum mengadakan tindakan yang menentukan demi masa depan bangsanya.
Sikap Bung Karno dan Bung Hatta tersebut memang beralasan karena jika proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka Negara Indonesia Merdeka itu harus dipertahankan terhadap Sekutu (NICA) yang akan mendarat di Indonesia dan sekaligus tentara Jepang yang ingin mempertahankan jajahannya atas Indonesia. Jadi dengan demikian Negara Indonesia Merdeka harus dipertahankan terhadap dua lawan sekaligus. Hal ini akan berlainan, jika proklamasi dilaksanakan di dalam konteks PPKI, karena Jepang tidak akan memusuhinya.
Sutan Sjahrir kemudian pergi ke Menteng Raya (markas para pemuda) dan di sana ia bertemu dengan para pemuda seperti: Sukarni. BM. Diah, Sayuti Melik dan lain-lain. Kemudian dilaporkan apa yang baru terjadi di kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Mendengar berita itu kelompok muda menghendaki agar Soekarno-Hatta (golongan tua) segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu-nunggu berita resmi dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia harus segera mengambil inisiatif sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan.
Golongan muda ini kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 (pukul 20.00 WIB). Yang hadir antara lain Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat Itu dipimpin oleh Chairul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan, hubungan, dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan rundingan dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.
Setelah rapat dan mengadakan musyawarah, maka diambill keputusan untuk mendesak Bung Karno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya sehingga lepas dari Jepang. Yang mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menemui Bung Karno adalah Wikana dan Darwis. Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan itu disampaikan kepada Bung Karno jam 22.30 waktu Jawa zaman Jepang (22.00 WIB) di kediamannya, Jalan pegangsaan Timur, No. 56 Jakarta. Namun sampai saat itu Bung Karno belum bersedia melepaskan ikatannya dengan Jepang, yang berarti belum bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa PPKI. Di sini terjadi perdebatan sengit antara Bung Karno dengan Wikana dan Darwis. Dalam perdebatan ini Wikana menuntut agar proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno pada keesokan harinya. Wikana yang pernah menjadi anak emas Soekarno dengan terang-terangan mengatakan bahwa Soekarno sedang gagal berbuat sebagai bapak. Keretakan terakhir terjadi Wikana mencetuskan “Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah”. Dengan sangat marah Soekarno berkata dengan keras ”ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, dan sudahilah nyawa ini juga, jangan menunggu besok”. Moh Hatta juga mempunyai prinsip yang sama dengan Soekarno tidak akan mau dipaksa untuk mengerjakan apapun dengan terburu-buru, dan menantang pemuda itu untuk mengumumkan sendiri kemerdekaan itu jika mereka mampu melaksanakannya.
Para pemuda itu kembali berapat di jalan Cikini No. 71 Jakarta dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan, dengan penolakan Soekarno – Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Chaerul Saleh yang tetap pada pendiriannya bahwa kemerdekaan harus tetap diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti yang direncanakan oleh Jepang. Orang yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan itu adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak usul pemuda itu, pemuda memutuskan untuk membawa mereka ke luar kota yaitu Rengasdengkok, letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah jalan raya Jakarta – Cirebon.
Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah.
Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 (jam Jepang) atau pukul 04.00 WIB penculikan dilaksanakan. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa ini. Ada yang mengatakan Sukarnilah yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengasdengklok. Menurut Soekarno, Syahrirlah yang menjadi pemimpin penculikan dirinya dengan Moh. Hatta.
Walaupun sudah diamankan ke Rengasdengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno – Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan pemuda kepada mereka, dan berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta.
Achmad Subardjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno – Hatta. Keberadaan Soekarno-Hatta akhirnya diketahui dari Wikana, ketika itu juga Achmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta.
Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Achmad Soebardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Laksamana Muda Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda dan Soebardjo yang diiikuti oleh sekretaris pribadinya mbah Diro (Sudiro) menuju Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno. Semua ini dilakukan tidak lepas dari rasa prihatin sebagai orang Indonesia, sehingga terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun sebelumnya perlu mempertemukan perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Untuk itu maka Soekarno dan Moh. Hatta harus terlebih dahulu kembali dari Rengasdengklok ke Jakarta. Rombongan yang terdiri atas Achmad Soebardjo, Sudiro, dan Jusuf Kunto segera berangkat menuju Rengasdengklok, tempat di mana Soekarno dan Moh. Hatta diamankan oleh pemuda. Perlu ditambahkan juga, di samping Soekarno dan Moh. Hatta ikut serta pula Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra.
Peranan Achmad Soebardjo sangat penting dalam peristiwa ini, karena mampu mempercayakan para pemuda, bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00. WIB. ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya Subeno komandan kompi PETA setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Sampai di Jakarta sudah pukul 23.00 malam. Untuk menginap di Hotel Des Indes dalam rangka rapat penyusunan teks proklamasi ditolak oleh pihak hotel dengan alasan sudah lebih pukul 10.00 malam. Achmad Soebardio kemudian menghubungi temannya yaitu Laksamana Muda Maeda untuk meminta bantuannya. Laksamana Muda Maeda mengijinkan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi. Beliau berjanji akan menjaga keselamatannya selagi masih di dalam rumahnya.

