PENGENDALIAN SOSIAL (SOCIAL CONTROL)

Published 11 Mei 2012 by Guru IPS SMPN 1 Gempol-Cirebon

PENDAHULUAN

1.    Pengertian Pengendalian Sosial
Pengertian pengendalian sosial menurut beberapa ahli sosiologi adalah sebagai berikut :
a.    Menurut Bruce J. Cohen
Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.
b.    Menurut Peter Berger
Pengendalian sosial adalah cara yang dipergunakan masyarakat untuk  menertibkan anggota  yang menyimpang.
c.    Menurut Joseph S. Roucek
Pengendalian sosial adalah proses terencana maupun tidak  di mana individu dibujuk, diajarkan, dan dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok.

2.    Ciri-ciri Pengendalian Sosial
Secara spesifik pengendalian sosial  memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a.    Pengendalian sosial sebagai suatu cara, metode atau teknik tertentu yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya penyimpangan sosial.
b.    Pengendalian sosial dipergunakan untuk mewujudkan kesela- rasan antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di suatu masyarakat.
c.    Pengendalian sosial  dapat dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain, atau oleh suatu kelompok terhadap individu.
d.    Pengendalian sosial dilakukan secara timbal balik meskipun tidak disadari oleh kedua belah pihak.

3.    Tujuan Pengendalian Sosial
Pengendalian sosial memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena pengendalian sosial bertujuan:
a.    Agar dapat terwujud keserasian dan ketenteraman dalam mayarakat.
b.    Agar pelaku penyimpangan dapat  kembali mematuhi norma- norma yang berlaku.
c.    Agar masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang berlaku baik dengan kesadaran sendiri maupun dengan paksaan.

4.    Fungsi  Pengendalian Sosial
Fungsi pengendalian sosial adalah sebagai berikut.
a.    Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial
Dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan untuk warga masyarakat sebagai bentuk pengendalian sosial, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa hidup bermasyarakat tidaklah dapat dilakukan secara seenaknya sendiri, melainkan harus disesuaikan dengan aturan atau norma sosial, dan bukan norma menurut dirinya sendiri.
b.     Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma
Dengan adanya pengendalian sosial dalam bentuk aturan atau norma sosial, maka  bagi yang melanggar akan memperoleh sanksi (imbalan negatif) dan bagi warga yang menaati akan mendapatkan pujian (imbalan positif). Masyarakat akan memberikan penilaian kepada warganya bukan berdasarkan kekayaan atau penampilan lahiriahnya saja, melainkan sejauh mana ia menaati aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Meskipun ia seorang yang kaya raya dan berpenampilan meyakinkan, akan tetapi tidak pernah menaati aturan yang berlaku, maka ia tetap akan dicela. Seringkali aturan yang dibuat pemerintah diabaikan begitu saja oleh sebagian warga, maka tindakan tegas sering dilakukan oleh aparat untuk menegakkan aturan tersebut.
c.    Mengembangkan rasa malu
Budaya malu sebenarnya salah satu bentuk pengendalian sosial yang sangat ampuh, apalagi bangsa Indonesia yang dikenal memiliki kebudayaan yang mengutamakan perasaan. Untuk mengatasi makin meningkatnya kasus- kasus pelanggaran hukum pemerintah  pernah membuat kebijakan untuk menayangkan wajah koruptor dan pelaku tindak kejahatan lainnya di televisi, dengan maksud  mempermalukan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat jangan melakukan hal yang sama jika tidak ingin dipermalukan di depan umum.
d.     Mengembangkan rasa takut
Pada umumnya setiap aturan disertai dengan sanksi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya bagi masyarakat adat yang melanggar tradisi akan mendapatkan sanksi dikucilkan oleh kelompok sosialnya. Bagi orang yang menyadari bahwa manusia hidup sebagai mahkluk sosial, dikucilkan oleh kelompoknya merupakan suatu hukuman yang berat. Bagi yang dikucilkan, jika ia diterima kelompok yang baru, itu pun pasti akan mengundang pertanyaan, mengapa ia dijauhi oleh kelompok asalnya  dan dicurigai hanya akan mencari keuntungan sendiri, sehingga kelompok barunya tersebut belum bisa langsung menerima secara penuh. Demikian halnya bagi masyarakat modern, pelanggaran aturan akan dikenai sanksi hukum. Orang yang pernah menjalani hukuman, apa pun penyebabnya akan menjadi sebuah noda. Secara normal, tidak ada satu pun orang yang ingin dicap sebagai noda bagi kelompok sosial mana pun, karena hal tersebut dapat merusak citra atau nama baiknya, sehingga menghambat aktivitas sosialnya.
e.    Menciptakan sistem hukum
Pengendalian sosial merupakan bentuk aturan yang merupakan bagian dari sistem hukum. Pelaku penyimpangan sosial selain melanggar norma juga dikategorikan melanggar hukum. Ciri khas  produk hukum adalah adanya aturan yang dilengkapi dengan sanksi tegas.

