HUBUNGAN ANTARA KELANGKAAN SUMBER DAYA DENGAN KEBUTUHAN MANUSIA YANG TIDAK TERBATAS

Published 13 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    ARTI KELANGKAAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA
Kelangkaan yaitu suatu keadaan ketika kita tidak mampu mendapatkan semua barang dan jasa yang kita butuhkan.
faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan :
 1.    Kebutuhan manusia tidak terbatas
 2.    Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa terbatas

B.    USAHA-USAHA MANUSIA DALAM MENGATASI KELANGKAAN
1.    Pemanfaatan Sumber Daya secara Efektif dan Efisien
Hendaknya kita memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif serta menggali yang belum dimanfaatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan lima cara, yakni:
a.    Mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai hasil. Misalnya tebu diubah menjadi gula, rotan diubah menjadi perabot rumah tangga, dan sebagainya.
b.    Mengkombinasikan kegunaan benda, misalnya coklat yang dicampur gula dan susu.
c.    Memperbaiki barang yang rusak, misalnya mengelem buku yang rusak jilidannya dan sebagainya.
d.    Mendaur ulang barang bekas untuk dijadikan barang yang bernilai guna. Misalnya botol kemasan air mineral diubah menjadi kap lampu atau hiasan dinding, dan sebagainya.
e.    Mengadakan tebang pilih dalam pemanfaatan hasil hutan dan mengadakan reboisasi. Misalnya hanya menebang pohon dengan diameter tertentu.
2.    Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia dapat diatasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Proses alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang hanya dapat terjadi melalui proses pendidikan dan pelatihan ini yang antara lain dapat dilakukan dengan cara:
a.    Mengikuti pendidikan formal
b.    Mengikuti kursus-kursus keterampilan
c.    Mengikuti program magang
3.    Mengelola dan Mendayagunakan Sumber Modal dengan Tepat Guna
Modal merupakan bentuk sumber daya yang sangat menentukan dalam proses produksi. Modal dapat berupa uang ataupun sarana, mesin-mesin produksi. Namun, jika pengelolaannya tidak tepat, modal akan habis percuma. Kebangkrutan suatu usaha
merupakan salah satu contoh konkret ketidakmampuan mengelola sumber daya modal yang ada.

C.    JENIS-JENIS KEBUTUHAN MANUSIA

1.    Menurut kepentingannya
Menurut kepentingannya, kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1)    Kebutuhan pokok/kebutuhan primer
Kebutuhan pokok merupakan bentuk kebutuhan yang mendasar dan muncul secara alamiah sebagai sarana untuk kelangsungan hidup manusia secara layak. Adapun yang termasuk kebutuhan primer adalah pangan, sandang, dan papan. Jika kebutuhan primer belum tercukupi, maka manusia dikatakan belum layak hidupnya.
2)    Kebutuhan tambahan/kebutuhan sekunder
Kebutuhan tambahan merupakan jenis kebutuhan yang muncul karena ada tuntutan sosial yang berguna sebagai pelengkap kebutuhan pokok. Misalnya sepatu/sandal untuk melengkapi kebutuhan akan pakaian, kendaraan (sepeda, sepeda motor) sebagai alat transportasi. Keberadaan kebutuhan sekunder tidak memengaruhi terhadap kelangsungan hidup seseorang, artinya jika tidak terpenuhi manusia tetap masih dikatakan sebagai hidup yang layak.
3)    Kebutuhan tersier
Kebutuhan tersier merupakan bentuk kebutuhan akan barang mewah. Suatu benda dikatakan mewah atau tidak tergantung dari tingkat kemakmuran seseorang yang memiliki benda tersebut. Misalnya bagi seorang yang berpenghasilan pas-pasan mobil bisa dikatakan sebagai barang mewah, namun tidaklah demikian bagi orang yang penghasilannya berlebih. Dengan demikian pengertian mewah atau tidak sangatlah relatif.

2.    Menurut waktu
Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan dapat diklasifkasikan sebagai berikut :
1)     Kebutuhan sekarang
Kebutuhan sekarang merupakan bentuk kebutuhan untuk keperluan saat ini yang harus segera dipenuhi dalam jangka waktu yang cepat. Misalnya kebutuhan akan makanan/minuman, kebutuhan alat tulis bagi pelajar, kebutuhan kendaraan bagi yang akan bepergian jauh, dan sebagainya.
2)    Kebutuhan yang akan datang
Kebutuhan yang akan datang merupakan bentuk kebutuhan yang pemenuhannya memerlukan proses lama, sehingga dapat ditunda. Misalnya kebutuhan memiliki rumah pribadi, kendaraan pribadi, dan sebagainya.

3.    Menurut subjek
Menurut subjek atau pemakainya, kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1)    Kebutuhan perorangan
Kebutuhan perorangan merupakan bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu secara pribadi. Misalnya makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan sebagainya
2)    Kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama
Kebutuhan rohani merupakan bentuk kebutuhan yang dapat dipergunakan secara bersama-sama. Misalnya jembatan, gedung sekolah, jalan raya, dan sebagainya.

4.    Menurut sifatnya
Menurut sifatnya, kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai
berikut.
1)    Kebutuhan jasmani
Kebutuhan jasmani merupakan bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia. Misalnya makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, kendaraan, dan sebagainya.
2)    Kebutuhan rohani
Kebutuhan rohani merupakan bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan psikis/kejiwaan seseorang. Misalnya hiburan, prestasi, penghargaan, dan sebagainya. Kebutuhan manusia sangatlah beranekaragam, baik jenis dan mutunya. Hal ini sudah menjadi sifat kebutuhan manusia. Jika kebutuhan yang paling mendesak sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan berikutnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas.

D.    FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEBUTUHAN MANUSIA BERANEKARAGAM

1.    Keadaan Alam (Tempat)
Keadaan alam mengakibatkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang tinggal di daerah kutub, membutuhkan pakaian yang tebal untuk menahan  hawa dingin. Lain halnya dengan kita yang tinggal di daerah tropis, cukup memakai pakaian yang tipis. Oleh karena itu, tampa di sini bahwa keadaan alam dapat mendorong manusia untuk menginginkan
barang-barang yang sesuai dengan kondisi alam di tempat yang bersangkutan.
 2.    Agama dan Kepercayaan
Ajaran agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya, penganut agama Islam dilarang makan babi, sedangkan penganut agama Hindu dilarang makan sapi. Hal ini  menunjukkan bahwa masing-masing agama memerlukan alat-alat pemenuhan kebutuhan tertentu yang harus dipakai dalam menjalankan ibadah. Selain itu dalam hal perayaan keagamaan, masing-masing agama atau kepercayaan berbeda-beda, sehingga kebutuhan akan barang juga berbeda. Misalnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, kebutuhan akan pakaian muslim akan meningkat tajam. Berbeda halnya ketika hari raya Natal tiba, orang-orang Nasrani membutuhkan pohon Natal dan bingkisan-bingkisan Natal. Dengan demikian masing-masing agama atau kepercayaan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
3.    Adat Istiadat
Adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat sangat memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Alasannya, suatu adat atau tradisi akan memengaruhi baik perilaku maupun tujuan hidup kelompok masyarakat setempat. Akibatnya tradisi yang berbeda akan menimbulkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya upacara perkawinan. Pelaksanaan upacara antardaerah akan berbeda-beda. Upacara pernikahan di Jawa Tengah dengan di Sumatra Barat akan memiliki ritual yang berbeda, sehingga kebutuhannya pun akan berbeda pula.
4.    Tingkat Peradaban
Makin tinggi peradaban suatu masyarakat makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas atau mutu barang yang dibutuhkan. Pada zaman purba, kebutuhan manusia masih sedikit. Namun seiring berkembangnya peradaban,  kebutuhan manusia semakin banyak. Manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya agar mencapai kemakmuran. Dahulu manusia tidak membutuhkan sepeda motor, namun sekarang sepeda motor menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena dapat mengefisienkan waktu  sampai tempat tujua. Selain itu cita rasa kebutuhan manusia modern juga semakin meningkat. Manusia menuntut kualitas tinggi dari barang-barang atau jasa yang dibutuhkan. Dengan demikian membuktikan bahwa perkembangan peradaban akan menyebabkan kebutuhan akan berkembang dan beragam.
 
E.    SKALA PRIORITAS KEBUTUHAN

Hal-hal yang perlu dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas adalah:
1.    Tingkat Urgensinya
Dalam menentukan pilihan mana yang harus didahulukan perlu mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal yang kita butuhkan tersebut. Misalnya Badi seorang pelajar yang sedang menghadapi tes, lampu kamar lebih penting daripada alat tulis, karena lampu kamar sebagai sarana penerangan belajar, sedangkan alat tulis bisa meminjam dulu ke kakak ataupun adik.
2.    Kesempatan yang Dimiliki
Jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja maka perlu didahulukan. Misalnya dalam kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan nomor satu. Demi kesembuhan, obat merupakan kebutuhan yang perlu didahulukan, sedangkan hal yang lainnya bisa dikesampingkan.
3.    Pertimbangan Masa Depan
Dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan perlu dipertimbangkan. Misalnya ada beberapa pilihan bidang kursus/les ingin diikuti, namun tidak mungkin memilih semuanya, maka perlu dipertimbangkan jenis kursus apa yang bermanfaat bagi masa depannya. Antara pilihan les Matematika ataukah Bahasa Inggris? Meskipun keduanya sama penting, namun mengutamakan bahasa  Inggris merupakan pilhan yang paling tepat, sebab kegunaan di masa mendatang Bahasa Inggris lebih luas dibandingkan dengan Matematika.
4.    Kemampuan Diri
Memiliki banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas merupakan bagian dari sifat manusia. Namun hal yang juga menjadi bagian dari sifat manusia yang sering terlupakan adalah sifat keterbatasan kemampuan. Menentukan pilihan perlu mempertim bangkan pula kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan materi maupun nonmateri, sehingga pilihan yang dijatuhkan bisa tepat. Misalnya hidup di kota besar dengan persaingan yang ketat memaksa manusia untuk saling berlomba agar tidak tertinggal dengan lainnya. Dalam kondisi seperti itu kadang muncul persaingan
yang tidak sehat, berusaha memaksakan diri agar bisa sama dengan orang lain tanpa mempertimbangkan kemampuan diri, akibatnya akan menderita sendiri.

F.    ARTI DAN MACAM-MACAM ALAT PEMENUHAN KEBUTUHAN
Berbagai bentuk alat pemenuhan kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1.    Menurut kelangkaannya
Menurut kelangkaannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan:
1)    Benda ekonomi
Benda ekonomi, yaitu benda yang tersedia dalam jumlah yang kecil (sedikit) dibandingkan dengan yang membutuhkannya, sehingga untuk mendapatkan perlu pengorbanan. Misalnya pada saat kemarau panjang air merupakan benda ekonomi yang untuk memperolehnya diperlukan biaya atau tenaga.
2)    Benda bebas
Benda bebas, yaitu benda yang tersedia di alam bebas. Orang bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Misalnya udara untuk pernapasan, air di musim penghujan, dan sebagainya.
3)    Benda illith
Benda illith  adalah benda yang ada di sekitar kita, namun jika berlebihan dapat merugikan kehidupan manusia. Misalnya air dan api termasuk benda  illith  yang jika berlebihan justru merugikan atau bahkan membunuh manusia.
2.    Menurut wujudnya
Menurut wujudnya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan:
1)    Barang atau benda konkret
Barang konkret merupakan alat pemuas kebutuhan yang    dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya. Misalnya    rumah, pakaian, roti, nasi, dan sebagainya.
2)    Jasa
Jasa merupakan alat pemuas kebutuhan yang hanya dapat dirasakan manfaatnya, tetapi tidak dapat dilihat atau diraba. Misalnya hiburan musik, layanan angkutan, dan sebagainya.
3.    Menurut hubungannya dengan benda lain
Menurut hubungannya dengan benda lain, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan:
1)    Benda substitusi
Benda substitusi merupakan benda yang penggunaannya dapat menggantikan benda lain yang sedang diperlukan. Misalnya sepeda motor dapat menggantikan mobil, roti dapat menggantikan nasi.
2)    Benda komplementer
Benda komplementer merupakan benda yang dapat berfungsi jika dilengkapi dengan benda lain. Misalnya nasi dengan lauk pauknya, buku dengan pulpen, mobil dengan bahan bakar, dan sebagainya.
4.    Menurut tujuan pemakaiannya
Menurut tujuan pemakaiannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan:
1)    Benda konsumsi
Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya minuman dan makanan.
2)    Benda produksi
Benda produksi merupakan benda yang dipergunakan untuk memproduksi benda lain. Misalnya alat pembuat kue, mesin traktor, kompor, dan sebagainya.
5.    Menurut tingkat pemakaiannya
Menurut tingkat pemakaiannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan:
1)    Benda tahan lama
Benda tahan lama merupakan benda yang dapat dipergunakan berulang kali. Misalnya pakaian, sepatu, perhiasan, kendaraan, dan sebagainya.
2)    Benda tidak tahan lama
Benda tidak tahan lama merupakan benda yang hanya dapat dipergunakan satu kali saja atau benda yang habis pakai. Misalnya makanan, minuman, parfum, bahan bakar, dan sebagainya.

UPAYA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

Published 13 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SOSIAL

Ada pepatah yang mengatakan bahwa  mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian halnya dalam menghadapi begitubanyaknya kasus penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, perlu adanya upaya pencegahan semenjak dini. Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan represif petugas penertiban kepada para pelaku penyimpangan sosial yang meresahkan masyarakat ternyata tidak membuat para pelaku penyimpangan sosial jera. Ibaratnya patah tumbuh hilang berganti, satu diberantas yang lainnya bermunculan.

1.    Upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial dalam Keluarga
Keluarga merupakan tempat awal seseorang menyerap nilai- nlai dan norma-norma sosial. Melalui keluargalah kepribadian seseorang terbentuk. Segala bentuk perilaku yang dilakukan seseorang erat kaitannya dengan sikap mental kepribadiannya. Keluarga sebagai peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang sangat berperan besar dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi usaha pencegahan terhadap segala bentuk perilaku menyimpang. Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga antara lain:
a.    Melalui penanaman nilai-nilai dan norma agama
Setiap orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama dan keyakinan yang ia anut. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban mengarahkan anak-anaknya untuk berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya.
Apabila proses penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini kepada diri anak-anak, maka ia akan memiliki sikap mental yang kokoh, sehingga tidak tergiur untuk melakukan perilaku menyimpang meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Sebab salah satu ciri khas orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kuat dan tabah menghadapi berbagai cobaan dan tetap bersandarkan kepada kekuasaan Tuhan dalam bentuk tetap taat menjalankan perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya.
b.    Menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga
Bagi seorang anak, orang tua adalah sandaran hidupnya. Sebelum mengenal orang lain, seorang anak memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang yang terpenuhi dari keluarga menjadikan anak merasa betah di rumah dan tidak mencari perhatian dan kesenangan di luar rumah. Kenakalan remaja tumbuh karena anak merasa tidak memperoleh perhatian yang cukup dari orang tua, sehingga ia melakukan apa yang dianggapnya menyenangkan di luar rumah.
c.    Keteladanan orang tua
Meskipun belum ada penelitian yang menyatakan bahwa or- ang tua yang berperilaku menyimpang akan menurunkan anak-anak yang berperilaku menyimpang pula, namun yang pasti adalah anak-anak membutuhkan sosok idola bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Jika dalam keseharian orang tua menunjukkan perilaku yang menyimpang, misalnya merokok, meminum minuman keras, berjudi, maka secara tidak sadar anak telah terbiasa mengalami sosialisasi terhadap subkebudayaan menyimpang tersebut. Karena kebiasaan merokok dilakukan oleh orang tuanya, maka anak menganggap bahwa merokok merupakan perilaku yang wajar dilakukan oleh orang tua, sehingga dalam benak anak berkembang paham yang keliru bahwa merokok merupakan salah satu ciri-ciri kedewasaan. Bahkan tidak mustahil karena banyaknya orang-orang dewasa di sekitarnya yang merokok membuat anak terpengaruh meskipun orang tua di rumah tidak merokok. Mengapa demikian? Meniru hal yang baik bukan sesuatu yang mudah, tetapi meniru hal-hal yang buruk dan menyimpang bukan hal yang sulit. Maka orang tua kadangkala terkejut ketika mengetahui bahwa anaknya di sekolah terlibat tawuran, padahal di rumah dikenal sebagai anak yang penurut, pendiam, rajin, dan taat beribadah seperti yang dicontohkan orang tuanya.