B.    KRONOLOGI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Di ruang makan rumah laksamana Muda Maeda disusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tiga Tokoh pemuda yakni Sukarni, Sudiro, dan D.M. Diah menyaksikan Ir. Soekarno. Drs. Moh. Hatta. dan Mr. Achmad Soebardjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya baik, dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi depan. Ir. Soekarno menuliskan konsep Proklamasi dengan sumbangan pemikiran dari Mr. Achmad Soebardjo dan Drs. Moh. Hatta. Kalimat yang pertama yang berbunyi   “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”  berasal dari Achmad Subardjo. Kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi  “Hal- hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.  Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang.
Setelah konsep teks Proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir maka terjadilah perbedaan pendapat, yakni siapa yang menandatangani. Ir. Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir ikut menandatangani. Hal ini tidak disetujui para pemuda karena menurut mereka pemudalah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Akan tetapi akhirnya tercapai kesepakatan atas usul Sukarni bahwa yang menandatangani cukup Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Setelah naskah Proklamasi Kemerdekaan selesai disusun pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari maka masih timbul persoalan tentang bagaimana caranya menyebarluaskan naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang Monas) sebagai tempat yang telah disiapkan untuk pembacaan teks proklamasi. Namun setelah mendengar kabar bahwa lapangan Ikada telah dijaga oleh tentara Jepang, Ir. Soekarno mengusulkan agar upacara proklamasi dilakukan di rumahnya di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan dengan pihak militer Jepang. Usul ini disetujui dan akhirnya berlangsunglah upacara pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelum teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, terlebih dahulu Soekarno menyampaikan pidatonya, lengkapnya sebagai berikut.
Saudara-saudara sekalian! Saja sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sedjarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi djiwa kita, tetap menudju ke arah tjita-tjita. Djuga di dalam djaman Djepang usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarah dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami:

Adapun acara sebenarnya yang direncanakan adalah sebagai berikut.
1.    Pembacaan Proklamasi. Disampaikan oleh Soekarno didahului pidato singkat seperti di atas. Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat penutup berbunyi sebagai berikut. Demikianlah, saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita.
2.    Pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran dilaksanakan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat. Namun secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang pengibaran bendera Merah Putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bendera Merah Putih ini sebelumnya sudah dipersiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati.
3.    Sambutan Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi

Peristiwa besar tersebut hanya berlangsung lebih kurang satu jam lamanya. Namun demikian pengaruhnya besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sebagai tanda bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi di sisi lain juga merupakan detik keruntuhan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan bagi tertib hukum nasional, yaitu tertib hukum Indonesia.
Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya dan dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat telah mencapai titik kulminasinya pada detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, maka mulai tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan langkah-langkahnya untuk mengisi kesempurnaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Bangsa Indonesia yang mendambakan kemerdekaan lepas dari penjajahan mulaiterasa sejak zaman Pergerakan Nasional tahun 1908. Kejadian-kejadian yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mercleka tidak terbayangkan sebelumnya oleh bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Asia-Pasifik semakin terdesak. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Berikut ini adalah kronologi menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
5     Agustus 1945    :    Ir. Soekarno, M uhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat ke Saigon menemui PM. Koiso membahas kemerdekaan RI pada tanggal 17 September 1945.
6     Agustus 1945    :    Hirosima dibom oleh Sekutu.
7     Agustus 1945    :    Jepang mengganti BPUPKI menjadi PPKI.
9     Agustus 1945    :    Nagasaki dibom oleh Sekutu, kemudian Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnarn Selatan menemui Marsekal Terauchi, untuk menetapkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu sekitar 24 Agustus 1945, tanggal diajukan karena serangan bom dari Sekutu.
10     Agustus 1945    :    Permintaan damai dari Jepang ditolak Sekutu.
14     Agustus 1945    :    Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat kembali dari Dalat.
15     Agustus 1945    :    Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, berita kekalahan yang disembunyikan itu tersiar melalui radio DOMEI. Golongan Muda yang mendengar pidato Hirohito dari radio DOMEI adalah Sutan Syahrir. Penyerahan Jepang dilakukan di atas kapal MISSOURI yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo, 2 September 1945. Terjadinya  Vacum of Power  di Indonesia.
16     Agustus 1945    :    Terjadi peristiwa Rengasdengklok.
17     Agustus 1945    :    Proklamasi Kemerdek aan Republik Indonesia, Penyebarluasan berita Proklamasi.
18     Agustus 1945    :    Sidang PPKI yang pertama.
19     Agustus 1945    :    Sidang PPKI yang kedua.
22    Agustus 1945    :    Sidang PPKI yang ketiga.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah terlaksana dengan tertib dan aman. Bentrokan-bentrokan berdarah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, tidak pernah terjadi. Pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi jatuh kurban sia-sia. Kini telah lahir lagi negara yang merdeka dan berdaulat.
Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Kepada bangsa lain, kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu gugat, tidak dihalang-halangi. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu, demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah proklamasi yang berbunyi: “Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Kalimat tersebut merupakan pertanyaan, sedangkan kalimat kedua merupakan amanat; seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut yaitu bahwa: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kalimat dalam naskah proklamasi tersebut sangat singkat, hanya terdiri atas dua kalimat atau alinea, namun amat jelas, mengingat pembuatannya dilakukan dalam suasana eksplosif dan harus segera selesai secara cepat pula. Hal ini justru menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuatnya pada waktu itu.

Dalam kalimat kedua itu dikandung maksud agar pemindahan atau perebutan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan atas lembaga-lembaga negara, kekuasaan di bidang senjata dan lain-lain hendaknya kita lakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan untuk menghindarl terjadinya pertumpahan darah secara besar-besaran.
Namun tugas itu semua hendaknya dilakukan secepatnya sebelum tentara Sekutu mendarat di Indonesia. Makna dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi. Apabila ditelaah, maka proklamasi kemerdekaan itu mengandung beberapa aspek:
1.    Dari sudut IImu Hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional (Indonesia).
2.    Dari sudut politik-ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh.

Untuk mengenang peristiwa Proklamasi yang bersejarah tersebut, di halaman gedung Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dibangunlah sebuah tugu peringatan Proklamasi. Jalan di depan gedung tersebut kemudian diberi nama jalan Proklamasi. Di jalan tersebut juga dibangun Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang luas dan dalam bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1.    Merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun.
2.    Merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri.
3.    Merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya negara kesatuan RI yang merdeka dan berdaulat.
4.    Merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa lain, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sederajad dengan bangsa lain di dunia.
5.    Merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

C.    PENYEBARAN BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIKAP RAKYAT DI BERBAGAI DAERAH

Setelah kemerdekaan diproklamirkan bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai, tetapi tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh. Sambutan meriah daerah-daerah di tanah air pasca kemerdekaan sebagai wujud kegembiraannya yang telah lama diperjuangkan ditunggu-tunggu telah tiba. Hal ini tidak terlepas dari peran para tokoh yang berjuang menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan.

1.    Sarana Penyebaran Berita Proklamasi
Berita Proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita itu dilakukan melalui sarana-sarana berikut :
a.    Kantor Berita “Domei”
Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar puku1 18.30 WIB. wartawan Kantor Berita Domei (Sekarang Kantor BeritaAntara) Syahrudin  menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Panelewen.  Ia segera memerintahkan kepada Markonis (petugas telekomunikasi) F. Wuz untuk menyiarkan berita tersebut tiga kali berturut-turut. Ketika Kantor Berita Domei disegel Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945 para pemuda tersebut membuat pemancar baru di  Menteng 31 dengan kode panggilan  DJK 1.  Tokoh yang berperan antara lain:  Sutamto, Susilaharja,  dan Suhandar.
b.    Radio
Pada tanggal 17 Agustus 1945,  Syahrudin  berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoku (sekarang RRI). Tepat puku1 19.00 teks proklamasi berhasil disiarkan, M.  Yusuf Ronodipuro, Bachtiar Lubis,  dan  Suprapto  adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut.
c.    Kawat Telepon
Adam Malik  yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon kepada Asa Bafaqih  yang kemudian diteruskan kepada  Penghulu Lubis untuk mendapatkan pengesahan lolos sensor. Selanjutnya dikawatkan ke daerah-daerah.
d.    Pers
Harian “Soeara Asia”  di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945. Para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain  B.M. Diah, Sukarjo Wiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandardinata,  GS.S.J.  Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SH, Manai Sophian, dan  Ali Hasyim.
e.    Anggota PPKI dari Daerah
Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan keluar pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. Anggota tersebut antara lain: Teuku Muhammad Hasan (Sumatera), Sam Ratulangi (Sulawesi), Ketut Puja (Nusa Tenggara),  dan AA  Hamidhan (Kalimantan).
f.    Sarana Lain
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.

2.    Sikap Rakyat di Berbagai Daerah terhadap Proklamasi Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka bebas dari pemerintahan asing, semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia.  Bagaimana sikap rakyat terhadap Jepang yang masih ada di Indonesia?  Rakyat pada waktu itu melakukan tindakan yang cepat untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Semua perusahaan (kantor-kantor. pabrik, tambang, kebun, dan lain-lain) harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang.
Sementara itu rakyat juga menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih, pemakaian lencana merah putih, dan menggemakan pekik “Merdeka”. Tak lupa juga mengucapkan semboyan “Sekali merdeka tetap merdeka” atau “Merdeka atau mati”. Anak-anak sekolah membagi-bagikan bendera di jalan-jalan raya kepada pengendara mobil, sepeda, becak, dan sebagainya.
Pemuda Menteng 31 waktu itu menyusun berbagai organisasi sebagai laskar perjuangan. Di antaranya adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API) untuk barisan pemudanya. Barisan Buruh Indonesia (BBI) untuk barisan buruhnya, serta Barisan Rakyat Indonesia (BARA) untuk kaum tani di desa-desa.

D.    TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAH RI BESERTA KELENGKAPANNYA
Dalam rangka pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia maka
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan beberapa langkah
sebagai berikut.
1.    Pertama, dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1).    Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan hukum dasar tertulis. UUD di Indonesia dirancang oleh BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945 dalam sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Rancangan UUD tersebut kemudian dibawa ke sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 untuk dibahas. Sebelum PPKI mengesahkan rancangan UUD. Soekarno dan Hatta menugaskan  Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singadimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai  Piagam Jakarta.
Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak karena adanya kalimat yang dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas usul  Drs. Moh. Hatta,  rancangan UUD tersebut mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut.
a.    Dalam pembukaan UUD ada kalimat yang semula berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya”. Diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b.    Dalam Bab III, Pasal 6 yang sebelumnya menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli.
Setelah rancangan UUD tersebut selesai dimusyawarahkan, UUD tersebut kemudian disahkan menjadi UUD Republik Indonesia dan terkenal dengan nama UUD 1945. Dengan demikian berarti bahwa sehari setelah proklamasi bangsa Indonesia telah memiliki landasan negara yang merupakan landasan bagi jalannya pemerintahan.
Pengesahan UUD 1945 yang diumumkan dalam  Berita Republik Indonesia tahun ke-2 No.7 Tahun 1946, halaman  45 – 48.
UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut.
a.    Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea.
b.    Batang tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri atas 16 bab, 37 pasal 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
c.    Penjelasan UUD yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

2).    Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama
Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada  Pasal III Aturan Peralihan UUD  1945. Pasal tersebut berbunyi: “Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden diangkat dan dipilih oleh PPKI”.
Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18Agustus 1945,  Otto Iskandardinata  mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Ia sendiri juga mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh. Hatta menjadi wakil presiden. Usul tersebut disetujui anggota PPKI sehingga PPKI kemudian memilih dan menetapkan kedua tokoh itu masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden. Pengangkatan presiden dan wakil presiden RI diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh peserta sidang secara spontan.
3).    Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden
untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

2.    Kedua, dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1).    Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi.
Dalam sidang tanggal 19 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan pemerintah RI untuk semen tara waktu dibagi dalam delapan provinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Untuk membahas pemerintahan tersebut, Presiden Soekarno membentuk panitia kecil, yang terdiri atas: Otto  Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranata Kusumah,  Dr.  Amir,  A.A.  Hamidhan, Dr. Ratulangie, dan Ktut Puja. Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut.
1) Sumatera:Mr. Teuku Mohammad Hassan
2) Jawa Barat:Sutarjo Kartohadikusumo
3) Jawa Tengah:R. Panji Suroso
4) Jawa Timur:R. A. Suryo
5) Sunda Keeil (Nusa Tenggara):Mr. I. Gusti Ktut Puja
6) Maluku:Mr. J. Latuharhary
7) Sulawesi:Dr. G.S.S.J. Ratulangie
8) Borneo (Kalimantan):Ir. Pangeran Mohammad Noor
Daerah provinsi dibagi menjadi beberapa karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah.
2).    Pembentukan Komite Nasional lndonesia Pusat dan Daerah
Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menegaskan perlunya pembentukan suatu Komite Nasional sebelum MPR dan DPR terbentuk. Untuk itu, maka pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Jakarta. Salah satu keputusan sidang itu adalah terbentuknya  Komite Nasional lndonesia (KNI).  Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum Pemilu diselenggarakan. KNIP terdiri atas Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah di tiap-tiap provinsi. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. KNIP yang beranggotakan 135 orang, secara resmi anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan pengurus sebagai berikut :
– Ketua:Mr. Kasman Singodimejo
– Wakil Ketua I:Sutarjo Kartohadikusumo
– Wakil Ketua lI: Johanes Latuharhary
– Wakil Ketua III:Adam Malik
Pada tanggal 16 Oktober 1945 bertempat di  Gedung Balai Muslimin,  Jakarta, KNIP menyelenggarakan sidang. Dalam sidang itu, wakil presiden RI mengeluarkan  Maklumat presiden No. X, yang isinya sebagai berikut.
a)    Sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan negara
b)    Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh  Badan Pekerja KNIP (BPKNIP).

Akhirnya, BPKNIP terbentuk yang diketuai oleh Sutan Syahrir dan beranggotakan 15 orang. Saat itu KNIP diartikan sebagai pengganti MPR, sedangkan BPKNIP disamakan dengan DPR.

3)    Pembentukan Kabinet
Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang yang kedua. Salah satu keputusan dari sidang itu adalah pembentukan 12 kementerian dalam kabinet, 4 kementerian, dan 4 lembaga tinggi negara. Untuk membahas masalah penyusunan kementerian. Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil yang terdiri atas  Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan  Kasman Singodimejo.
Karena sistem kabinet menurut UUD 1945 adalah kabinet Presidentiel, maka presidenlah yang berhak membentuk kabinet. Pada tanggal 2 September 1945 bertempat di  Hotel Myako (Des Indes).  Presiden Soekarno melantik kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat tinggi negara, yang susunannya sebagai berikut.
1) Menteri Dalam Negeri:R. A. A. Wiranata Kusumah
2) Menteri Luar Negeri:Mr. Ahmad Subarjo
3) Menteri Keuangan:Mr. A. A. Maramis
4) Menteri Kehakiman:Prof. Mr. Dr. Supomo
5) Menteri Kemakmuran:Ir. Surachman Cokroadisuryo
6) Menteri Keamanan Rakyat:Supriyadi
7) Menteri Kesehatan:Dr. Buntaran Martoatmojo
8) Menteri Pengajaran:Ki Hajar Dewantara
9) Menteri Penerangan:Mr. Amir Syarifuddin
10)Menteri Sosial:Mr. lwa Kusumasumantri
11)Menteri Pekerjaan Umum:Abikusno Cokrosuyoso
12)Menteri Perhubungan (a.i):Abikusno Cokrosuyoso
13)Menteri Negara:Wachid Hasyim
14)Menteri Negara:Dr. M. Amir
15)Menteri Negara:Mr. R. M. Sartono
16)Menteri Negara:R. Otto Iskandardinata
17)MahkamahAgung:Mr. Dr. Kusumaatmaja
18)Jaksa Agung:Mr. Dr. Gatol Tanumiharja
19)Sekretaris Negara:Mr. A. G. Pringgodigdo
20)Juru Bicara Negara:Sukarjo Wiryopranoto

Sementara itu pada tanggal 25 September 1945 pemerintah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).  Anggota DPAS terdiri dari Dr. Radjiman Wediodiningrat, Syech Jamil Jambek, H. Agus Salim,  B.  M. Margono Joyohadikusumo, Muhammad Enoch, Dr. Latumeten, Ir. Pangeran Mohammad Noor, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo,  dan  Nyonya Suwami Pringgodigdo.

3.    Ketiga , dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Pembentukan Partai Nasional lndonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Sebagai tindak lanjut keputusan PPKI hasil sidang tanggal 22 Agustus 1945 maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan tentang pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Pembentukan BKR (bukan tentara) dengan maksud agar tidak memancing permusuhan dengan kekuatan asing di Indonesia. Anggota BKR merupakan himpunan bekas anggota PETA. Heiho, Keisatsutai (polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat.
BKR didirikan sebagai taktik dan berfungsi secara militer untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan tawanan perang Eropa. Berdirinya BKR itu ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR pusat dan BKR daerah. Pemimpin BKR pusat adalah  Kaprawi  (Ketua Umum),  Sutalaksana (Ketua I) dan  Latief Hendradiningrat  (Ketua II). Para pemimpin BKR daerah, antara lain  Aruji Kartawinata  (Jawa Barat),  Sudirman  (Jawa Tengah), dan drg. Mustopo  (Jawa Timur).
Pada tanggal 2 September 1945 dalam musyawarah pangreh praja seluruh Jawa menyatakan ketaatannya kepada Presiden. Dengan demikian aparat sipil yang terpenting dari tingkat Kabupaten ke bawah sudah dikuasai bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 September 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa semua pegawai negeri sebagal pegawai Republik Indonesia. Walaupun lembaga-lembaga pemerlntahan di tingkat pusat maupun daerah sudah ditata namun masih memerlukan perjuangan untuk merebut kekuasaan di segala kantor, jawatan, departemen, karesidenan dan lain- lain yang waktu itu dipimpin oleh Jepang.

E.    DUKUNGAN SPONTAN DAN TINDAKAN HEROIK DARI BERBAGAI DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN NEGARA DAN PEMERINTAH RI
Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut ini dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia.
1.     Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.
2.    Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik.
3.    Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945. Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai  Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba.

Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Berikut ini  beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1.    Sulawesi Selatan
Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhati-hati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP.
Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakanpemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng.
2.    Di Bali
Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal.
3.    Gorontalo
Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.
4.    Rapat Raksasa di Lapangan Ikada
Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta  serta  sejumlah menteri.
Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang.
5.    Terjadinya Insiden Bendera di HotelYamato, Surabaya
Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Sekutu. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel  Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk me- nurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.
6.    Di Yogyakarta
Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia  Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar  Kedaulatan Rakyat.
7.    Sumatra Selatan
Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.
8.    Pertempuran Lima Hari di Semarang
Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 – 20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang.
Pertempuran mulai pecah dini hari tanggal 15 Oktober 1945 di Simpang Lima. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasanSimpang Lima, Semarang.
9.    Di Bandung
Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.
10.    Kalimantan
Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak  menghiraukannya.  Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak  kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.
11.    Sulawesi Utara
Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.

PROSES PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Published 1 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    ALASAN JEPANG MEMBENTUK BPUPKI
Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak. Jepang selalu menderita kekalahan dalam Perang Asia – Pasifik. Bahkan di Indonesia berkobar perlawanan yang dilakukan rakyat maupun tentara PETA. Keadaan di negeri Jepang semakin buruk,moral masyarakat menurun. Hal – hal yang tidak menguntungkan menyebabkan jatuhnya Kabinet  Tojo  pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.
Pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri  Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka  kelak di kemudian hari.
Pada tahun 1944 Pulau Saipan direbut oleh Sekutu. Angkatan perang Jepang dipukul mundur angkatan perang Amerika Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall, maka seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai hancur berarti kekalahan Jepang di ambang pintu. Sekutu terus menyerbu kota-kota di Indonesia seperti Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya. Akhirnya tentara Sekutu mendarat di kota penghasil minyak yakni Tarakan dan Balikpapan.
Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan  Letnan Jenderal Kumakici Harada   berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan  Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya  Dokuritsu Junbi Cosakai.
Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Ia dibantu 2 orang ketua muda yaitu seorang Jepang Shucokan Cirebon bernama Icibangase dan R.P. Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda  dan Mr. A.G. Pringgodigdo.
Anggota BPUPKI ada 60 orang termasuk 4 orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda dan terdapat pula 7 orang Jepang dalam pengurus istimewa yakni tanpa hak suara, sehingga seluruhnya berjumlah 63 orang. BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang di gedung Cuo Sangi In yang dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan dua pembesar Jepang yakni Jenderal Itagaki dan Jenderal  Yaiciro Nagano.

B.    PROSES PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI RI
Setelah anggota BPUPKI dilantik, kemudian mulai bersidang. Dalam hal ini tugas BPUPKI adalah menyusun Dasar dan Konstitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan. BPUPKI mulai bersidang tanggal 29 Mei 1945. Sidang BPUPKI berlangsung dua tahap yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 19 – 17 Juli 1945.

1.    Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)
Sidang pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada jaman kolonial Belanda.
Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Pada sidang pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu:
1.    peri kebangsaan
2.    peri ke Tuhanan
3.    kesejahteraan rakyat
4.    peri kemanusiaan
5.    peri kerakyatan

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu :
1.    persatuan
2.    mufakat dan demokrasi
3.    keadilan sosial
4.    kekeluargaan
5.    musyawarah

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu:
1.    kebangsaan Indonesia
2.     internasionalisme dan peri kemanusiaan
3.     mufakat atau demokrasi
4.     kesejahteraan sosial
5.     Ketuhanan yang Maha Esa
Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau bilamana diperlukan dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan
Bahkan masih menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas bila diperas kembali disebutnya sebagai Ekasila yaitu merupakan sila gotong royong merupakan upaya Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut adalah dalam satu-kesatuan. Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun konsep bersikap kesatuan tersebut pada akhirnya disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda.
Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

Masa antara Sidang Pertama dan Kedua
Sampai akhir sidang pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut:
1.    Ir. Soekarno (ketua)
2.    Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3.    Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4.    Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5.    KH. Wachid Hasyim (anggota)
6.    Abdul Kahar Muzakir (anggota)
7.    Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8.    H. Agus Salim (anggota)
9.    Mr. A.A. Maramis (anggota)
Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang berisikan:
1.     Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.     Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.     Persatuan Indonesia
4.     Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2.    Sidang Kedua (10 – 17 Juli 1945)
Sidang kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam sidang ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua   Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.
Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:
1.    Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
2.    Mr. Wongsonegoro
3.    Mr. Achmad Soebardjo
4.    Mr. A.A. Maramis
5.    Mr. R.P. Singgih
6.    H. Agus Salim
7.    Dr. Soekiman
Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: a. pernyataan Indonesia merdeka b. pembukaan UUD c. batang tubuh UUD
Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

C.    PEMBENTUKAN PPKI DAN PERANNYA DALAM PROSES KEMERDEKAAN

PPKI dibentuk tanggal  7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang. Wakil Pulau Jawa berjumlah 12 orang yakni :
1.Ir.Soekarno                                                    7.Suryohamijoyo
2.Drs. Moh. Hatta                                           8.M. Sutarjo Kartohadikusumo
3.Dr. Radjiman Wediodiningrat          9.Prof. Mr.Dr.Supomo
4.Oto Iskandardinata                                10.Abdulkadir
5.Wachid Hasyim                                         11.Poeroebojo
6.Ki Bagus Hadikusumo                         12.R.P. Suroso

Adapun yang mewakili Sumatera ada 3 orang yakni Dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan dan Mr. Abdul Abas. Sedangkan yang mewakili Sulawesi ada 2 orang yaitu Dr. Ratu Langie dan Andi Pangeran. Untuk daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku dan golongan Cina masing-masing diwakili 1 orang yaitu : A.A. Hamidan, Mr. Gusti Ktut Puja, Mr. J. Latuharhary, dan Drs. Yap Chuan Bing.
Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI adalah Drs. Mohammad Hatta. Sedangkan sebagai penasihatnya Mr. Ahmad Subardjo. Mereka yang diangkat menjadi anggota PPKI terdiri atas tokoh-tokoh nasionalis di berbagai daerah.
Pembentukan PPKI ini langsung ditangani oleh Marsekal Terauci. Panglima Tertinggi bala tentara Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di  Dalath (Vietnam). Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggi menghadap Terauchi.
Dalam pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 kepada para pemimpin bangsa kita, Marsekal Terauci menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.    Pemerintah Jepang memutuskan  untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia.
2.    Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI.
3.    Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa  kemudian pulau-pulau lain.
4.    Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Para pemimpin dalam perjalanan pulang ke tanah air singgah dulu di Singapura.  Mereka bertemu 3 pemimpin PPKI yang mewakili Sumatera yakni Dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan dan Mr. Abdul Abas. Dari wakil Sumatera tersebut, mereka  mendengar kabar bahwa Jepang semakin kalah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Hal ini diumumkan Tenno Heika melalui radio.
Sutan Syahrir yang mendengar berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu segera mendesak Bung Karno agar segera dilaksanakan proklamasi tanpa harus menunggu janji Jepang. Namun Bung Karno belum menerima maksud Sutan Syahrir tersebut dengan alasan belum mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI yang lain. Di samping itu terlebih dahulu Bung Karno akan mencoba dulu mencek kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut.
Sutan Syahrir kemudian menemui para pemuda seperti Sukarni, BM. Diah, Sayuti Melik dan lain-lain. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.30 waktu Jawa Zaman Jepang (pukul 20.00 WIB) para pemuda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Chaerul Saleh.
Rapat berlangsung di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Mereka yang hadir selain Chaerul Saleh adalah Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Dalam rapat tersebut diputuskan tentang tuntutan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia sendiri, segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus dan perlunya berunding dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikut sertakan dalam menyatakan proklamasi.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 22.00 WIB) Wikana dan Darwis mewakili dari para pemuda menemui Bung Karno. Mereka berdua mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya. Akhirnya terjadilah perdebatan. Perbedaan tersebut sampai mengarah pada pemaksaan dari golongan muda terhadap golongan tua. Akan tetapi kedua golongan tersebut bertujuan demi mencapai kemerdekaan Indonesia.
Sementara itu  PPKI yang dibentuk oleh Jepang namun hingga Jepang menyerah kepada Sekutu, PPKI belum pernah bersidang. PPKI baru mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut anggota PPKI ditambah 6 orang oleh pihak Indonesia lepas dari pengendalian Jepang. Dengan demikian dapat dianggap bahwa PPKI telah diambil alih oleh rakyat Indonesia dari pihak Jepang.
Dengan tambahan anggota tersebut, PPKI dianggap sebagai wakil dari seluruh bangsa Indonesia. Adapun 6 orang baru PPKI itu adalah Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, Iwa Kusumasumantri, Mr. Kasman Singodimejo, dan Wiranatakusumah. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itulah pembukaan beserta batang tubuh undang-undang Dasar 1945 disyahkan oleh PPKI. Pembukaan UUD 1945 yang disyahkan diambil dari Piagam  Jakarta dengan perubahan atas pesan dari tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur setelah berkonsultasi dengan pemuka-pemuka Islam. Dengan demikian rumusan  Pancasila Dasar Negara   yang otentik adalah rumusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu:
1.    Ketuhanan Yang Maha Esa;
2.    Kemanusiaan yang adil dan Beradab;
3.    Persatuan Indonesia;
4.    Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat- an/perwakilan;
5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