A.    JENIS-JENIS PENGENDALIAN DAN PENYIPANGAN SOSIAL

Terjadinya penyimpangan sosial di tengah kehidupan masyarakat  dapat berpengaruh terhadap keteraturan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian penyimpangan sosial seperti berikut.

1.    Macam-macam Teknik/Cara Pengendalian Sosial
Ada banyak  bentuk pengendalian sosial baik yang diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat luas.
a.    Pengendalian sosial menurut tujuannya
Jika diklasifikasikan menurut tujuannya, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi tiga, yakni tujuan kreatif,  regulatif, dan eksploratif.
1)    Tujuan kreatif atau konstruktif
Suatu bentuk pengendalian sosial dikategorikan bertujuan kreatif atau konstruktif apabila pengendalian sosial tersebut diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat. Penerapan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan salah satu contoh bentuk pengendalian sosial yang bertujuan kreatif atau konstruktif. Mengapa demikian? Karena jika setiap penduduk menaati aturan tersebut, maka bukan saja pemerintah yang beruntung karena memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan minimal setingkat SMP, akan tetapi bagi individu yang berhasil mengikuti aturan tersebut memiliki bekal pengetahuan untuk dapat memperoleh peluang bekerja yang lebih baik bila dibanding dengan orang yang  tidak memiliki pendidikan sama sekali.
2)    Tujuan regulatif
Pengendalian sosial dikategorikan bertujuan regulatif, apabila pengendalian sosial tersebut  dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat. Misalnya  pemerintah kabupaten mencanangkan wajib jam belajar dari jam 18.00 sampai jam 21.00 bagi setiap penduduk. Hal tersebut  bertujuan mengarahkan agar warga memiliki kebiasaan yang baik, yakni memanfaatkan waktu luang sebelum tidur untuk belajar.
3)    Tujuan eksploratif
Pengendalian sosial dikategorikan bertujuan eksploratif, apabila pengendalian sosial tersebut  dimotivasikan oleh kepentingan diri, baik secara langsung maupun tidak. Penerapan tata tertib di sekolah merupakan salah satu contoh pengendalian sosial yang bertujuan eksploratif, karena tata tertib disusun dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa dalam mempersiapkan diri sebagai generasi muda yang berkualitas dilandasi pada penguasan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi)  dan imtak (keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

b.    Pengendalian sosial menurut pelaksanaannya
Macam-macam teknik pengendalian sosial jika ditinjau dari aspek  pelaksanaannya, dapat dilakukan dengan cara  kompulsi, pervasi, persuasif, dan  koersif
1)    Cara kompulsi (compultion)
Pengendalian sosial secara kompulsi dilakukan dengan menciptakan suatu situasi yang dapat mengubah sikap atau perilaku yang negatif. Misalnya jika ada siswa yang enggan memakai dasi, maka setiap menemui siswa yang tidak berdasi ditegur dan dijelaskan pentingnya berdasi.
2)    Cara pervasi (pervation)
Pengendalian sosial secara pervasi dilakukan dengan menyampaikan norma/nilai secara berulang-ulang dan terus menerus dengan harapan norma/nilai tersebut melekat dalam jiwa seseorang, sehingga akan terbentuk sikap seperti apa yang diharapkan.
3)    Cara persuasif/tanpa kekerasan
Pengendalian sosial cara persuasif lebih menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing berupa anjuran agar berperilaku sesuai norma yang ada.
4)    Cara coercive atau cara kekerasan/paksaan
Pengendalian cara coercive dilakukan dengan kekerasan jika cara persuasif tidak berhasil.

c.    Pengendalian sosial menurut jumlah yang terlibat
Apabila ditinjau dari aspek jumlah yang terlibat, teknik/cara pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara:
1)    Pengawasan dari individu terhadap individu lainnya. Contohnya seorang ayah yang menasihati anaknya, seorang teman yang menegur temannya yang telah berbuat salah, dan lain-lain.
2)    Pengawasan dari individu terhadap kelompok. Contohnya seorang pelatih sepak bola yang mengarahkan tim sepak bolanya, seorang guru yang menjelaskan materi pada murid- muridnya, dan lain-lain.
3)    Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok. Contohnya sekelompok mahasiswa KKN (kuliah kerja nyata) sedang memberikan penyuluhan pada masyarakat.
4)    Pengawasan dari kelompok terhadap individu. Contohnya warga masyarakat yang mengucilkan seorang warganya yang telah melanggar norma.

d.    Pengendalian Sosial menurut Sifatnya
Menurut sifatnya, pengendalian sosial dibedakan dalam bentuk  preventif, represif, dan gabungan preventif dan represif.
1)    Pengendalian sosial preventif
Pengendalian sosial preventif yaitu usaha yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, atau bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kekacauan dalam lalu lintas.
2)    Pengendalian sosial represif
Pengendalian sosial represif yaitu usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, ditujukan untuk memulihkan keadaan kepada situasi seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya hukuman penjara bagi pelaku kejahatan merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial represif. Dengan tertangkapnya pelaku kejahatan ini situasi lingkungan masyarakat menjadi aman dan membuat pelakunya jera.
3)    Pengendalian sosial gabungan antara preventif dan represif
Pelaksanaan operasi tertib lalu lintas yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial bersifat preventif sekaligus represif. Mengapa demikian? Dengan adanya operasi tertib yang dilancarkan oleh yang berwajib menjadikan masyarakat waspada, sebelum mengendarai kendaraan melengkapi surat-surat dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu lintas, sehingga tidak akan terkena sanksi. Adapun bagi yang melakukan pelanggaran pada saat operasi tertib tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku, sehingga sifatnya represif.