2.    Upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial dalam Masyarakat
Kalian mungkin pernah melihat tayangan di televisi, saat seorang pelaku tindak kejahatan diwawancarai, ia mengatakan telah khilaf melakukan kejahatan karena terpengaruh oleh media massa yang memuat tentang tindak kejahatan. Demikian pula pengakuan para pecandu narkoba maupun pelaku kenakalan remaja yang menjadikan pengaruh lingkungan sebagai kambing hitam penyebab ia terjerumus.
Bisa saja apa yang diungkapkan pelaku penyimpangan itu merupakan alibi (alasan) agar ia dibebaskan dari sanksi hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan apa yang diungkapkan itu merupakan sebuah kebenaran. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas bahkan tergantung pada lingkungan sosialnya. Jika dalam kehidupan masyarakat, perilaku menyimpang dianggap hal yang biasa atau wajar, maka akan bermunculanlah pelaku-pelaku penyimpangan sosial. Untuk membentuk suatu masyarakat yang teratur, selain dibutuhkan kesadaran dari masing-masing warga, juga diperlukan adanya kontrol sosial dari masyarakat.
Namun kenyataannya kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku-perilaku menyimpang menunjukkan gejala ke arah yang makin longgar. Misalnya prostitusi yang merupakan bentuk penyimpangan sosial, namun kenyataannya masyarakat baru merasa resah dan terganggu ketika prostitusi mulai menunjukkan aktivitas yang menyolok. Ketika baru ada sepasang remaja yang menggunakan taman untuk berdua- duaan tidak ada orang yang mempedulikan, bahkan mungkin masyarakat merasa itu bukan urusannya. Namun setelah berkembang menjadi buah bibir bahwa taman itu telah terjadi transaksi para PSK, baru masyarakat ramai-ramai merasa resah. Oleh karena itu, masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial perlu melakukan upaya pencegahan terhadap penyimpangan sosial dalam bentuk:
a.    Melalui pertemuan dalam lingkup RT para warga saling mengungkapkan perlunya menjaga keteraturan sosial dan melakukan peringatan jika ada hal-hal yang dianggap menyimpang
b.    Menciptakan suasana yang kondusif bagi terbentuknya keteraturan sosial. Misalnya mewadahi kegiatan remaja melalui kegiatan karang taruna dengan arah dan tujuan yang positif.
c.    Memasang peringatan atau ajakan agar warga selalu tetap menjaga keteraturan sosial, misalnya diberlakukannya aturan bagi setiap tamu yang bermalam harus melapor ke RT, pengamen dan pemulung dilarang masuk ke pemukiman, dan sebagainya.
d.    Peran serta media massa untuk menyiarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan hal-hal yang seharusnya dihindari, karena kadangkala masyarakat menganggap apa yang dilakukan sudah benar, padahal sebenarnya tidak demikian.
e.    Peran serta kaum pemuka agama untuk menanamkan kesadaran kepada para pengikutnya agar menjalankan ajaran sesuai dengan nilai dan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, setiap pengikutnya dengan penuh kesadaran mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari. Jangan sampai agama justru dikorbankan sebagai kedok untuk menyembunyikan penyimpangan sosial yang telah dilakukan.
f.    Peran serta sekolah sebagai institusi pendidikan untuk menerapkan tata tertib dilengkapi sanksi dan tindakan tegas bagi siswa yang melanggarnya

PROSES TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL, IDENTITAS INDONESIA, DAN PERKEMBANGAN PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA

Published 10 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

Kesadaran nasional adalah suatu sikap yang dimiliki suatu bangsa berkaitan dengan  tanggung jawab hak dan kewajibannya. Kesadaran nasional ini tumbuh setelah memahami sejarah bangsanya. Dengan adanya kesadaran nasional akan mampu menumbuhkan  semangat untuk bertindak menentang penjajahan. Salah satu wujud adanya kesadaran itu  adalah pertumbuhan organisasi pergerakan nasional seperti BU, SI, Insulinde, Indische  Partij, dan sebagainya. Disamping itu juga muncul strstegi perjuangan seperti melalui cara  kooperasi dan non koperasi. Bangsa Indonesia memperingati hari Kebangkitan Nasionalnya  setiap tanggal 20 Mei. Hal ini mengingatkan kita akan lahirnya Budi Utomo pada tanggal  20 Mai 1908.

A. PENGARUH PERLUASAN KEKUASAAN KOLONIAL, PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BARAT DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP MUNCULNYA NASIONALISME INDONESIA.

1.    Pengaruh Perluasan Kekuasaan Kolonial Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
Seiring dengan semakin luasnya kekuasaan kolonial di Indonesia, muncul perasaan senasib sepenanggungan yang dirasakan oleh rakyat di berbagai daerah. Penderitaan dan perlakuan kejam yang dilakukan pihak penjajah telah menyadarkan  rakyat di berbagai daerah bawa bangsanya terjajah. Hal inilah yang memunculkan semangat nasionalisme Indonesia. Semangat bahwa bahwa mereka harus melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
2.    Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
Salah satu dampak pelaksanaan Politik Etis adalah melahirkan golongan cerdik, karena berkat diselenggarakannya pendidikan (cendikiawan). Sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu adalah HIS (Holands Inlandsche School) yang diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas, sedangkan untuk golongan Indonesia asli dari kelas bawah disediakan sekolah kelas dua. Dalam pendidikan tingkat menengah disediakan HBS (Hogere Burger School), MULO (Meer Uiterbreit Ondewijs), AMS (Algemene Middlebared School). Di samping itu ada beberapa sekolah kejuruan/keguruan seperti Kweek School, Normal School. Adapun untuk pendidikan tinggi, ada Pendidikan Tinggi Teknik (Koninklijk Institut or Hoger Technisch Ondewijs in Netherlands Indie), Sekolah Tinggi Hukum (Rechshool), dan SekolahTinggi Kedokteran yang berkembang sejak dari Sekolah Dokter Jawa, Stovia Nias, dan GHS (Geneeskundige Hooge School). Pendidikan kesehatan (kedokteran tersebut di atas) yang sejak 2 Januari 1849 semula lahir sebagai sekolah dokter Jawa, kemudian pada tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan Bumi Putra (Inlaends Geneekundige). Dalam perkembangannya pada tahun1902 menjadi Dokter Bumi Putra (Inlands Arts). Sekolah ini diberinama STOVIA (School Tot Opleideng Van Indische Artsen) kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS (NetherlandsIndische Artesen School).
Dengan kemajuan di bidang pendidikan ini melahirkan golongan cerdik dan pandai yang mulai memikirkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah.
3.    Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
Pertumbuhan corak pendidikan modern yang diusahakan oleh pemerintah, juga mempengaruhi tumbuhnya sekolah swasta. Beberapa perguruan swasta seperti Taman Siswa, Ksatrian Institut, INS Kayutanam dan Perguruan Rakyat berusaha juga mengembangkan budaya nasional untuk mengimbangi pengaruh budaya Barat. Di samping itu sekolah-sekolah agama mulai pula memperbaharui sistem dan metode pengajaran mereka. Berbagai jenis pengajaran umum mulai diperkenalkan, terutama sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pembaharu-pembaharu Islam. Di beberapa daerah, sekolah jenis ini berkembang dengan pesat, seperti sekolah-sekolah Islam di Sumatera Barat dan sekolah yang diusahakan oleh Muhammadiyah mau pun Sarekat Islam.
Pendidikan Islam tidak hanya melalui jenis sekolah    agama, tetapi juga melalui pesantren, madrasah dan surau. Pesantren dan madrasah yang digerakkan oleh kaum reformis Islam merupakan jenis sekolah yang coraknya    bertolak belakang dengan sekolah yang didirikan oleh    pemerintah, baik dari sudut isi pengajaran, cara pendidikan maupun dari kemungkinan yang bisa diharapkan oleh seorang siswa. Sekolah yang berusaha untuk memberi dasar ideologi antara lain Taman Siswa, INS Kayutanam dan Muhammadiyah. Terutama di sekolah Muhammadiyah, siswa dididik selain pelajaran agama, juga pelajaran umum. Akibat lain dari meluasnya pengajaran ini ialah berkembangnya berbagai ideologi. Karena pelajar berasal dari berbagai daerah dan lingkungan budaya serta tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda, cara mereka menilai lingkungan berbeda-beda pula. Karena rumusan cita-cita mereka berbeda-beda pula. Sebagian dari mereka mengkaitkan diri dengankebangkitan Islam.
Dari hasil pendidikan Islam, akan muncul pula cendikiawan Islam, ulama dan kyai yang mempelopori Pergerakan Nasional. Mereka mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan agamanya. Pergerakan tersebut tidak hanya bersifat kedaerahan tetapi terus meluas ke Nasional. Akhirnya munculah jiwa Nasionalisme Indonesia.

B. PERANAN GOLONGAN TERPELAJAR, PROFESIONAL DAN PERS DALAM MENUMBUHKEM-BANGKAN KESADARAN NASIONAL INDONESIA.
1.    Peranan Golongan Terpelajar dan Profesional dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Nasional Indonesia
Dalam menumbuhkan golongan terpelajar ini pengaruh sistim pendidikan Barat, terutama di perguruan tinggi, sangat menonjol. Dengan ilmu, mereka mencari ide dan pemikiran sendiri untuk kemajuan masyarakat. Keahlian seseorang dalam suatu ilmu mendesak keturunan sebagai ukuran bagi penentuan status seseorang. Kaum terpelajar yang tumbuh menjadi elite nasional sadar bahwa belenggu tradisional yang mengikat daerah-daerah, dan juga diskriminasi rasial yang dijalankan pemerintah kolonial, sangat menghambat bagi cita-cita nasionalisme Indonesia, yaitu menggalang persatuan nasional dan mencapai kemerdekaan nasional.
Elite nasional yang telah mempunyai dasar baru dalam memandang masyarakat sekitarnya, yaitu nasionalisme Indonesia, berusaha merubah pandangan yang bertolak dari lingkungan daerahnya masing-masing. Mereka yakin bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya akan berhasil apabila nasionalisme telah tumbuh dengan subur sehingga merupakan kekuatan yang merata yang mengikat semua suku di Indonesia dalam ikatan persatuan nasional yang kokoh. Mereka juga sadar bahwa untuk mempercepat proses tercapainya hal tersebut perlu diadakan organisasi terhadap rakyat dengan membentuk partai dan perserikatan massa yang mempunyai keanggotaan luas.
Ada beberapa faktor yang memudahkan proses pertumbuhan nasionalisme itu, yakni : pendidikan, bahasa dan media komunikasi massa (surat kabar, majalah, buku, dan brosur). Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional sadar, bahwa langkah pertama untuk mengembangkan nasionalisme adalah melalui pendidikan. Karena itu partai-partai politik maupun tokoh nasionalis secara perorangan mendirikan sekolah-sekolah (dengan berbagai macam dan tingkat) yang tujuannya di samping untuk mendidik kader-kader partai juga mendidik murid-muridnya dalam iklim nasionalisme. Adalah menarik bahwa kaum ibu Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini juga telah membantu pertumbuhan nasionalisme di kalangan kaum wanita. Kongres Wanita Pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta memperkuat peranan wanita dalam Pergerakan Nasional. Puncak peranan elite nasional dalam menumbuhkan  nasionalisme tercapai dengan diucapkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda di Jakarta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa : Indonesia. Di sini dengan tegas telah dipatrikan arti nasionalisme Indonesia untuk wilayah dari Sabang sampai Merauke. Semenjak itu bahasa Melayu disebut bahasa Indonesia, yang penggunaannya kemudian semakin luas. Lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman yang diperdengarkan pada Kongres Pemuda tahun 1928 itu makin memantapkan rasa nasionalisme itu.
Peranan para profesional yang terdiri dari para dokter, ahli hukum, insinyur, seniman, ahli pertanian, ahli kehewanan, para pendidik, dengan kesadarannya menulis di dalam pers Indonesia dan organisasi pergerakan. Dengan demikian, mereka telah ikut serta dalam pendidikan nasional bagi rakyat Indonesia.
2.    Peranan Pers dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Nasional Indonesia
Pers atau media komunikasi memegang peranan sangat penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia dalam menempuh perjuangan.Di bidang media komunikasi massa puluhan surat kabar dan majalah yang diterbitkan oleh orang Indonesia pada waktu itu. Menyerukan agar rakyat Indonesia bangkit dan bersatu-padu untuk menghadapi imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme Belanda. Kemiskinan, kesengsaraan dan keterbelakangan sebagai rakyat terjajah akan dapat diatasi apabila rakyat di tiap daerah bersatu untuk berjuang mencapai kemerdekaan.
Pers memang merupakan alat komunikasi massa yang sangat tepat untuk menggerakkan semangat perjuangan karena langsung berhubungan dengan masyarakat luas. Meskipun pers masih terbatas pada pers cetak yang jumlahnya masih terlalu sedikit, ternyata peranannya sangat besar. Khususnya dalam membangkitkan rasa kebangsaan dan persatuan. Melalui pers perkembangan setiap pergerakan dapat segera diketahui masyarakat, baik masyarakat pergerakan maupun masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan perkembangan pergerakan, berkembang pula kesadaran masyarakat akan arti pers dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Pers yang ada pada waktu itu, pada umumnya berupa harian surat kabar dan majalah. Beberapa surat kabar yang terkenal waktu itu ialah  De Expres, Oetoesan Hindia , dan lain-lain.
Majalah yang banyak pengaruhnya adalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Tidak heran bila banyak dari surat kabar dan majalah itu dibrangus oleh pemerintah kolonial karena dipandang sangat berbahaya.
Contoh surat kabar yang terbit, yang sangat mempengaruhi kesadaran rakyat
Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.
1.Bintang Soerabaja (1861) di Surabaya
2.Medan Prijaji (1907) di Bandung
3.De Expres (1912) di Bandung
4.Oetoesan Hindia (1913) di Surabaya
5.Saroetomo (1912) di Surakarta
6.Hindia Putera (1916) di Belanda
7.Indonesia Merdeka (1924) di Belanda

C. PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL DARI YANG BERSIFAT ETNIK, KEDAERAHAN, KEAGAMAAN SAMPAI TERBENTUKNYA NASIONALISME INDONESIA.
Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa, memiliki akar kata Natie (Belanda), atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Nasionalisme adalah faham yang berkaitan denga kecintaan terhadap tanah air. Orang yang bersifat nasionalis adalah orang yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Kehadiran Jong Java mendorong lahirnya beberapa perkumpulan serupa, seperti lahirnya Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Selebes, Timorees ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia),  Pemuda Indonesia/ Jong Indonesia, Jong Islamienten Bond, Kepanduan, dan sebagainya. Semua organisasi tersebut mendorong timbulnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.
1.      Budi Utomo (BU)
Budi Utomo sebagai pelopor Pergerakan Nasional Indonesia  memiliki semboyan hendak  meningkatkan martabat rakyat. Mas Ngabehi Wahidin Sudiro Husodo, seorang memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, didirikan  Studie Fond. Studie ini merupakan badan yang bertujuan mengumpulkan dana untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada bangsa Indonesia dalam memperoleh pendidikan dan  pengajaran di sekolah.
Cita-cita luhur itu ternyata kurang  memperoleh dukungan, khususnya, dari  golongan priyayi. Usaha Wahidin Sudiro  Husodo tersebut, ternyata mempengaruhi jiwa  Sutomo, seorang mahasiswa STOVIA Jakarta.  Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa  STOVIA memproklamasikan berdirinya Budi Utomo. Pada kesempatan itu, Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Organisasi yang baru berdiri itu menentukan keanggotaannya, dari golongan terpelajar (intelektual). Pada awalnya, Budi Utomo bukanlah organisasi politik. Hal itu dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
a.      Mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putera,
b.      Mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah,
c.      Mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah, dan
d.      Memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak.

Budi Utomo merupakan pelopor organisasi moderen. Organissi ini menjadi model bagi gerakan berikutnya. Walaupun ruang lingkup kegiatan Budi Utomo terbatas pada golongan terpelajar dan wilayahnya meliputi Jawa, Madura dan Bali, akan tetapi Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Karena itu, oleh Bangsa Indonesia, kelahiran Budi Utomodiperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31, tanggal 16 Desember 1959.

2.      Sarekat Islam (SI)
Semula, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Kelahiran SDI didorong dengan adanya keinginan untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa dalam monopoli perdagangan batik di Solo. Dengan sistem monopoli yang dilakukan oleh para pedagang Tionghoa itu, para pengrajin batik yang ada di Solo sangat dirugikan, terutama dalam penentuan harga.
SDI didirikan di Kota Solo oleh H. Samanhudi dengan maksud untuk memajukan perdagangan di bawah panji-panji Islam, SDI juga memiliki tujuan seperti yang terumus dalam anggaran dasarnya sebagai berikut :
a.      Mengembangkan jiwa berdagang,
b.      Memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran,
c.      Memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat Bangsa Bumi Putra, dan
d.     Menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan Agama Islam.
Ruang lingkup keanggotaan SDI terbatas (hanya pedagang yang beragama Islam). Itu merupakan penghalang bagi upaya SDI untuk menjangkau keanggotaan yang lebih luas. Oleh karena itu, ada keinginan agar SDI menjelma menjadi organisasi massa. Untuk itu, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Dengan perubahan itu,  Sarekat Islam menjadi organisasi yang terbuka sehingga memungkinkan untuk menjangkau keanggotaan yang lebih banyak karena Islam menjadi identitas pribumi.Sarekat Islam berkembang dengan pesat karena Agama Islam menjadi motivasinya. Perkembangan Sarekat Islam amat mengkhawatirkan Belanda. Dalam rangka memantapkan keberadaan Sarekat Islam, ada upaya untuk mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu, Sarekat Islam mengajukan badan hukum. Keinginan tersebut, ternyata ditolak oleh Belanda, yang memperoleh badan hukum justru Sarekat Islam lokal, sehingga terjadi perpecahan diberbagai daerah. Perpecahan semula terjadi antara Agus Salim dan Abdul Muis  dengan Semaun.  Kedua tokoh itu memiliki pandangan yang bertolak belakang. Agus Salim adalah seorang  yang agamis (religius), sedangkan Semaun seorang sosialis (bahkan komunis).
Dalam Kongres Sarekat Islam, tahun 1921, dilakukan disiplin partai. Tidak diperkenankan adanya keanggotaan rangkap maupun jabatan rangkap antara SI dengan oraganisasi lain.

3.      Perhimpunan Indonesia
Orang-orang Indonesia yang ada di Negeri Belanda pada tahun 1908, mendirikan organisasi yang diberi nama Indische Vereniging. Pelopor berdirinya organisasi ini adalah Sultan Kasayangan seorang mahasiswa dan Noto Suroto seorang penyair dari Jogjakarta.
Tujuan yang dirumuskan oleh organisasi ini adalah memajukan kepentingan bersama atas orang-orang yang berasal dari Indonesia, baik yang pribumi maupun nonpribumi, yang ada di Negeri Belanda.
Dalam perkembangannya, Indische Vereniging, pada tahun 1925, digantinamanya menjadi Perhimpunan Indonesia, dan sejak itu nama perkumpulan ini menggunakan istilah “Indonesia”. Hal ini menjadi penting karena mulai digunakan kata Indonesia sebagai upaya menunjukkan identitas kita. Kedatangan tokoh-tokoh pergerakan nasional ke Negeri Belanda seperti Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, dan Muhammad Hatta sangat menguntungkan perkembangan Perhimpunan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Muhammad Hatta, aktivitas Perhimpunan Indonesia semakin meluas.
Perhimpunan Indonesia banyak mengikuti pertemuan internasional, seperti konferensi internasional yang diadakan di Paris dan Belgia, sehingga mereka dapat mengomunikasikan perjuangan Bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Perjuangannya bersifat non-cooperasi dan self help.
PI memiliki media, yaitu majalah Hindia Putra. Melalui media ini perjuangan dan cita-cita Bangsa Indonesia disampaikan kepada pihak lain. Untuk lebih menunjukkan sifat ke-Indonesiaannya, nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Keberadaan PI dalam sejarah Pergerakan Nasional memiliki arti penting mengingat organisasi itu juga membuka keanggotaannya untuk semua mahasiswa yang ada di Hindia Belanda.

4.      Indische Partij (IP)
Indische Partai didirikan pada tanggal 2 Desember 1912 sebagai organisasi politik didirikan oleh Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, dan seorang keturunan Belanda yaitu E.F.E. Douwes Dekker. Pendirian  Indische Partij juga dimaksudkan untuk menggantikan Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Indische Partij adalah membangun  patriotisme sesama “Indiers” terhadap tanah air yang memberi lapangan hidup kepada mereka. Tujuannya adalah bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan dalam memajukan tanah air.
Dalam upaya mempertahankan keberadaannya sebagai organisasi, para pemimpinnya berupaya agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi usaha itu gagal karena pemerintah Hindia Belanda dengan segala cara selalu melarang berdirinya organisasi yang dianggap membahayakan.

5.      Indische Social Democratische Vereniging (ISDV)
Para pegawai Belanda di Indonesia, semula, mendirikan Indische Social Democratische Veregining (ISDV). Dalam perkembangannya, ISDV, pada tanggal 20 Mei 1920, diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Setelah itu, diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengurusnya ialah Semaun (Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bergsma (Sekretaris) dan anggota pengurus yang terdiri dari Baars, Sugono, dan H.W. Dekker sebagai bendahara.
Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri tanggal 23 Mei 1920. Tokoh yang ada di belakang pendirian PKI adalah Sneevlit, seorang pegawai Belanda yang dikirim ke Indonesia. Pada tanggal 13 November 1926, PKI mengadakan pemberontakan di Banten, Sumatera disusul tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banyak penangkapan terhadap tokoh perjuangan, yang dibuang ke Digul dan Tanah Merah.

6.      Partai Nasional Indonesi (PNI)
Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Kelahiran PNI tidak terlepas dari peranan Algemeen Studie Club, yaitu suatu kelompok studi para mahasiswa di Bandung. Rapat pendirian PNI,  dihadiri oleh Ir. Soekarno, dr. Tjipto Mangunkusumo, Sudjadi, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budiarto dan Mr. Soenarjo. Pada rapat pendirian tersebut, terbentuklah susunan pengurus yang disahkan dalam kongres PNI pertama di Surabaya tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:
Ketua/Pemuka      : Ir. Soekarno
Sekretaris/Bendahara : Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo
Anggota            : dr. Samsi, Mr. Sartono,  Mr. Soenarjo,  Ir. Anwari

Dalam Kongres tersebut juga mengesahkan program kerja yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka, memajukan perekonomian nasional, dan memajukan pelajaran nasional. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya kemudian didirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, dan perkumpulan koperasi. Garis perjuangan PNI adalah non-cooperative, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena ketatnya pengawasan politik oleh pihak kolonial Belanda, para tokoh PNI kemudian ditangkap pada tahun 1930. Akibatnya, Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Markum Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dajatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam sidang tersebut, Soekarno menulis pembelaan deangan judul Indonesia Menggugat.
Penangkapan terhadap tokoh PNI merupakan pukulan berat sehingga menggoyahkan kehidupan partai tersebut. Dalam suatu kongres luar biasa di Jakarta tanggal 25 April 1931, diambil keputusan bahwa PNI dibubarkan. Pembubaran PNI ini membawa perpecahan pada para pendukungnya. Sartono kemudian mendirikan Partindo sedangkan Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia).

7.      Permufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
Pendirian PPPKI atas usul PNI bersama-sama Sarekat Islam, BU, Pasundan, Sumatransche Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan Algmeen Studie Club. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat tanggal 17 sampai 18 Desember 1927.
Tujuan yang ingin dicapai dari federasi ini adalah kesatuan aksi dalam menghadapi imperialisme Belanda. Sebagai suatu federasi dari gerakan kebangsaan PPPKI, mampu mengordinasikan gerakan yang ada, baik yang radikal maupun yang maderat. Upaya PPPKI yang memberikan sumbangan terhadap perjuangan Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:
a.      PPPKI mendirikan badan yang bertugas memberikan bantuan terhadap pembebasan pelajar di negeri Belanda.
b.      PPPKI mengadakan rapat tahun 1930 karena terjadinya penangkapan terhadap para pemimpin Frond Nasional yang diharapakan dapat memberikan bantuan terhadap keluarga yang ditinggalkan karena masuk penjara Belanda.
c.      PPPKI ikut menghadiri Kongres Indonesia Raya tahun 1932. Dalam kongres itu diusahakan peredaan ketegangan diantara organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia.

8.      Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
TekananPemerintahan Kolonial Belanda mengakibatkan PPPKI sebagai suatu federasi tidak dapat menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam rapat pendirian Concentrasi Nasionalyang diadakan tanggal 21 Mei 1939 di Batavia, didirikan GAPI, sebuah federasi baru. Yang menjadi anggotanya adalah Parindra, Gerindro, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan Partai Katolik. Yang menjadi latar belakang berdirinya GAPI adalah:
a.      kegagalan Petisi Sutardjo,
b.      kegentingan nasional akibat timbulnya bahaya fasis, dan
c.     sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentinga Bangsa Indonesia.
Di dalam anggaran dasarnya, GAPI mencantumkan hak untuk menentukan  sendiri, persatuan nasional, dan persatuan  aksi seluruh pergerakan Indonesia. Semboyan yang dikumandangkan dalam konferensi pertamanya tanggal 4 Juli 1939 adalah Indonesia berparlemen. GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI yang isinya menyerukan kepada semua pihak untuk waspada terhadap bahaya fasis. Untuk pertama kalinya, GAPI dipimpin oleh M.H. Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosujono.

9.    Partai Indonesia Raya (Parindra)
Adanya tekanan terhadap organisasi politik non cooperative oleh pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan Studie Club mulai memfungsikan dirinya dalam membina kader-kader bangsa. Karena itulah, Indonesische Studie ClubSurabayayang dipimpin oleh dr. Sutomo mulai mengembangkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Diubahlah Indonesische Studie Club menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada tahun 1931. PBI merupakan salah satu cikal bakal dari Parindra.

D.  PERAN MANIFESTO POLITIK 1925, KONGRES PEMUDA 1928 DAN KONGRES PEREMPUAN PERTAMA DALAM PROSES PEMBENTUKAN IDENTITAS KEBANGSAAN INDONESIA.

1.    Peranan Manifesto Politik 1925 dalam Pembentukan Identitas Kebangsaan
Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdirilah organisasi Indische Vereenlging.Organisasi ini didirikan para mahasiswa yang belajar di negeri Belanda. Mereka itu adalah Sutan Kasayangan Soripada, R.N. Noto Suroto, R.P. Sosrokartono, R. Husein Djayadiningrat, Notodiningrat, Sumitro Kolopaking, dan dr. Apituley. Tujuan organisasi ini adalah memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non pribumi bukan Eropa di negeri Belanda.
Pada mulanya organisasi ini bersifat sosial budaya, namun sejak berakhirnya Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialisme tokoh-tokoh IndischeVereeniging semakin menonjol. Mereka mengubah suasana dan semangat kegiatan organisasi ke dalam bidang politik. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan tiga tokoh Indische Partij yang dibuang Belanda yakni Dr. Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan E.F.E. Douwes Dekker, yang berjiwa Nasionalis. Paham nasionalisme semula berkembang di Eropa. Nasionalisme pada hakikatnya merupakan kesetiaan manusia sebagai warga negara pada kepentingan bangsanya. Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya yang ditimbulkan oleh perasaan tradisi (sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal) dan keingingan untuk mempertahankan serta mengembangkan tradisi sebagai milik bersama.
Manifesto politik Perhimpunan Indonesia yang lahir di negeri Belanda juga tidak terlepas dari jiwa nasionalisme mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa. Manifesto politik  adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Pada masa pergerakan nasional, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan pernyataan politik yang berkaitan dengan nasib dan masa depan bangsanya. Pernyataan politik ini amat penting artinya bagi terwujudnya Indonesia merdeka yang didengar dan didukung oleh dunia Internasional.
Konsep-konsep manifesto politik Perhimpunan Indonesia sebenarnya telah dimunculkan dalam  Majalah Hindia Poetra, edisi Maret 1923. Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia baru menyampaikan manifesto politiknya secara tegas pada awal tahun 1925 yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik 1925. Indische Verreniging sejak berdirinya tahun 1908 belum pernah terjadi perubahan yang mendasar. Dengan mengikuti lajunya perkembangan jaman, terutama dalam bidang pergerakan nasional maka organisasi yang dibentuk di negeri Belanda juga mengalami perkembangan.
Perkembangan baru dalam tubuh organisasi itu juga membawa perubahan nama yakni pada tahun 1922 Indische Vereeniging diubah menjadi Indonesische Vereeniging. Pada bulan Maret 1923 Majalah  Hindia Poetra menyebutkan bahwa asas dari organisasi IndonesischeVereeniging itu adalah sebagai berikut: Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapa pun juga; bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai. Sejak tahun 1923  Indonesische Vereeniging aktif berjuang bahkan mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun itu juga diterbitkan suatu buku peringatan  Indonesische Vereeniging yang menggemparkan kaum kolonial Belanda. Pada tahun 1924 nama majalah  Hindia Poetra  diubah menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian tahun 1925 dipakailah nama baru organisasi Indonesische Vereeniging menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Kegiatan organisasi PI ini semakin tegas dalam bidang politik.
Dengan bertambahnya mahasiswa yang belajar di negeri Belanda, maka bertambah pulalah kekuatan organisasi PI. Pada permulaan tahun 1925 dibuatlah suatu Anggaran Dasar baru yang merupakan penegasan lebih jelas dari perjuangan PI. Pada saat itu PI di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Anggaran Dasar baru itu merupakan manifesto politik, di dalamnya dimuat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan.
Cita-tita Perhimpunan Indonesia tertuang dalam 4 pokok ideologi dengan memerhatikan masalah sosial, ekonomi dengan menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang dikembangkan sejak tahun 1925 dirumuskan sebagai berikut :
1.    Kesatuan Nasional: mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit seperti yang berkaitan dengan kedaerahan, serta perlu dibentuk suatu kesatuan aksi untuk melawan Belanda untuk mentiptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu.
2.    Solidaritas: terdapat perbedaan kepentingan yang sangat mendasar antara penjajah dengan yang dijajah (Belanda dengan Indonesia). Oleh karena itu haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dan sawo matang tanpa melihat perbedaan antara orang Indonesia.
3.    Non-kooperasi: harus disadari bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, o1eh karena itu hendaknya dilakukan perjuangan sendiri tanpa mengindahkan lembaga yang telah ada yang dibikin oleh Belanda seperti Dewan Perwakilan Kolonial (Volksraad).
4.    Swadaya: perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan demikian perlu dikembangkan struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial. Dalam rangka merealisasikan keempat pikiran pokok berupa ideologi.
Dalam deklarasi tersebut ditekankim pula pokok-pokok, seperti ide unity (kesatuan),  equality  (kestaraan), dan  liberty  (kemerdekaan). Perhimpunan Indonesia berusaha menggabungkan semua unsur tersebut sebagai satu kebulatan yang belum pernah dikembangkan oleh organisasi-organisasi sebelumnya. Perhimpunan Indonesia percaya bahwa semua orang Indonesia dapat menerima dan menciptakan gerakan yang kuat dan terpadu untuk memaksakan kemerdekaan kepada pihak Belanda.
Pernyataan di atas merupakan cita-cita Perhimpunan Indonesia yang mengandung 4 pokok ideologi yang dikembangkan sejak tahun 1925. Empat pokok ideologi tersebut meliputi kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya. Dan di sinilah dapat kita Iihat bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan sebuah organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia.

2.    Peranan Kongres Pemuda 1928 dalam Pembentukan Identitas Kebangsaan
Sejak berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) maka muncullah organisasi- organisasl pergerakan kebangsaan di berbagal daerah. Di antaranya organisasi pemuda Tri Koro Dharmo (7 Maret1915) yang dldlrikan di Jakarta oleh Dr. R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman dan Sunardi. Tujuan organisasi ini adalah mencapai Jawa- Raya dengan jalan lain memperkokoh persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, dan Madura. Untuk rnenghindari perpecahan maka pada waktu kongres di Solo ditetapkan bahwa mulai tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java. Jong Java bertujuan mendidik para anggotanya supaya kelak ia dapat menyumbangkan tenaganya untuk pembangunan Jawa-Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan anggota, serta berusaha menumbuhkan rasa cinta akan budaya sendiri.
Dalam perkembangannya, ternyata Jong Java juga ikut berpolitik. Seiring dengan berdirinya Jong Java, berdiri pula perkumpulan-perkumpulan pemuda bersifat kedaerahan, seperti Pemuda Pasundan, Jong Sumateranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Celebes (Sulawesi). Semua organisasi kepemudaan ini bercita-cita ke arah kemajuan Indonesia terutama memajukan budaya dan daerahnya maslng-masing. Dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan ini ternyata terdapat benih-benih yang dapat disatukan ke arah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu
pemuda-pemuaa Indonesia merasa, perlu membentuk suatu wadah untuk menyamakan langkah dalam mencapai tujuan. Wadah kegiatan itulah yang dikenal dengan Kongres Pemuda yang disebut juga dengan nama Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda yang kemudian dikenal sebagai sebuah tonggak dalam sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari organisasi kepemudaan seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini yang mendapat dukungan dari organisasi kepemudaan yang lain sepertiJong Java, Jong Sumatera dan sebagainya dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya yaitu persatuan Indonesia. Organisasi yang bernama Jong Indonesia yang didirikan pada Februari 1927 ini kemudian mengganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Para anggotanya terdiri dari murid-murid yang berasal dari AMS, RHS, dan Stovia.
Dalam perjalanannya para pemuda ini menginginkan suatu upaya penyatuan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan. Pertemuan awalnya dimulai 15 Nopember 1925 dengan membentuk panitia Kongres Pemuda Pertama yang bertugas menyusun tujuan
kongres.
a.    Kongres Pemuda (30 April – 2 Mei 1926)
1)    Tempat kongres di Jakarta
2)    Tujuan kongres: menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulanpemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia.
3)    Susunan panitia Kongres Pemuda I
- Ketua        :M. Tabrani
- Wakil Ketua    :Sumarto
- Sekretaris    :Jamaludin
- Bendahara    :Suwarso
-Anggota:    1.Bahder Johan
2.Yan Taole Soelehul
3.Paul Pinontuan
4.Hammami
5.Sarbini
6.Sanusi Pane
4)    Hasil kongres:
a)     Mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia II
b) Mengusulkan sernua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organlsasl pemuda Indonesia
Seusai kongres, para pemuda semakin menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya akan dicapai melalui persatuan. Pada tahun 1928alam pikiran pemuda Indonesia sudah mulai dlpenuhi jiwa persatuan, Rasabangga dan rasa memiliki cita-cita tinggi, yaitu Indonesia merdeka telahmencengkeram jiwa rakyat Indonesia.

b.    Kongres Pemuda II (27 – 28 Oktober 1928)
Kongres ini berlangsung di Gedung Indonesische Club, di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta, pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928. Kongres ini terlaksana atas inisiatif dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) dan Pemuda Indonesia. Ketua kongres ini adalah Sugondo Joyopuspito.
Keputusan-keputusan Kongres Pemuda II sebagai berikut.
1) Mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda.
2) Menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3) Menetapkan sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia.
4) Melebur semua organisasi pemuda menjadi satu dengan nama Indonesia Muda.

Kongres Pemuda II berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat penting untuk modal perjuangan selanjutnya. Sumpah Pemuda amat berpengaruh bagi upaya mencapai lndonesia merdeka.
Partai-partai  yang ada segera menyesualkan diri dengan cita-cita pemuda. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjiwai partai-partai di Indonesia itu diwujudkan dalam wadah baru bernama Gabungan Poitik Indonesia (GAPI). Demikian pula beberapa perkumpulan wanita yang kemudian bergabung dalam Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, juga semua, organisasi kepanduan yang membentuk persatuan dengan nama Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI).
Ada bebarapa makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda yaitu sebagai berikut.
1.    Di kalangan tokoh-tokoh pergerakan telah ada, perubahan pola pikir dari Iingkup etnis kedaerahan ke cakrawala nasional .
2.    Perubahan pola pikir itu melahirkan kesadaran nasional bahwa seluruh penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa besar dengan nama Indonesia.
3.    Untuk keperluan persatuan dalam pergerakan disepakati menggunakan bahasa Melayu sebagai media perjuangan

Dengan Kongres Pemuda itu identitas kebangsaan Indonesia semakin terbentuk. identitas itu kini berwujud: tanah air, bangsa, bahasa dan persatuan dengan nama
Indonesia. Dengan Kongres Pemuda II rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda dan bangsa Indonesia meng-alami peningkatan. Hal ini merupakan suatu keberanian dan keuletan yang luar biasa dari pemuda kita. Walaupun di bawah tekanan senjata polisi Kolonial Belanda, mereka tetap melaksanakan kewajiban dan pengabdian guna memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Kongres Pemuda II ini sangat penting bagi terbentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia. Karena pentingnya peristiwa Kongres Pemuda II bagi bangsa Indonesia, maka tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda.

3.    Peranan Kongres Perempuan I dalam Pembentukan Identitas Kebangsaan

Pergerakan kaum wanita di Indonesia dirintis oleh  R.A. Kartini  (1879 – 1904). Perjuangan R.A.Kartini memunculkan semangat nasionalisme bagi kaum wanita. Sebagai penerus R.A. Kartini adalah  Dewi Sartika  (1884 – 1974) dari Jawa Barat. Berkat cita-cita R.A. Kartini, muncullah gerakan-gerakan penididikan wanita di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
a.    Putri Mardika, berdiri di Jakarta pada tahun 1912 Perkumpulan Putri Mardika ini bertujuan mencari dana bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran dan memberi nasihat bagi kaum putri.
b.    Kartini fonds (Dana Kartini)
Perkumpulan ini didirikan oleh pasangan suami istri C. Th. Van Deventer. Salah satu usahanya adalah mendirikan sekolah ”Kartini”. Sekolah ”Kartini” didirikan pertama kali di Semarang pada tahun 1913.
c.    Keutamaan Istri (1913) di Tasikmalaya
Perkumpulan ini menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika.
d.    Kerajinan Amai Setia di Sumatera Barat.
Organisasi ini berdiri di Kota Gadang pada tahun 1914, didirikan oleh  Rohana Kudus. Tujuan perkumpulan ini untuk meningkatkan derajat kaum wanita melalui pendidikan, membaca, menulis, berhitung maupun membuat kerajinan tangan.
e.    Kautaman Istri Minangkabau di Padang Panjang.
Organisasi ini bertujuan menyebarluaskan pengetahuan umum, pendirikan sekolah industri, dan kerajinan wanita.
f.    Aisiyah
Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 April 1917 oleh Siti Wardah (Ny. Ahmad Dahlan). Aisiyah adalah organisasi wanita di bawah naungan Muhammadiyah. Tujuan organisasi ini untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dan menanamkan rasa kebangsaan bagi kaum wanita.
g.    Organisasi-Organisasi Kewanitaan Lain
Selain perkumpulan-perkumpulan wanita di atas, masih banyak lagi organisasi- organisasi kewanitaan, misalnya Budi Wanito di Solo (1919), Wanito Mulyo di Yogya, dan Wanita Utomo di Yogya (1921), Wanito Katholik di Yogya (1921). Wanito Taman Siswa (1922), Wanudyo Utomo, dan Putri Indonesia (1927).

Dalam perkembangannya sejak tahun 1920 organisasi-organisasi ke-wanitaan tersebut  mulai terlibat dalam gerakan politik. Pada tanggal 22 De-sember 1928 diadakan Kongres Perempuan I. Kongres ini diselenggarakan di Yogyakarta, dipimpin
oleh R.A. Sukanto. Tujuan Kongres Perempuan I adalah sebagai berikut :
1)    Mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan kaum wanita.
2)    Menyatukan organisasi-organisasi wanita yang beraneka ragam.
Kongres Perempuan I membicarakan masalah persatuan di kalangan wanita, masalah wanita dalam keluarga, masalah poligami dan perceraian serta sikap yang harus diambil terhadap kolonialisme Belanda. Keputusan terpenting dalam kongres tersebut adalah mendirikan gabungan perkumpulan wanita yang disebut  Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI).  Pada tahun 1929 Perserikatan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII).
Kongres Perempuan I besar pengaruhnya dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk identitas kebangsaan sebagai berikut :
1)    Kongres Perempuan I merupakan kebangkitan kesadaran nasional di kalangan wanita. Di samping berperan penting dalam keluarga atau masyarakat, wanita juga berperan penting dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan negara.
2)    Kongres Perempuan I membuka kesadaran kaum wanita untuk ikut berjuang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.
Dengan pentingnya peristiwa Kongres Perempuan I tersebut maka tanggal
22 Desember ditetapkan sebagai
Hari Ibu.

PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA DI BERBAGAI DAERAH

Published 10 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL

Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Untuk itu pemerintah kolonial telah merusak ekonomi rakyat. Di mana-mana mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan. Mereka juga menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada umumnya sangat merugikan rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Kebijakan-kebijakan itu, antara lain sebagai berikut :

1.    Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak, dan bendera Kompeni mulai berkibar. Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia. Kompeni mempunyai pegawai dan anggota tentara yang semakin banyak. Daerah kekuasaannya pun semakin luas. Kompeni membutuhkan biaya besar untuk memelihara pegawai dan tentaranya. Biaya itu diambil dari penduduk. Pada zaman Kompeni penduduk kerajaan-kerajaan diharuskan menyerahkan hasil bumi seperti beras, lada, kopi, rempah-rempah, kayu jati dan lain sebagainya kepada VOC. Hasil bumi itu harus dikumpulkan pada kepala desa dan untuk setiap desa ditetapkan jatah tertentu. Kepala desa menyerahkannya kepada bupati untuk disampaikan kepada Kompeni. Tentu saja Kompeni tidak mendapatkannya dengan gratis, tetapi juga memberi imbalan berupa harga hasil bumi itu. Tetapi harga itu ditetapkan oleh Kompeni, dan tidak ada tawar-menawar terlebih dahulu. Lagi pula, uang harga pembelian itu tidak untuk sampai ke tangan petani di desa-desa. Biasanya uang itu sudah dipotong oleh pegawai-pegawai VOC maupun oleh kepala-kepala daerah pribumi.
2.    Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluar-
kan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang  yang lain. Faktor-faktor itulah, akhirnya pada tanggal 31 Desember  1799, secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC kemudian diambil  alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Belanda, merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis. Dalam revolusi tersebut, kekuasaan raja Willem V runtuh, dan berdirilah Republik Bataaf. Tidak lama kemudian Republik Bataaf juga dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh Prancis, sebagai rajanya adalah Louis Napoleon. Louis Napoleon kemudian mengirim HermanWillem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris. Juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Daendels mengambil beberapa langkah, antara lain sebagai berikut.
-    Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
-    Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
-    Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
-    Membangun benteng-benteng.
-    Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, yang panjangnya  + 1.000 km.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Daendels menerapkan sistem kerja wajib (kerja rodi). Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana guna menghadapi Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, antara lain sebagai berikut.
-    Melaksanakan contingenten stelsel,  yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.
-    Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
-    Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
-    Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.
Daendels dikenal sebagai penguasa pemerintah yang sangat disiplin, keras dan kejam. Selain itu, akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke negeri Belanda. Daendels berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 – 1811. Sebagai pengganti Daendels adalah Janssens  sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Janssens ternyata sangat lemah dan kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikalahkan oleh Inggris dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang yang terkenal dengan nama Kapitulasi Tuntang.

3.    Sistem Sewa Tanah (Lande Lijk Stelsel)
Dengan adanya Kapitulasi Tuntang, maka Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Inggris mengirimkan  Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung selama lima tahun, yaitu antara tahun 1811 dan 1816, akan tetapi selama waktu ini telah diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris. Asas-asas pemerintahan sementara Inggris ini ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakekatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda, dalam rangka kerja sama dengan raja-raja dan para bupati.
Secara konkrit Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani. Kepada para petani ini Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Raffles juga ingin agar para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan sendiri tanaman apa yang akan dikerjakan. Sebaiknya tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, kopi, nila dan sebagainya.
Dalam usahanya untuk menegakkan suatu kebijaksanaan kolonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada tiga asas.
a.    Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga.
b.    Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral  dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri Barat. Secara konkrit hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
c.Raffles beranggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa ( tenant) tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah (land-rent)  atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintah Inggris  di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintah Belanda sampai tahun 1830.

Di bidang pemerintahan, Raffles membagi pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan dibantu asisten residen dari Eropa. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan. Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh pulau Jawa. Misalnya, di daerah-daerah sekitar Jakarta, pada waktu itu Batavia, maupun di daerah-daerah Parahiyangan sistem sewa tanah tidak diadakan, karena daerah-daerah sekitar Jakarta pada umumnya adalah milik swasta, sedangkan di daerah Parahiyangan pemerintah kolonial berkeberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberi keuntungan besar.
Jelaslah kiranya, bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Mengingat bahwa Raffles hanya berkuasa untuk waktu yang singkat di Jawa, yaitu lima tahun, dan mengingat pula terbatasnya pegawai-pegawai yang cukup dan dana-dana keuangan, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama, dan masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, maka tidak mengherankan bahwa Raffles akhirnya tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah itu.
Gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru,
terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik  atas pulau Jawa dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal  Van der Capellen (1819-1826) dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830). Sistem sewa tanah baru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalampenanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien.

4.    Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)
Pada tahun 1830 terjadi perubahan. Ketika itu negeri Belanda sangat payah keuangannya karena harus membiayai perang Diponegoro dan usaha mencegah Belgia memisahkan diri. Johannes Van den Bosch, yang kemudian menjadi gubernur jenderal mengajukan rencana untuk dapat  meningkatkan produksi tanaman ekspor di Indonesia. Hasilnya dijamin akan dapat menolong keuangan negeri Belanda. Sistem ini dinamakan  Cultuur Stelsel yang oleh bangsa Indonesia dinamakan Tanam Paksa.
Sistem tanam paksa itu mewajibkan petani di Jawa untuk menanami sawah
ladangnya dengan tanaman yang hasilnya laku dijual ke luar negeri. Tetapi pengaruh sistem tanam paksa mempunyai akibat yang lebih luas dari pada cara penyerahan wajib pada zaman kompeni dulu. Berlainan dengan sistem pajak tanah Raffles, maka sistem tanam paksa Van den Bosch ini justru menyuruh rakyat untuk membayar pajaknya dengan hasil tanaman. Hasil tanaman paksa itu dikirim ke negeri Belanda, dan di sana dijual kepada penduduk Eropa dan Amerika. Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa tertera dalam  Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan di pulau Jawa.
Ketentuan-ketentuan pokok itu bunyinya memang bagus dan baik. Tetapi dalam pelaksanaannya, pada umumnya menyimpang jauh dan banyak merugikan rakyat Ketentuan-ketentuan itu, antara lain:
1).    Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Jadi jelas, rakyat akan menyerahkan tanahnya dengan sukarela. Tanpa ada rasa ketakutan karena didesak dan ditekan. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Dengan perantaran bupati dan kepala desa, rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanahnya. Lagi pula pegawai pemerintah Belanda langsung mengawasi dan ikut mengatur. Tiap pegawai akan mendapat persen tertentu (cultuur procenten)  kalau berhasil menyerahkan hasil tanaman kepada pemerintah. Makin banyak setoran, makin banyak persennya. Akibatnya para pegawai itu berlomba-lomba mengejar untung, dengan seringkali melanggar ketentuan. Terjadilah banyak penyelewengan. Dalam menjalankan tanam paksa itu.
2).    Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk cultuur stelsel. Tetapi dalam praktik sungguh sulit untuk dilaksanakan. Tanah petani itu kecil-kecil, seperlima bagiannya tentu akan lebih kecil lagi. Lagi pula tempatnya berserak-serak. Padahal, pertanian untuk tebu, nila, kopi, tembakau, dan teh, membutuhkan tanah pertanian yang luas. Karena itu pemerintah mengambil jalan yang mudah. Tanah-tanah milik petani itu dipersatukan dan diambil sebagian untuk tanam paksa. Tentu dipilih yang paling tepat untuk tanaman ekspor, biasanya juga yang paling subur. Belum lagi adanya penyelewengan, pegawai-pegawai pemerintah itu mengambil lebih dari seperlima tanah penduduk. Kadang-kadang malah mencapai separoh bagiannya.
3).    Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman  cultuur stelsel itu tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Maksud ketentuan di atas tentu baik, yakni supaya petani tidak habis waktunya untuk menggarap kebun tanam paksanya dan masih cukup waktu untuk menggarap tanah-tanahnya sendiri. Tetapi dalam praktik, para petani itu dipaksa mencurahkan lebih banyak perhatian dan waktu serta tenaga untuk tanam paksa, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sawah ladangnya. Pekerjaan yang paling berat dilakukan di perkebunan nila. Pernah petani-petani di daerah Simpur, Jawa Barat, dipaksa bekerja selama tujuh bulan, jauh dari desa dan kampung halamannya. Ketika mereka pulang, ternyata sawah ladangnya terlantar.
4).    Bagian dari tanah yang disediakan untuk cultuur stelsel, dibebaskan dari pembayaran pajak. Ketentuan ini tentu masuk akal. Tetapi dalam kenyataannya, tidak dihiraukan, petani seringkali masih harus membayar pajak tanah untuk tanah yang dipakai  tanam paksa. Buktinya, pajak-pajak tanah tidak makin turun, tetapi malaha naik terus.
5).    Tanaman hasil  cultuur stelsel itu diserahkan kepada pemerintah. Jika harganya lebih besar dari jumlah pajak tanah yang harus dibayarkan, maka selisihnya dikembalikan kepada rakyat. Tetapi jangan harap bahwa ketentuan ini dipegang teguh. Tentu para petani itu kebanyakan buta huruf. Mereka tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Lagi pula, para petani mempercayakan segala sesuatunya kepada kepala desa dan bupati. Sedangkan di antara pegawai pemerintah itu, banyak pula yang sampai hati mengelabuhi para petani dengan akibatnya bahwa ketentuan itu tidak dapat dijalankan.
6).    Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat, misalnya, bencana alam banjir, kekeringan, hama, dan lain-lain. Ketentuan yang bagus itupun pernah dijalankan. Pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda seringkali melihat panen yang gagal sebagai kesalahan petani. Jarang yang dapat melihat keadaan yang sebenarnya.
7).    Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala- kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman- tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Di antara jenis tanaman kultur yang diusahakan itu, tebu dan nila, adalah yang terpenting. Tebu adalah bahan untuk gula, sedangkan nila bahan untuk mewarnai kain. Pada bad ke -19 itu pengetahuan kimia tentang bahan pewarna kain belum berkembang, karena itu nila dibutuhkan. Kemudian menyusul kopi, yang merupakan
bahan ekspor yang penting. Selama tanam paksa, jenis tanaman yang memberi untung banyak ialah kopi dan gula. Karena itu kepada kedua jenis tanaman itu pemerintah memberi perhatian yang luar biasa. Tanah yang dipakai juga luas. Jumlah petani yang terlibat dalam tanam paksa gula dan kopi adalah besar, laba yang diperoleh juga banyak.
Tanam paksa mencapai puncak perkembangannya sekitar tahun 1830-1840. Pada waktu itu Negeri Belanda menikmati hasil tanam paksa yang tertinggi. Tetapi sesudah tahun 1850, mulai terjadi pengendoran. Rakyat di negeri Belanda tidak banyak mengetahui tentang tanam paksa di Indonesia. Maklumlah waktu itu hubungan masih sulit, radio dan hubungan telekomunikasi belum ada, surat kabar masih kurang.
Tetapi sesudah tahun 1850 terjadi perubahan. Malapetaka di Cirebon, Demak, dan Grobogan lambat laun sampai pula terdengar di negeri Belanda. Mereka juga mendengar tentang sikap pegawai-pegawai Belanda yang sewenang-wenang. Sementara itu pada tahun 1860 di negeri Belanda terbit dua buah buku yang menentang tanam paksa sehingga semakin besar kalangan masyarakat yang menghendaki agar tanam paksa dihapus. Kedua buku itu ialah  Max Havelaar yang dikarang oleh Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Buku kedua  ialah Suiker Contracten (Kontrak-kontrak gula) ditulis oleh Frans van de Putte. Karena pendapat umum yang membalik, sejak itu tanam paksa berangsur-angsur dihapuskan. Pada tahun  1860, tanam paksa lada dihapuskan, pada tahun 1865 menyusul nila dan teh. Tahun 1870 boleh dikata semua tanam paksa sudah hapus, kecuali kopi di daerah Priangan yang baru dihapuskan pada tahun 1917.

5.    Pelaksanaan Politik Kolonial Liberal
Pada tahun 1850, golongan liberal di negeri Belanda mulai memperoleh kemenangan dalam pemerintahan. Di negeri Belanda antara tahun 1850-1860 sering terjadi perdebatan tentang untung-ruginya dan baik buruknya tanam paksa. Golongan yang menyetujui tanam paksa terdiri dari pegawai-pegawai pemerintah dan pemegang saham perusahaan Nederlandsche Handel Maatschappy (NHM). Perusahaan NHM ini selama berlakunya tanam paksa mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Indonesia ke Eropa.
Golongan yang menentang tanam paksa terdiri dari beberapa golongan. Pertama, ialah mereka yang merasa iba mendengar keadaan petani Indonesia yang menderita akibat tanam paksa. Mereka menghendaki agar tanam paksa dihapuskan, berdasarkan perikemanusiaan. Kebanyakan di antaranya diilhami oleh ajaran agama. Kedua, ialah golongan menengah yang terdiri dari pengusaha dan pedagang swasta.
Mereka tidak dapat menerima keadaan di mana pemerintah saja yang memegang kegiatan ekonomi. Mereka juga menghendaki agar diberi kesempatan untuk berusaha dengan menanam modalnya di Indonesia. Hal demikian baru mungkin dijalankan, bilamana di Indonesia tidak ada sistem tanam paksa yang disponsori oleh pemerintah.
Golongan ini biasa disebut  kaum liberal.
Mereka menghendaki agar pemerintah hanya bertindak sebagai pelindung warganya, menyediakan prasarana dan mengatur jalannya hukum, keamanan, dan ketertiban. Kegiatan ekonomi supaya diserahkan kepada swasta. Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering disebut ”Politik Pintu Terbuka (open door policy)”. Sejak saat itu pemerintah
Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan
modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Periode antara tahun 1870 -1900 disebut zaman liberalisme. Pada waktu itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta mendapat kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia dengan cara besar-besaran. Mereka mengusahakan perkebunan besar seperti perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, cokelat, tembakau, kelapa sawit dan sebagainya. Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik cokelat, teh, rokok, dan lain-lain.
Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya undang-undang agraria dan undang-undang gula.
a.    Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870
Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Sewa-menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani, agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah.
b.    Undang-Undang Gula (Suiker Wet)
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut (Koelie Ordonnantie). Koeli Ordonnantie  ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan.
Untuk memberi kekuatan pada peratuan-peraturan dalam  Koeli Ordonnantie, dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan.

6.    Politik Etis
Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah  Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids  yang berjudul  Een Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.
Menurut Van Deventer, ada tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yaitu memajukan :
a.    Edukasi (Pendidikan)
Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan.
b.    Irigasi (pengairan)
Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.
c.    Emigrasi (pemindahan penduduk)
Dengan emigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.

Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda, pemerintah Belanda menerima saran tentang Politik Etis, namun akan diselaraskan dengan sistem kolonial di Indonesia.
Edukasi dilaksanakan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Pendidikan dipisah-pisah antara orang Belanda, anak bangsawan, dan rakyat. Bagi rakyat kecil hanya tersedia sekolah rendah untuk mendidik anak menjadi orang yang setia pada penjajah, pandai dalam administrasi dan sanggup menjadi pegawai dengan gaji yang rendah.
Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi
pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, namun untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah
kolonial.
Emigrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk, tetapi untuk membuka hutan- hutan baru di luar pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan swasta asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah.

B.    PENGARUH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA

1.    Bidang Politik
Semenjak  awal abad ke-19 pengusaha Belanda mulai mengadakan pembaharuan politik kolonial. Pengaruh Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern negara-negara tradisional seperti dalam soal penggantian takhta, pengangkatan pejabat birokrasi, ataupun campur tangan dalam menentukan kebijaksanaan politik negara. Akibat yang terjadi dari tindakan pemerintah itu timbul perubahan tata kehidupan di kalangan rakyat Indonesia. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Kedudukan mereka menjadi merosot. Secara administratif para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah Belanda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Hubungan rakyat dengan para bupati terbatas pada soal administratif dan pungutan pajak. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang. Pemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapus dan diganti dengan gaji. Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.

2.    Bidang Sosial Ekonomi
Dengan masuknya sistem ekonomi uang, maka beban rakyat bertambah berat. Ekonomi uang memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah, dan praktik-praktik kerja paksa juga telah memperberat kehidupan penduduk pedesaan. Sementara itu kesejahteraan hidup semakin merosot sehingga mencapai tingkat kemiskinan yang tinggi. Praktik-praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemungutan pajak, kerja paksa, penyewaan tanah dan penyelewengan-penyelewengan lainnya, telah menjadikan rakyat di pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki tempat berlindung dan tempat untuk mengatakan keberatan-keberatan yang dirasakan. Tidak mengherankan, apabila kebijakan kolonial tersebut menimbulkan rasa antipati di kalangan rakyat, yang dapat menuju ke arah timbulnya perlawanan-perlawanan.

3.    Bidang Kebudayaan
Dalam bidang kebudayaan, pengaruh kehidupan Barat di lingkungan tradisional makin meluas. Cara pergaulan, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan pendidikan barat mulai dikenal di kalangan atas. Sementara itu, beberapa tradisi di lingkungan penduduk mulai luntur dan hilang. Tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam. Selain itu, sekolah-sekolah mulai didirikan walaupun tujuan sebenarnya untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Kuatnya pengaruh Barat, menimbulkan kekuatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat datang dari para pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma keagamaan. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan.

C.    BENTUK-BENTUK PERLAWANAN RAKYAT MENENTANG KOLONIALISME

1.    Perlawanan sebelum tahun 1800
Ditandai dengan perang/perlawanan langsung terhadap kekuasaan bangsa barat, dan juga ditandai dengan persaingan antara kerajaan – kerajaan Nusantara dalam memperebutkan hegemoni di kawasan tersebut. Dalam persaingan tersebut kerajaan – kerajaan di Nusantara sering melibatkan bangsa barat untuk membantu mengalahkan pesaingnya. Kondisi inilah yang menyebabkan kegagalan dalam mengusir bangsa
bangsa barat dari nusantara.

Bentuk – bentuk perlawanan rakyat Indonesia :
a.     Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
b.     Perlawanan Rakyat Demak
Perlawanan ini dipimpin oleh Adipati Unus terhadap Portugis di Malaka. Serangan pasukan Adipati Unus dilakukan dua kali (1512 & 1513) mengalami kegagalan. Pada saat yang sama, penguasa kerajaan Pajajaran melakukan kerja sama dengan Portugis, setelah mendapat ancaman dari kekuatan Islam di pesisir utara pulau Jawa, yaitu Cirebon dan Banten.
c.     Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang memiliki cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
d.     Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
e.     Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a.     Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b.     VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur, dengan pusat Makasar.
c.     Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
f.     Perlawanan Untung Surapati (1686 – 1706)
Untung Surapati bersekutu dengan Sunan Amangkurat II untuk melawan VOC. Untuk meredam pemberontakan Untung Surapati, VOC mengutus Kapten Tack ke Mataram, namun gagal. Sunan Amangkurat II berterima kasih kepada Untung Surapati dengan memberikan daerah Pasuruan dan menetapkannya menjadi Bupati di sana dengan gelar Adipati Wiranegara. Pada 1803 Sunan Amangkurat II meninggal dan digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat III, pamannya yang bernama Pangeran Puger menginginkan tahta raja di Mataram. Dia kemudian bersekutu dengan VOC, dan kemudian membuat perjanjian dengan VOC, dengan menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram. Pada 1705 Pangeran Puger dinobatkan menjadi Sunan Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwana I, setelah itu dimulailah peperangan antara Sunan Pakubuwana I dengan Untung Surapati yang dibantu Sunan Amangkurat III. Pada 1706, VOC berhasil melumpuhkan Untung Surapati di Kartasura.

2.     Perlawanan sesudah tahun 1800

Tidak banyak perbedaan dengan perlawanan sebelum tahun 1800, yang hanya dilakukan secara kedaerahan dan sedikit ditandai dengan persaingan memperebutkan hegemoni antara kerajaan – kerajaan tersebut. Bentuk – bentuk perlawanan rakyat Indonesia :

a.     Perlawanan sultan Nuku (Tidore)
    Sultan Nuku adalah raja dari Kesultanan Tidore yang berhasil meningkatkan kekuatan perangnya hingga 200 kapal perang dan 6000 pasukan untuk menghadapi Belanda. Selain itu dia juga menjalankan perjuangan melalui diplomasi. Untuk menghadapi Belanda , dia mengadakan hubungan dengan Inggris untuk meminta bantuan dan dukungan. Dia mengadu domba antara Inggris – Belanda. Pada 20 Juni 1801 dia berhasil membebaskan kota Soa – Siu dari Belanda, akhirnya Maluku Utara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Nuku.
b.     Pelawanan Pattimura (1817)
Dimulai dengan penyerangan terhadap benteng Duurstede di Saparua, dan berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Belanda. Perlawanan ini meluas ke Ambon, Seram, dan tempat – tempat lainnya. Untuk menghadapi serangan tersebut, Belanda harus mengerahkan seluruh kekuatannya yang berada di Maluku.
Akhirnya Pattimura berhasil ditangkap dalam suatu pertempuran dan pada 16 Desember 1817, dia dan kawan – kawannya dihukum mati di tiang gantungan. Perlawanan lainnya dilakukan oleh pahlawan wanita, Martha Christina Tiahahu.
c.     Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaumPaderi.
Pertempuran pertama terjadi pada April 1821 di daerah Sulit air, dekat danau Singkarak, Solok. Belanda berhasil menguasai Pagarruyung, bekas kedudukan kerajaan Minangkabau, namun gagal merebut pertahanan Paderi di Lintau, Sawah Lunto dan Kapau, Bukittinggi. Untuk mensiasati hal ini, belanda mengajak berunding Tuanku Imam Bonjol (pemimpin Paderi) pada 1824, namun perjanjian dilanggar oleh Belanda.Saat pertempuran Diponegoro, Belanda menarik pasukannya di Sumatra Barat untuk menunda penyerangan pada kaum Paderi, dan memusatkan perhatian di Sumatra Barat untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol.
Dengan serangan yang gencar, kota Bonjol jatuh ke tangan Belanda pada September 1832, dan pada 11 Januari 1833, dapat direbut kembali oleh kaum Paderi. Pertempuran berkobar di mana – mana, dan golongan adat berbalik melawan. Sehingga Belanda memerintahkan Sentot Alibasha Prawirodirjo (bekas panglima perang diponegoro) untuk memerangi Paderi, tetapi tidak mau dan bekerja sama dengan kaum Paderi.
Pada 25 Oktober 1833, Belanda melakukan Maklumat Plakat Panjang, yang berisi ajakan kepada penduduk Sumatra Barat untuk berdamai dan menghentikan perang. Namun pada Juni 1834, Belanda kembali menyerang kaum Paderi. Pada 16 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol jatuh ke tangan Belanda, dan berhasil meloloskan diri.
Pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol berunding di Palupuh. Namun Belanda berhianat dengan menangkap dan membuangnya ke Cianjur, Ambon, dan terakhir kota dekat Manado. Dia wafat pada usia 92 tahun dan dimakamkan di Tomohon, Sulawesi Utara.
d.     Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan -kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo. Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari daerah – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock. Sampai 1826, Diponegoro memperoleh kemenangan. Untuk melawannya, Belanda melakukan taktik benteng Stelsel. Sejak 1826, kekuatannya berkurang karena banyak pengikutnya yang ditangkap dan gugur dalam pertempuran. Pada November 1828, Kyai Maja ditangkap Belanda. Sementara Sentot Alibasha menyerah pada Oktober 1829. Jendral De Kock memerintahkan Kolonel Cleerens untuk mencari kontak dengan Diponegoro. Pada 28 Maret 1830, dilangsungkan perundingan antara Jendral De Kock dengan Diponegoro di kantor karesidenan Kedu, Magelang. Namun Belanda berhianat, Diponegoro dan pengikutnya ditangkap, dia dibuang ke Manado dan Makasar. Dengan demikian, berakhirlah perang Diponegoro.
e.    Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, karena Terusan Suez diuka, yang menyebabkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871. Melihat gelagat ini, Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat Aceh.
Pada 1891, Aceh kehilangan Teuku Cik Ditiro, lalu pada 1893, Teuku Umar menyerah kepada Belanda, namun pada Maret 1896, ia kabur dan bergabung dengan para pejuang dengan membawa sejumlah uang dan senjata. Pada 11 Februari 1899, Teuku Umar tewas di Meulaboh. Kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya, Cut Nyak Dhien.
Pada November 1902, Belanda menangkap 2 isteri Sultan Daudsyah dan anak – anaknya. Belanda memberi 2 pilihan, menyerah atau keluarganya dibuang. Lalu pada 1 Januari 1903, Sultan Daudsyah menyerah. Demikian pula Panglima Polim pada September 1903.Pada 1905, Cut Nyak Dhien tertangkap di hutan, Cut Nyak Meutia gugur pada 1910. Baru pada 1912, perang Aceh benar – benar berakhir.
f.    Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal. Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga. Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).
g.     Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
h.    Perang Batak (1878 – 1907)
Sebab-Sebab Perlawanan:
1)    Pemerintah Hindia Belanda berkali-kali mengirimkan ekspedisi militernya untuk menaklukkan daerah-daerah di Sumatera Utara antara lain    Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli, dan sekitarnya.
2)    Peristiwa terbunuhnya Tuan na Balon (Sisingamangaraja X). Hal ini rakyat mulai hati-hati dan tidak simpati dengan masuknya penjajah Belanda ke tanah Batak.
3)    Adanya perluasan agama Kristen di daerah Batak. Hal ini dianggap oleh Sisingamangaraja XII sebagai hal yang membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan kedudukannya.
Pertempuran pertama terjadi di Toba Silindung. Masuknya pasukan militer Belanda ke Silindung, segera dijawab oleh Sisingamangaraja XII (Patuan Basar Ompu Pula Batu) dengan pernyataan perang. Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua macam benteng pertahanan yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menjalar ke Bahal Batu. Namun karena pasukan Sisingamangaraja XII terdesak, akhirnya menyingkir. Pertempuran terus terjadi antara lain di Blitar, Lobu Siregar, dan Upu ni Srabar. Selanjutnya pertempuran sengit juga terjadi di Bakkora atau Lumbung raja, yaitu tempat tinggal Sisingamangaraja. Karena terdesak pasukan Sisingamangaraja XII menyingkir ke Paranginan dan menyingkir lagi ke Lintung ni Huta. Berturut-turut daerah-daerah yang jatuh ke tangan Belanda yaitu Tambunan, Lagu Boti, Balige, Onang geang-geang, Pakik Sabungan dan Pintu Besi. Selain itu daerah-daerah lain yang mengadakan perlawanan tapi dapat dipadamkan oleh Belanda adalah Tangga Batu dan Pintu Batu.
Dengan meluasnya daerah yang jatuh ke tangan Belanda maka daerah gerak Sisingamangaraja semakin kecil dan pengikutnya semakin berkurang. Dalam beberapa pertempuran pasukan Sisingamangaraja XII dapat terdesak dan Belanda berhasil menawan keluarga Sisingamangaraja XII. Dalam pertempuran di daerah Dairi, Sisingamangaraja tertembak dan gugur pada tanggal 17 Juni 1907. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda.

D.     DAERAH-DAERAH PERSEBARAN AGAMA KRISTEN DI INDONESIA
Sejak abad ke-15 Paus di Roma memberi tugas kepada misionaris bangsa Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Katholik. Kemudian bangsa Belanda pun tertarik untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dengan mengirimkan para zending di negeri-negeri jajahannya.
1.     Misionaris Portugis di Indonesia
Pada abad ke-16 kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah seorang misionaris yang bertugas di Indonesia terutama Maluku adalah Fransiscus Xaverius (1506–1552). Ia seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katholik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katholik. Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Pulau Siau, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur.
Penyebaran agama Katholik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti kegiatan zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan.

2.     Zending Belanda di Indonesia
Pada abad ke-17 gereja di negeri Belanda mengalami perubahan, agama Katholik yang semula menjadi agama resmi negara diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katholik di muka umum dan menerapkan anti Katholik, termasuk di tanah-tanah jajahannya.
VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan “siapa punya negara, dia punya agama”, kemudian VOC menyuruh penganut agama Katholik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para zending di mata rakyat, karena VOC tidak disukai rakyat.
Tokoh zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian Danckaerts, Adriaan Hulsebos, dan Hernius.
Kegiatan zending di Indonesia meliputi:
a.     Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Talaud, Timor, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.
b.     Mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada penyebaran agama Kristen Protestan.
3.     Wilayah Persebaran Agama Nasrani di Indonesia pada Masa Kolonial
Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katholik terdesak oleh kegiatan zending Kristen Protestan, dan bertahan di Flores dan Timor. Namun sejak Daendels berkuasa, agama Katholik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katholik terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau agama-agama lain.
Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikan Gereja Protestan Maluku (GPM) tanggal 6 September 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara di Manado, Tomohon, Pulau Siau, Pulau Sangir Talaud, Tondano, Minahasa, Luwu, Mamasa dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur yang meliputi Timor, Pulau Ende, Larantuka, Lewonama, dan Flores. Adapun persebaran agama Katholik di Jawa semula hanya berlangsung di Blambangan, Panarukan, Jawa Timur. Namun, kemudian menyebar ke wilayah barat, seperti Batavia, Semarang, dan Jogjakarta.
Agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Ngoro dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purworejo, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang (Bandung). Di Sumatra Utara masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkola Sipirok, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Buluh Hawar di Karo, Kabanjahe, Sirombu, dan kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan pada organisasi HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat umat Nasrani banyak terdapat di Pontianak. Di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda, Kalimantan Tengah di pemukiman masyarakat Dayak desa Perak dan Kapuas Kahayan.
Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah:
a)     Pada waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah.
b)     Pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat manusia.
c)     Sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama lain.
Oleh karena itulah upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh agama lainnya. Juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris dan zending, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Published 2 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    UNSUR-UNSUR LINGKUNGAN
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda ,daya,keadaan,dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya ,yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain (undang undang no.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup).
Unsur unsur lingkungaan dapat dikategorikan menjadi 3macam yaitu
1. Fisik (abiotik)  = tanah, air, udara, unsur, kimia, dll.(media berlangsungnya kehidupan)
2. Hayati atau biologis (biotic) = makhluk hidup
3. Sosial / budaya = hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan
ketiga unsur tersenut saling berinteraksi satu dengan yang lain .
Secara garis besar ketiga unsure tersebut lingkungan hidup tersebut dapat diringkas menjadi dua bagian yaitu unsur atau kompomnen lingkungan alam (bio-geofisikal) dan komoponen lingkunagan sosial budaya, menjadi inti hubungan manusia dan lingkungannya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup,yaitu:
•     Jenis dan jumlah masing masing unsur lingkungan hidup ,akan terlihat perbedaanya antara lingkugan hidup pada daerah berbukit tandus dengan daerah yang tertupi rimbun oleh tumbuhan
•     Hubungan atau intraksi antar unsur dalam lingkungan hidup tak hanya menyangkut komponen biofisik tapi juga hubungan sosial .
•     Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup .
•     Faktor-faktor nonmaterial seperti kondisi suhu, kebisingan, dan cahaya.

B.    ARTI PENTING LINGKUNGAN BAGI KEHIDUPAN
Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Kalian tentu dapat membayangkan, apa yang terjadi jika seekor ikan dikeluarkan dari akuarium, kolam, atau sungai yang merupakan lingkungan hidupnya? Ikan tersebut akan mati, bukan? Hal itu terjadi karena tidak adanya unsur-unsur lingkungan yang mendukung kehidupan ikan tersebut.
Meskipun lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiliki keadaan yang ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang bersangkutan harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, manusia yang hidup di daerah dingin seperti di kutub harus mengenakan pakaian yang tebal agar dapat bertahan di hawa dingin; hewan onta mempunyai kemampuan tidak minum selama berhari-hari, hal ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup onta, yaitu di padang pasir yang sulit menemukan air; beberapa jenis tumbuhan mengugurkan daunnya saat musim kemarau agar dapat mengurangi penguapan, sehingga pohon tersebut tidak mati karena kekurangan air. Hal-hal  tersebut merupakan bentuk  adaptasi makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang beragam di muka bumi.
Khusus bagi manusia, adaptasi yang dilakukan terhadap lingkungannya akan menghasilkan berbagai bentuk hasil interaksi yang disebut dengan budaya. Budaya-budaya tersebut, antara lain, berupa bentuk rumah, model pakaian, pola mata pencaharian, dan pola kehidupan hariannya.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dapat menyesuaikan diri. Akan tetapi, manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya. Bagi manusia, selain sebagai tempat tinggalnya, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan sebagai:
1.    media penghasil bahan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan;
2.    wahana bersosialisasi dan berinteraksi dengan makhluk hidup atau manusia lainnya;
3.    sumber energi;
4.    sumber bahan mineral yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia; serta
5.    media ekosistem dan pelestarian flora dan fauna serta sumber alam lain yang dapat dilindungi untuk dilestarikan.

C.    BENTUK-BENTUK KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.    Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam
Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.
a.    Letusan Gunung Api
b.    Gempa Bumi
c.    Banjir
d.    anah Longsor
e.    Badai/Angin Topan
f.    Kemarau Panjang
2.    Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia
Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain, meliputi hal-hal berikut ini.
a.    Pencemaran Lingkungan
b.    Degradasi Lahan/berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan

D.    USAHA-USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.
1.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.    Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/ 4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
3.    Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4.    Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991.

Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini.
1.    Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang.
2.    Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan.
3.    Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir/pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga.
4.    Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan.
5.    Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang Hak Peng-usahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.
Beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:
1.    menghemat penggunaan kertas dan pensil,
2.    membuang sampah pada tempatnya,
3.    memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang,
4.    menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta
5.    menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal.

E.    HAKEKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa kondisi, antara lain, dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat, memiliki fungsi dan peruntukan yang tepat, serta memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan terendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pembangunan pasti menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Namun, kita harus mampu meminimalisasi dampak-dampak negatif tersebut.
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Hal ini dimaksudkan agar generasi mendatang dapat pula menikmati kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai-mana yang kita nikmati sekarang, sehingga kita tidak mewariskan kerusakan dan pencemaran kepada generasi penerus kita. Dasar hukum pelaksanaan AMDAL di Indonesia diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berbunyi: “ Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.” Makna yang tersirat dari isi pasal tersebut adalah berikut ini.
1.    Setiap kegiatan pembangunan pada dasarnya berpotensi menim- bulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini  dapat diambil langkah pencegahan, penanggulangan dampak negatif, serta mengembangkan dampak positif dari kegiatan tersebut.
2.    Analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap  lingkungan  hidup.
3.    Pembangunan perlu dilakukan secara bijaksana agar mutu kehidupan dapat dijaga secara berkesinambungan sehingga keserasian hubungan antarberbagai kegiatan perlu dijaga.

Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu antar generasi yaitu pembangunan yang terlanjutkan (sustainable development). Dengan mencakup jangka waktu antargenerasi berarti setiap pembangunan yang dilaksanakan bukan untuk generasi kita saja, melainkan juga untuk anak cucu kita. Agar pembangunan dapat berkelanjutan, pembangunan haruslah berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana

PRANATA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Published 1 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

A.    PENGERTIAN PRANATA SOSIAL

1.    Pengertian Pranata Sosial
Pranata sosial berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu  social institution.  Menurut Koentjaraningrat, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakukan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Beberapa ahli sosiologi menjermahkan pranata sosial dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengemukakan lembaga kemasyarakatan, bangunan sosial, ataupun lembaga sosial. Berikut ini adalah pengertian pranata sosial dari para ahli sosiologi.
a.    Koentjaraningrat
Lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat. Pengertian ini menekankan pada sistem tata kelakukan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan (dalam buku Pengantar Sosiologi).
b.    Bruce J. Cohen
Pranata sosial adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat (dalam buku Sosiologi : Suatu Pengantar-Terjemahan).
c.    Mac Iver dan Page
Pranata sosial adalah tata cara dan prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masyarakat (dalam buku A Text Book of Sociology).
d.    Joseph S. Rucek dan Roland L. Warren
Pranata sosial adalah pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dan cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur.
e.    Alvin L. Berrtrand
Pranata sosial adalah kumpulan norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat (dalam buku Sosiologi).
f.    Paul B. Horton dan Chester L. Hunt
Pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting.
g.    Summer
Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dipandang dari sudut kebudayaan adalah perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat juga disimpulkan pengertian sosiologis
bahwa lembaga sosial adalah sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang
oleh masyarakat dianggap penting. Sistem norma tersebut meliputi gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan ketentuan sanksi.
Di dalam perkembangannya, norma-norma tersebut berkelompok-kelompok pada berbagai kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan akan pencaharian hidup menimbulkan lembaga pertanian, dan industri. Kebutuhan akan pendidikan menciptakan sekolah dan pesantren. Kebutuhan jasmaniah manusia menimbulkan olahraga dan pemeliharaan kesehatan.
Pranata sosial adalah sistem norma yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dianggap penting. Dalam sistem norma terkandung ketentuan sanksi  (reward system).
Pranata sosial tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan terkait dengan norma-norma masyarakat dan sistem pengendalian sosial  (social control). Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga  (institusionalized)  apabila norma tersebut memenuhi tahapan-tahapan diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat.

B.    CIRI-CIRI PRANATA SOSIAL
Suatu pranata sosial tentu memiliki ciri-ciri umum. Dalam bukunya yang berjudul  General Feature of Social Institutions,  Gillin  dan  Gillin  mengemukakan ciri umum pranata sosial sebagai berikut:
1.    Pola-pola pemikiran dan perilaku terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2.    Mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu. Sistem norma dan bermacam- macam tindakan akan menjadi bagian lembaga sosial setelah melewati waktu yang lama.
3.    Mempunyai tujuan tertentu.
4.    Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya bangunan, peralatan, dan mesin. Bentuk serta penggunaan alat tersebut biasanya berlainan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.
5.    Memiliki lambang-Iambang yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan. Misalnya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang mencantumkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika dan perisai lambang sila dari Pancasila. Lambang Garuda Pancasila secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi negara Indonesia.
6.    Mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Yang merumuskan tujuan, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain lembaga sosial tersebut.

Dalam masyarakat akan dijumpai bermacam-macam lembaga sosial. Tipe-tipe pranata sosial tersebut dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Menurut Gillin dan Gillin pranata sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1.    Menurut Perkembangannya
Berdasarkan perkembangannya lembaga sosial diklasifikasikan menjadi  crescive institutions  dan  enacted institutions. Crescive institutions  disebut lembaga paling primer dan tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Misalnya, hak milik, perkawinan, dan agama. Enacted institutions  sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dibentuk sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dibentuk rumah sakit.
2.    Menurut Sistem Nilai yang Diterima Masyarakat
Berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat lembaga sosial terdiri atas basic institutions dan subordinary institutions. Basic institutions  dianggap sebagai lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Misalnya kepolisian, sekolah, dan pengadilan. Subordinary institutions  adalah lembaga sosial yang dianggap kurang penting, misalnya kegiatan yang ber-tujuan untuk rekreasi.
3.    Menurut Penerimaan Masyarakat
Menurut penerimaan masyarakat, lembaga sosial dapat diklasifikasikan menjadi social sanctioned institutions dan  unsanctioned institutions. Sosial sanctioned institutions  adalah lembaga yang dapat diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah, badan usaha, dan koperasi.  Unsanctioned institutions  adalah lembaga yang ditolak atau dihindari keberadaannya dalam masyarakat. Akan tetapi keberadaan lembaga ini tidak berhasil diberantas. Misalnya, pelaku tindakan kriminal.
4.    Menurut Faktor Penyebarannya
Berdasarkan faktor penyebarannya lembaga sosial meliputi  general institutions dan restricted institutions. General institutions  adalah lembaga yang penyebarannya hampir meliputi seluruh dunia, misalnya agama. Hampir semua penduduk dunia memeluk agama. Sedangkan Restricted institutions adalah penyebaran yang terbatas pada masyarakat tertentu. Misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha yang dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.
5.    Menurut Fungsinya
Sesuai dengan fungsinya, lembaga sosial terdiri atas  operative institutions  dan regulative institutions. Operative institutions  berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, lembaga industrialisasi yang berupa badan usaha.  Regulative institutions  adalah lembaga yang
mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga tersebut. Misalnya lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

C.    PERAN DAN FUNGSI PRANATA SOSIAL
Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia
pada dasarnya mempunyai beberapa peran dan fungsi sebagai berikut.
1.    Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat.
2.    Menjaga keutuhan masyarakat.
3.    Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control).  Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Dalam hubungan yang berjudul  Socioligy,  Paul B. Horton  dan  Chester L. Hunt berpendapat tentang fungsi pranata sosial. Fungsi tersebut sebagai berikut.
1.    Fungsi Manifes
Fungsi manifes lembaga sosial adalah fungsi yang merupakan tujuan lembaga yang diakui. Misalnya, lembaga ekonomi harus menghasilkan atau memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok serta mengarahkan arus modal ke pihak yang membutuhkan.
2.    Fungsi Laten
Fungsi laten lembaga sosial adalah hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak diakui, atau jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan. Misalnya, pada lembaga ekonomi. Lembaga ini tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, tetapi juga meningkatkan pengangguran dan kesenjangan sosial.

D.    JENIS-JENIS PRANATA SOSIAL

Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terdapat pranata sosial. Penganekaragaman pranata-pranata sosial tersebut berbeda-beda antara orang satu dengan yang Iainnya. Menurut Koentjarainingrat, ada delapan macam pranata sosial, yaitu sebagai berikut.
1.    Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya keluarga.
2.    Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian, misalnya pertanian.
3.    Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya TK, SD, SMP, dan SMA.
4.    Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, misalnya i1mu pengetahuan.
5.    Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohanil batiniah dalam menyatakan rasa keindahan dan rekreasi, misalnya seni rupa, seni lukis.
6.    Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib, misalnya masjid, gereja, pura, wihara.
7.    Pranata sosial yangbertujuan memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompk-kelompok/bernegara, misalnya pemerintahan, partai politik.
8.    Pranata sosial yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani rnanusia, misalnya pemeliharaan kesehatan dan kecantikan.

1.    Pranata Keluarga
Keluarga merupakan kesatuan kelompok terkecil dalam masyarakat. Semua masyarakat pasti ada keluarga. Menurut Robert M.Z. Lawang, keluarga memiliki empat karakteristik, yaitu.
a.    terdiri atas orang.orang yang bersatu karena ikatan perkawinan,
b.    anggota keluarga hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk rumah tangga,
c.    merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan berkomunikasi,
d.    melaksanakan dan mempertahankan kebudayaan yang sama.
Keluarga adalah kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan darah, atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan dan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan yang mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum atau menciptakan kebudayaannya sendiri. Keluarga, terbentuk dan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan. Keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a.    mempunyai dasar emosional (kasih sayang),
b.    dilakukan dalam bentuk perkawinan,
c.    memiliki keturunan, dan
d.    memiliki tempat tinggal.
Pranata dalam keluarga disebut pranata keluarga. Pranata keluarga merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu keluarga, yang berkaitan dengan proses untuk melaksanakan tujuan keluarga. Pranata keluarga memiliki tujuan untuk mengatur manusia dalam hal melanjutkan keturunan (repruduksi).
Pranata keluarga memiliki fungsi nyata, yaitu sebagai berikut :
a.    Mengatur masalah hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan pernikahan.
b.    Mengatur masalah tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak.
c.    Mengatur masalah hubungan kekerabatan.
d.    Memiliki fungsi afeksi, yaitu dapat mencurahkan kasih sayang antaranggota keluarga.
Setain fungsi di atas pranata keluarga juga memiliki fungsi sebagai berikut.
a.    Manganut masalah ekonomi keluarga.
b.    Melaksanakan pengendalian sosial terhadap anggota keluarga agar tidak melakukan penyimpangan.
c.    Mewariskan gelar kebangsawanan.
d.    Melindungi anggota keluarga

Menurut Robert M.Z. Lawang, terdapat tiga fungsi keluarga, yaitu sebagai
berikut.
a.    Fungsi seksual dan reproduksi.
b.    Fungsi ekonomi.
c.    Fungsi edukatif (pendidikan).
Keluarga merupakan media awal dari suatu pembentukan kepribadian. Dalam keluarga, orang tua memberikan perhatian untuk mendidik anak-anaknya agar anaknya memperoleh dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik sehingga membentuk pribadi yang baik juga. Keluarga sebagai salah satu bentuk pranata sosial merupakan lingkungan yang pertama kali menjadi pondasi dalam proses pembentukan kepribadian individu.

2.    Pranata Agama
Sebagai sebuah pranata sosial, agama berarti sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dilakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar. Pranata agama merupakan salah satu pranata yang sangat panting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pranata agama merupakan pranata sosial tertua. Pranata agama memberikan petunjuk serta kaidah-kaidah bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan kesejukan rohani pemeluknya. Setiap agama menginginkan umatnya untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.
Agama sebagai suatu pranata, juga memiliki fungsi sebagai berikut :
a.    Memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia lain.
b.    Membantu manusia dalam memecahkan persoalan baik yang bersifat duniawi maupun akhirat.
c.    Memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani.
d.    Memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya Iebih terarah dan berimbang.
e.    Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan.

Pranata agama memiliki peran yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Peran pranata agama dalam kehidupan seperti mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Contoh peran pranata agama dalam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya adalah sebagai berikut :
a.    Melaksanakan ibadah bersama umat beragama yang sama dengan agama kita seperti salat berjamaah, kebaktian bersama, bersembahyang di pura.
b.    Menghormati dan bekerja sama dengan sesama umat beragama yang sama atau pun yang berbeda.
c.    Berdiskusi bersama mengenai masalah sosial kemasyarakatan.
d.    Mengikuti kegiatan kemasyarakatan di kampung seperti karang taruna, PKK, dasawisma, posyandu, dan kerja bakti.
e.    Menghormati sesama yang sedang melasanakan ibadah.

Contoh peran pranata agama dalam mengatur hubungan manusia dengan alam
adalah sebagai berikut.
a.    Membuang sampah dan sisa-sisa kotorannya pada tempatnya.
b.    Melakukan penghijauan hutan-hutan gundul/reboisasi
c.    Merawat dan menyirami semua tanaman di rumah setiap hari.
d.    Memberishkan saluran air setiap waktu agar tidak menimbulkan penyakit dan bencana.
e.    Tidak menebang hutan sembarangan.

3.    Pranata Ekonomi
Pranata ekonomi adalah bagian dari pranata sosial yang bersangkut paut dengan pengaturan bidang ekonomi supaya ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Ekonomi diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.
a.    Produksi
Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi memiliki faktor-faktor sebagai berikut.
1)    Modal, yaitu hal yang merpakan faktor utama, sebab tanpa modal mustahil rasanya memenuhi biaya operasional, pembelian alat, atau pengembangan usaha.
2)    Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi karyawan.
3)    Pemanfaatan sumber daya alam.
b.    Distribusi dan Pemasaran
Disribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Dalam usaha penyaluran ini kaidah dan norma tetap diperlukan. Dalam kegiatan distribusi ada norma dan kaidah yang disepakati. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses distribusi, yaitu:
1)    tidak boleh memanipulasi mutu barang,
2)    tidak boleh mempermainkan harga,
3)    tidak boleh menimbun barang,
4)    menetapkan harga yang layak, dan
5)    menggunakan iklan dengan tidak merugikan konsumen.
c.    Konsumsi
Konsumsi adalah tindakan seseorang yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, orang yang melakukan tindakan konsumsi dusebut konsumen. Paul Samuelson  mengemukakan bahwa pranata ekonomi merupakan cara- cara atau perilaku yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

4.    Pranata Pendidikan
Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan masyarakat untuk meyebarkan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi untuk mempersiapkan para generasi muda dalam mengambil alih peran generasi tua dan generasi muda mengambil peran yang baru. menurut William Kornblum pendidikan sebagai pranata sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Melalui pendidikan, seseorang akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan memiliki wawasan yang luas sehingga tujuan hidup akan tercapai.
Pranatapendidikan rnemiliki fungsi sebagai berikut :
a.    Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi) beserta aparat-aparatnya.
b.    Terselenggaranya kegiatan-kegiatan mensosialisasikan kebudayaan kepada warga masyarakat.
c.    Terpeliharanya hasil-hasil kebudayaan warga masyarakat sebagai bagian dari sistem norma dan pranata sosial.
d.    Sebagai wahana dan media pengendalian sosial bagi warga masayarakat.
e.    Sebagai wahana untuk mendidik dan membina warga masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan lainnya.
f.    Mengarahkan warga masyarakat untuk mengembangkan kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada zaman dahulu, manusia hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat kecil dan sederhana. Oleh karena itu, pendidikan diperoleh dan orang-orang sekitar. Seiring perkembangan zaman, pendidikan dalam masyarakat tradisional pun berkembang dan modern. Perkembangan pendidikan dalam masyarakat modern bersifat massal dan memiliki dua aspek dalam rnembentuk warga masyarakat yang baik, yaitu sebagai berikut :
a.    Aspek individual, yaitu pendidikan berfungsi untuk memengaruhi dan men- ciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal.
b.    Aspek sosial, yaitu pendidikan di sekolah bertugas mendidik anak agar dapat mengabdikan diri pada masyarakat.
Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan akan memberikan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan, budi pekerti, dan kepribadian bagi manusia, Pendidikan selalu diperlukan manusia sepanjang hidupnya sehingga ada pepatah life long education.

5.    Pranata Politik
Setiap negara pasti memiliki politik yang dijalanlan dalam penyelenggaraan negara. Dalam melaksanakan polilik, pasti ada pranata-pranata politik yang dilakukan. Pranata politik merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu nagara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranata politik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.
Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
a.    Adanya suatu komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama.
b.    Adanya asosiasi politik yang disebutkan pemerintah yang aktif.
c.    Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama.
d.    Pemerintah diberi kewenangan untuk memonopoli penggunaan atau ancaman paksaan/siksa.
e.    Pemerintah mempunyai kewenangan tersebut pada wilayah tertentu.

Selain ciri-ciri yang dimilikinya pranata politik memiliki fungsi sebagai berikut :
a.    Pelembagaan norma melalui UU yang disampaikan oleh badan legislatif.
b.    Pelaksanaan UU telah disetujui.
c.    Penyelesaian konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat.
d.    Penyelenggaraan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan.
e.    Perlindungan warga negara dan kesiagaan pemerintah menghadapi bahaya.

BENTUK-BENTUK HUBUNGAN SOSIAL

Published 1 April 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu denga individu yang lain, saling memengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk salin menolong. Hubungan sosial disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling memengaruhi di antara dua orang atau lebih. Seseorang melakukan hubungan sosial secara naluri didorong oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar dirinya.
1.    Faktor Internal Terjadinya Hubungan Sosial
Faktor dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya hubungan sosial adalah sebagai berikut :
a.    Keinginan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan dengan melalui perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis saling tertarik dan berinteraksi.
b.    Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
c.    Keinginan untuk mempertahankan hidup terutama menghadapi serangan dari apapun.
d.    Keinginan untuk melakukan komunikasi dengan sesama.
2.    Faktor Eksternal Terjadinya Hubungan Sosial
Faktor dari luar yang mendorong terjadinya hubungan sebagai berikut.
a.    Simpati
Simpati adalah suatu sikap tertarik kepada orang lain karena sesuatu hal. Ketertarikan tersebut karena penampilannya, kebijaksanaan, ataupun pola pikirnya. Simpati menjadi dorongan yang kuat pada diri seseorang untuk melakukan komunikasi/interaksi sehingga terjadi pertukaran/nilai pendapat. Contohnya, ketika kita mengetahui teman kita bersedih maka kita ikut merasakan kesedihannya, ketika di Provinsi Naggroe Aceh
Darussalam, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua mendapat bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, ataupun lainnya) yang menghancurkan semua maka kita pun ikut merasakan penderitaan dan berusaha membantu mereka.
b.    Motivasi
Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang yang mendasari orang melakukan perbuatan. Motivasi muncul biasanya karena rasionalitas, seperti motif ekonomis, motif popularitas, atau politik. Motivasi juga dapat muncul dari pengaruh orang lain. Contohnya, dengan diberikan tugas dari guru maka murid akan termotivasi untuk selalu rajin belajar setiap hari.
c.    Empati
Empati merupakan proses psikis, yaitu rasa haru atau iba sebagai akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang ada di hadapannya. Empati adalah kelanjutan dari rasa simpati. Contoh ketika kita melihat anak kecil kehilangan orang tuanya kerena bencana maka tidak terasa kita ikut menangis dan merasakan deritanya (simpati) sehingga kita ingin membantu meringankan penderitaannya (empati).
d.    Sugesti
Sugesti adalah kepercayaan yang sangat mendalam dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu. Pengaruh sugesti ini muncul tiba-tiba dan tanpa adanya pemikiran untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Sugesti akan mendorong individu untuk melakukan suatu interaksi sosial.
e.    Imitasi
Imitasi adalah dorongan untuk meniru sesuatu yang ada pada orang lain. Imitasi muncul karena adanya minat, perhatian atas sikap mengagumi terhadap orang lain yang dianggap cocok atau sesuai. Contohnya meniru mode rambut artis idolanya.
f.    Identifikasi
Identifikasi adalah dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Identifikasi karena terikat oleh suatu aturan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri seperti orang lain, atau atas dasar kesenangan sehingga tertarik menyesuaikan diri. Contohnya, pakaian seragam yang harus dikenakan murid di suatu sekolah.

Faktor-faktor terjadinya hubungan sosial selalu memengaruhi individu dalamproses sosial secara langsung atau tidak langsung. Proses sosial secara langsungdilakukan dengan komunikasi lisan (berbicara). Proses sosial tidak langsung dilakukan antara lain dengan menggunakan sarana komunikasi seperti telepon dan surat. Seseorang melakukan hubungan sosial pasti memiliki tujuan, antara lain:
a.    menjalin hubungan persahabatan;
b.    menjalin hubungan usaha;
c.    mendiskusikan sebuah persoalan;
d.    melakukan kerja sama; dan lain-lain.
Tujuan tersebut akan tercapai jika proses sosial dapat berjalan lancar. Proses dalam hubungan sosial akan dapat berjalan apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi.
a.    Kontak Sosial
Kata kontak berasal dari Latin,  con atau  com, artinya bersama-sama. Secara harfiah berarti menyentuh secara bersama-sama. Sebagai gejala sosial, kontak sebenarnya tidak harus dengan menyentuh tetapi misalnya cukup dengan tersenyum. Kontak dapat bersifat primer dan sekunder. Kontak primer terjadi dengan mengadakan hubungan langsung. Misalnya tersenyum dan berjabat tangan. Kontak sekunder terjadi jika ada perantara.
b.    Komunikasi
Komunkasi berasal dari bahasa Latin,  communicare yang berarti hubungan. Jadi, komunikasi berarti berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Interaksi tidak akan terjadi hanya dengan kontak tetapi harus ada komunikasi. Komunikasi terjadi kalau seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Orang yang bersangkutan lalu menerima dan memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Komunikasi tidak selalu menghasilkan bentuk kerja sama bahkan bisa terjadi pertentangan atau perkelahian karena salah paham.

Hubungan sosial atau yang disebut interaksi sosial merupakan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup. Tidak semua upaya manusia merupakan hubungan sosial. Oleh karena itu, hubungan sosial memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:
1.    adanya kontak sosial dan komunikasi;
2.    dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain;
3.    bersifat timbal balik, positif, dan berkesinambungan;
4.    adanya penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial.
Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antarindividu, antarkelompok, ataupun antara individu dengan kelompok. Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan yang bersifat positif, artinya hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Adapun hubungan sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif, artinya hubungan ini dapat merenggangkan atau menggoyahkan jalinan atau solidaritas kelompok yang telah terbangun.

A.    BENTUK-BENTUK HUBUNGAN SOSIAL
1.    Bentuk-Bentuk Hubungan Sosial Asosiatif
Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Hubungan sosial asosiatif memiliki bentuk-bentuk berikut ini.
a.     Kerja sama; kerja sama dapat dilakukan paling  sedikit oleh dua individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di dalam mencapai tujuan bersama tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama saling memahami kemampuan masing-masing dan saling membantu sehingga terjalin sinergi. Kerja sama dapat terjalin semakin kuat jika dalam melakukan kerja sama tersebut terdapat kekuatan dari luar yang mengancam. Ancaman dari pihak luar ini akan menumbuhkan semangat yang lebih besar karena selain para pelaku kerja sama akan berusaha mempertahankan eksistensinya, mereka juga sekaligus berupaya mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat dibedakan atas beberapa bentuk, berikut ini :
1)    Kerukunan; merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana dan mudah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerukunan, misalnya kegiatan gotong royong, musyawarah, dan tolong menolong. Contohnya gotong- royong membangun rumah, menolong korban becana, musyawarah dalam memilih kepanitiaan suatu acara di lingkungan RT.
2)    Bargaining; merupakan bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui proses tawar menawar atau kompromi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Bentuk  kerja sama ini pada umumnya dilakukan di bidang perdagangan atau jasa. Contohnya kegiatan tawar menawar antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan.
3)    Kooptasi (cooptation); proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik suatu organisasi agar tidak terjadi keguncangan atau perpecahan di tubuh organisasi tersebut. Contohnya pemerintah akhirnya menyetujui penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang semula masih pro kontra, untuk mencegah disintegrasi bangsa.
4)    Koalisi (coalition); yaitu kombinasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan sama. Contohnya koalisi antara dua partai politik dalam mengusung tokoh yang dicalonkan dalam pilkada.
5)    Joint venture; yaitu kerja sama antara pihak asing dengan pihak setempat dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Contohnya kerjasama antara PT Exxon mobil Co.LTD dengan PT Pertamina dalam mengelola proyek penambangan minyak di Blok Cepu.

b.    Akomodasi; dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu proses.
Sebagai keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk keseimbangan dalam interaksi antarindividu atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku. Sebagai proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.
Sebagai suatu proses, akomodasi mempunyai beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk akomodasi.
1)    Koersi (Coercion); suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan, baik secara fisik (langsung) ataupun secara psikologis (tidak langsung). Di dalam hal ini, salah satu pihak berada pada kondisi yang lebih lemah. Contoh: Koersi secara fisik adalah perbudakan dan penjajahan, sedangkan koersi secara psikologis contohnya tekanan negara-negara donor (pemberi pinjaman) kepada negara-negara kreditor dalam pelaksanaan syarat-syarat pinjaman.
2)    Kompromi (compromize); suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling mengurangi tuntutannya agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. Contohnya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis Aceh dalam hal menjaga stabilitas keamanan stabilitas keamanan di Aceh.
3)    Arbitrasi (arbitration); suatu cara mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa dan biasanya merupakan suatu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Contohnya penyelesaian pertikaian antara buruh dengan pemilik perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja.
4)    Mediasi (mediation); mediasi hampir sama dengan arbitrasi. Akan tetapi, dalam hal ini fungsi pihak ketiga hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Contohnya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM.
5)     Konsiliasi (conciliation); yaitu usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Contohnya konsultasi antara pengusaha angkutan dengan Dinas Lalu Lintas dalam penetapan tarif angkutan.
6)    Toleransi (tolerance); suatu bentuk akomodasi yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan. Contohnya toleransi antarumat beragama di Indonesia.
7)    Stalemate; suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat lagi maju ataupun mundur (seimbang). Hal ini menyebabkan masalah yang terjadi akan berlarut-larut tanpa ada penyelesaiannya. Contohnya perselisihan antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran terkait dengan isu nuklir.
8)    Pengadilan (adjudication); merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya penyelesaian kasus sengketa tanah di pengadilan.

c.    Asimilasi; adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, lambat laun kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan baru yang merupakan perpaduan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membeda-bedakan antara unsur budaya lama dengan kebudayaan baru. Proses ini ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada. Proses asimilasi bisa timbul jika ada:
1)    kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya;
2)    orang perorangan sebagai anggota kelompok saling bergaul secara intensif, langsung, dan dalam jangka waktu yang lama;
3)    kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan. Contohnya perkawinan antarsuku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru.
d.    Akulturasi; adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaan sendiri. Diterimanya unsur-unsur budaya asing tersebut berjalan secara lambat dan disesuaikan dengan kebudayaan sendiri, sehingga kepribadian budaya sendiri tidak hilang. Contohnya akulturasi antara budaya Hindu dan Islam yang tampak pada seni arsitektur masjid Kudus .

2.    Bentuk-Bentuk Hubungan Disosiatif
a.    Persaingan; adalah suatu proses sosial yangdilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan  tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku. Contohnya persaingan antarperusahaan  telekomunikasi  atau provider dalam menyediakan pelayanan tarif murah pulsa.
b.    Kontravensi; merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontravensi, misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Contohnya demontrasi yang dilakukan elemen masyarakat untuk menghalangi atau menolak kenaikan BBM
c.    Pertentangan/Perselisihan; adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua dalam menentukan waktu pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945.

B.    FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA HUBUNGAN SOSIAL
1.    Kesamaan asal (daerah) atau bahasa
2.    Kesamaan agama
3.    Hubungan keluarga
4.    Hubungan kerja Kesamaan idiologi (diwujudkan dalam sebuah organisasi)
5.    Kesamaan kepentingan
6.    Kesamaan tempat tinggal/domisili
7.    Faktor sosial (sebagai makluk sosial, seseorang tidak mungkin dapat hidup sendiri)
8.    Faktor ekonomi (seseorang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhanya)
9.    Faktor pendidikan

C.    DAMPAK-DAMPAK HUBUNGAN SOSIAL
Dampak bentuk hubungan sosial dalam masyrakat.
Dampak Positif :
1.    terjadinya kerja sama antar warga
2.    terbentuknya kelompok organisasi
3.    kebutuhan Masyarakat terpenuhi
4.    meningkatkan pertumbuhan ekonomi
5.    terwujudnya demokrasi
6.    masyarakat berpikiran maju
7.    memunculkan pembagian kerja di masyarakat sesuai dengan kemampuan
8.    mempererat persahabatan
9.    mendorong proses internalisasi, yaitu proses penghayatan berlangsung sepanjang hidup.
10.    mempermudah proses sosialisasi.
11.    mempermudah proses enkulturasi yaitu menyesuaikan pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma,dsb
12.    Tejadinya akuturasi positif, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih, tetapi tidak menghilangkan kepribadian dari masing-masing kebudayaan.
13.    Terjadinya difusi yaitu proses penyebaran manusia ke seluruh dunia.

Dampak Negative:
1.    Timbulnya ketegangan dan pertengkaran sosial, perbedaan pendapat, dan pandangan dalam hubungan sosial yang tidak dapat terselesaikan dan sering menimbulkan ketegangan sosial dan bahkan ada kalanya muncul menjadi konflik fisik
2.    Persaingan tidak sehat
3.    Dapat memunculkan sikap otoriter
4.    Terjadi akulturasi negatif, yaitu dua kebudayaan yang saling mempengaruhi menjadikan hilangnya kepribadian dari dua kebudayaan itu.
5.    Terjadinya asimilasi yaitu proses sosial yang timbul jika muncul budaya yang berbeda yang lama kelamaan budaya asli akan berubah membentuk kebudayaan baru.
 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.