MASJID MERAH PANJUNAN

Published 16 November 2011 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

Dilihat dari luar, Masjid Merah Panjunan sangat menarik perhatian, terutama bagi orang yang baru pertama kali datang ke Cirebon, Jawa Barat. Warna merah bata mendominasi keseluruhan bangunan yang didirikan pada tahun 1480 ini.
Masjid Merah Panjunan terletak di Kampung Panjunan, kampung pembuat jun atau keramik porselen. Bangunan ini didirikan oleh Pangeran Panjunan yang adalah murid Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo (Sembilan Wali), penyebar Islam di Jawa.
Dalam sebuah catatan sejarah yang mengacu pada Babad Tjerbon, nama asli Pangeran Panjunan adalah Maulana Abdul Rahman. Dia memimpin sekelompok imigran Arab dari Baghdad. Sang pangeran dan keluarganya mencari nafkah dari membuat keramik. Sampai sekarang, anak keturunannya masih memelihara tradisi kerajinan keramik itu, meski kini lebih untuk tujuan spiritual ketimbang komersial.
Catatan tersebut juga menyatakan, selain untuk tempat beribadah, masjid ini juga dipakai Wali Songo untuk berkoordinasi dalam menyiarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Masjid yang konon dibikin hanya dalam waktu semalam ini lebih mirip surau karena ukurannya kecil. Kemeriahan memuncak pada Ramadhan, ketika orang, baik dari dalam maupun luar kota, berburu takjil, hidangan buka puasa, berupa gahwa alias kopi jahe khas Arab.
Akan banyak orang bertanya-tanya mengapa di masjid ini juga penuh dengan ornamen bernuansa Tionghoa. Misalnya, piring-piring porselen asli Tiongkok yang menghias penghias dinding. Ada sebuah legenda bahwa keramik Tiongkok itu merupakan bagian dari hadiah kaisar China ketika Sunan Gunung Jati menikahi putri sang kaisar yang bernama Tan Hong Tien Nio. Adanya hubungan dengan Tiongkok sejak zaman Wali Songo itu juga ditunjukkan dengan keberadaan Vihara Dewi Welas Asih, sebuah wihara kuno dengan dominasi warna merah yang berdiri tak jauh dari masjid.
Perpaduan Arab dan Tiongkok ini tak lain terjadi karena Cirebon, yang pernah bernama Caruban pada masa silam, adalah kota pelabuhan. Lantaran lokasi masjid itu di kawasan perdagangan, sungguh tak aneh jika Masjid Merah—semula mushala Al-Athyah— tumbuh dengan berbagai pengaruh, seperti juga semua keraton yang ada di Cirebon.
Bangunan lama mushala itu berukuran 40 meter persegi saja, kemudian dibangun menjadi berukuran 150 meter persegi karena menjadi masjid. Pada tahun 1649, Panembahan Ratu (cicit Sunan Gunung Jati) membangun pagar Kutaosod dari bata merah setebal 40 cm dengan tinggi 1,5 m untuk mengelilingi kawasan masjid.
Keunikan lain dari struktur bangunan adalah bagian atap yang menggunakan genteng tanah warna hitam dan hingga kini masih dijaga keasliannya. Namun sayangnya, beberapa keramik yang ada di tembok pagar ada yang sudah dicukil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama yang ada pada bagian pagar temboknya.
Pada salah satu sisi masjid terdapat sebuah makam yang diberi pagar, tetapi tidak jelas makam siapa. Menurut pengurus masjid, Nasruddin (35), ada dua versi, versi pertama ada yang mengatakan seorang yang cukup disegani di daerah Pajunan, sementara versi lain mengatakan, yang dikuburkan di tempat itu adalah benda-benda yang pernah dipakai untuk membangun masjid. “Kami sendiri tidak pernah membongkar makam tersebut. Pendiri masjid ini tidak dimakamkan di sini,” ungkapnya.
Di sini bisa kita temui sumur sedalam setidaknya tiga setengah meter yang menjadi sumber mata air untuk keperluan masjid dan masyarakat di sekitarnya.
Akulturasi budaya
Dalam berbagai tulisan sejarah, dijelaskan bahwa proses akulturasi di Indonesia sudah terjadi semenjak masa pra-Islam, yaitu Buddha dan Hindu. Agama Hindu datang ke Indonesia dibawa oleh bangsa India. Setelah itu, datanglah agama Islam. Agama-agama tersebut kemudian bertemu dan mengadakan kontak secara terus-menerus. Akhirnya, terjadilah akulturasi di antara ketiga agama tersebut.
Wujud akulturasi tersebut dapat dilihat dari unsur budaya yang ada pada arsitektur Masjid Merah Panjunan.  Unsur budaya Islam terlihat dari fisik dan fungsi masjid, terlihat pada mimbar, mihrab, tempat wudhu, dan beberapa ragam hias kaligrafi yang terlihat di tiang dan blandar.
Unsur budaya Jawa terlihat pada arsitektur masjid ini, yaitu dengan adanya tajug dan limasan. Sementara itu, pengaruh dari China adalah penggunaan beberapa keramik produksi Tiongkok untuk hiasan tempel, dan penggunaan bahan sirap seperti pada bangunan khas China.
Makna-makna filosofis dan simbol-simbol di Masjid Merah Panjunan merupakan pengaruh Hindu. Tentu saja kemudian makna filosofis dan simbol itu disesuaikan dengan ajaran Islam.

PIDATO BUNG KARNO TENTANG PANCASILA

Published 11 November 2011 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

Setiap manusia, disamping mempunyai kelemahan-kelemahan, dibekali dengan kelebihan-kelebihan. Potensi kelebihan setiap orang berbeda satu dengan lainnya.

Salah satu tokoh dalam sejarah Indonesia yang banyak diberikan kelebihan oleh Allah SWT adalah Bung Karno. Di samping jiwa kepemimpinan yang beliau miliki, salah satu kelebihan Bung Karno adalah ketajaman lidahnya saat berpidato. Presiden Pertama RI ini memang seorang orator ulung. Gaya bicaranya lugas dan tegas  dengan intonasi yang sesuai,  membuat yang mendengarkan hening dan hanyut dalam kata-katanya.

Tapi banyak di antara kita, terutama generasi muda yang jauh dengan masa hidupnya  tidak dapat mendengarkan beliau berpidato secara langsung. Kalaupun pernah mendengar pidato Bung Karno boleh jadi hanya rekaman saat Bung Karno  membacakan Teks Proklamasi, yang biasanya diputar di media elektronik (TV/Radio) di sekitar peringatan hari proklamasi.

Tak banyak basa-basi lagi, saya akan memperdengarkan rekaman pidato Bung Karno, tentunya bukan pidato proklamasi. Semoga dapat menambah wawasan kita tetang sosok proklamator tersebut. Untuk mendengarkannya, anda harus unduh dulu filenya di SINI.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.