2.    Bentuk-bentuk Pengendalian Sosial
Pengendalian sosial yang ada di masyarakat antara lain berupa:
a.    Teguran
Teguran dilakukan dari orang yang dianggap lebih berwibawa kepada pelaku penyimpangan yang sifatnya ringan. Misalnya seorang ibu menegur anaknya yang pulang terlambat dari jam biasanya.
b.Fraundulens
Frauddalens adalah  meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap dapat mengatasi masalah.
c.    Intimidasi
Intimidasi adalah bentuk pengendalian dengan disertai tekanan, ancaman, dan menakut-nakuti.
d.    Ostrasisme  atau pengucilan
Tindakan pengucilan bagi pelaku penyimpangan sosial seringkali dilakukan pada masyarakat tradisional yang masih memegang teguh tradisi. Meski demikian bukan berarti di era sekarang ostrasisme tidak dilakukan.
e.    Kekerasan fisik
Pengendalian sosial secara fisik merupakan bentuk pengendalian dengan memberikan tekanan dan kekerasan fisik terhadap pihak lain, seperti pemukulan, menendang, merusak, dan lain-lain.
f.    Hukuman/sanksi
Hal yang lazim dilakukan untuk mengatasi penyimpangan sosial adalah pengenaan hukuman atau sanksi. Pemberian hukuman/ sanksi dilakukan melalui proses peradilan yang didukung  berbagai saksi  serta pembelaan, sehingga hukuman/sanksi yang dijatuhkan benar-benar memenuhi asas keadilan  dan kepatutan.
g.    gosip atau desas-desus
Di kalangan masyarakat, gossip atau desas- desus merupakan bentuk pengendalian sosial yang cukup efektif. Banyak orang yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu karena takut digosipkan. Apalagi hidup di kalangan masyarakat yang masih memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosialnya, jika ada perilaku yang aneh sedikit saja, akan mengundang perbincangan umum.

B.    PERAN LEMBAGA-LEMBAGA PENGENDALIAN SOSIAL
1.     Keluarga
Keluarga merupakan lembaga pengendalian sosial primer yang merupakan tempat pertama membetengi anggota keluarga/anggota masyarakat untuk tidak melakukan penyimpangan sosial. Untuk menjaga agar anak- anak dalam keluarga tidak melakukan tindakan menyimpang dibutuhkan peran orang tua sebagai pengendali atau pengawas terhadap perilaku anak-anak. Dalam menjalankan perannya sebagai pengendali sosial, orang tua harus tidak bosan- bosannya memberikan teguran kepada anak-anak yang  berperilaku tidak sesuai dengan norma sosial.
2.    Kepolisian
Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pengendalian sosial, kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyidikan perkara terhadap saksi-saksi yang melihat atau berada dan berkaitan dengan kejadian perkara, hingga menetapkan status tersangka serta membuat berita acara pelimpahan perkara ke pengadilan.
3.    Pengadilan
Pengadilan menangani, menyelesaikan, dan mengadili dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap perselisihan atau tindakan yang melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.
4.    Adat
Adat istiadat berisi nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah sosial yang dipahami, diakui, dijalankan dan dipelihara secara terus menerus. Maka istilah adat istiadat sama artinya dengan sistem nilai budaya.
Adat istiadat sebenarnya merupakan hukum yang mengendalikan perilaku masyarakat setempat agar tidak menyimpang. Adat sebagai alat pengendalian sosial memiliki tingkatan sebagai berikut.
1)    Tradisi, merupakan adat yang melembaga dan sudah berjalan lama secara turun temurun.
2)    Upacara, merupakan adat istiadat yang dipakai dalam meraya- kan hal-hal yang resmi.
3)    Etiket, adalah tata cara dalam masyarakat dan merupakan bentuk sopan santun dalam upaya memelihara hubungan baik antara sesama manusia.
4)    Folkways, merupakan adat kebiasaan  yang dijalankan dalam masyarakat sehari-hari karena dianggap baik dan menyenangkan.
5)    Mode, merupakan adat yang lazim berisi kebiasaaan-kebiasaan dan bersifat hanya sementara.
5.    Tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat  adalah   warga masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan, perilaku, usia atau pun kedudukan yang oleh anggota masyarakat lainnya dianggap sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat. Jika terjadi penyimpangan atau perselisihan antarwarga dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat tersebut.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: